{"id":2766,"date":"2014-09-19T19:37:25","date_gmt":"2014-09-19T12:37:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bitra.or.id\/2012\/?p=2766"},"modified":"2014-09-19T19:40:38","modified_gmt":"2014-09-19T12:40:38","slug":"kementerian-agraria-dan-kedaulatan-pangan-wajib-diisi-sosok-yang-tepat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/kementerian-agraria-dan-kedaulatan-pangan-wajib-diisi-sosok-yang-tepat\/","title":{"rendered":"Kementerian Agraria dan Kedaulatan Pangan Wajib Diisi Sosok yang Tepat!"},"content":{"rendered":"

\"image\"<\/a> <\/p>\n

Niat Presiden Jokowi untuk membentuk Kementerian Agraria, dan Kementerian Kedaulatan Pangan patut diapresiasi. Dua kementerian ini menjadi penanda baru struktur kementerian dan kelembagaan yang hendak digulirkan oleh Presiden terpilih. Dua kementerian ini memiliki keterhubungan yang sangat tinggi sehingga wajib dipadupadankan dalam mewujudkan program pemerintah kedepan yang dijanjikan dalam visi misi yang didaftarkan kepada KPU yaitu menjalankan reforma agraria melalui program redistribusi tanah dan mewujudkan kedaulatan pangan.<\/p>\n

Urgensi Kementerian Agraria dan Kementerian Kedaulatan Pangan
\nSelama ini ketimpangan struktur agraria di Indonesia semakin tajam, dimana penguasaan tanah dan sumber daya alam semakin terkonsentrasi di dalam genggaman elit kepentingan pengusaha dan penguasa kelompok tertentu.<\/p>\n

Konflik agraria meningkat, KPA mencatat bahwa selama sepuluh tahun masa Pemerintahan SBY (2004-2014) setidaknya telah terjadi 1.391 konflik agraria di Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar dan lebih dari 926.700 kepala keluarga (KK) yang harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.<\/p>\n

Dari 1.391 kasus tersebut, konflik yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, sektor pembangunan infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan sektor lainnya.<\/p>\n

Selama ini setidaknya terdapat 12 institusi kementerian dan lembaga  yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam yang tidak terkoordinir dengan baik (sektoralisme). Dampak lebih buruk dari sektoralisme adalah menumbuhkan korupsi dalam menerbitkan izin, hak dan konsesi atas sumber daya alam yang merampas tanah-tanah rakyat.<\/p>\n

Dampak lebih jauh adalah rendahnya kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki petani, dan hilangnya kemampuan bangsa ini untuk mencapai kedaulatan pangan. Pemenuhan pangan nasional tidak disandarkan pada penguatan basis ekonomi-produksi petani dan pertaniannya, melainkan membuka seluas-luasnya impor pangan demi ketahanan pangan.<\/p>\n

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memandang bahwa kehadiran kedua kementerian ini harus mampu menjawab masalah-masalah agraria dan pertanian tersebut di atas, dimana agenda reforma agraria (RA) untuk menata ulang struktur agraria yang timpang dan memulihkan hak-hak petani (gurem), petani tak bertanah (buruh tani) dan masyarakat adat atas tanah\/wilayah kelolanya, menyelesaikan konflik agraria haruslah menjadi agenda utama dari Kementerian Agraria.<\/p>\n

Sementara, Kementerian Kedaulatan Pangan bertugas untuk memastikan penerima manfaat reforma agraria yaitu petani kecil, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya oleh kementerian ini dipastikan dapat memproduktifkan tanah-tanah tersebut dalam fungsi ekonomi, ekologis dan keberlanjutan sehingga menjadi pondasi dasar reforma agraria.<\/p>\n

Kelembagaan Kementerian Agraria
\nKementerian Agraria setidak-tidaknya adalah sebuah kementerian yang menggabungkan beberapa kelembagaan seperti: Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI), Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dan Dirjen Tata Ruang di Kementerian PU, dan Badan Informasi Geo Spasial (BIG). Dengan demikian fungsi-fungsi perencanaan ruang dan tata guna tanah, administrasi dan infomasi berbagai dimensi agraria, pemberian izin dan hak atas tanah menjadi sebuah kelembagaan yang solid, dan pencegahan dan menindak penyalah gunaan pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, Kementerian Agraria harus menjadi jawaban atas masalah ego-sektoralisme antar kementerian\/lembaga yang lebih luas di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, energi\/sumberdaya mineral, pertanian, dan pesisir-kelautan.<\/p>\n

Untuk menghapus ego-sektoralisme dan memutus rantai lahirnya ijin-ijin konsesi tambang, kebun dan hutan produksi yang menyimpang dan telah menyebabkan banyak koflik agraria, maka Kementerian Agraria harus dipastikan mempunyai fungsi dan kewenangan yang setidaknya mencakup: perencanaan peruntukan tanah, wilayah dan sumberdaya alam; pengukuhan kawasan hutan; penataan ruang; penentuan wilayah pertambangan; dan penyedia legalitas kepemilikan tanah, yang selama ini fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangan tersebut tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sektoral.<\/p>\n

Kriteria Sosok Kementerian Agraria
\nDengan cakupan fungsi dan kewenangan di atas, maka sosok Menteri Agraria harus dapat memastikan bahwa perencanaan peruntukan tanah, wilayah dan sumberdaya alam di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, energi\/sumberdaya mineral, pertanian, dan pesisir-kelautan itu berada di dalam satu kerangka perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok yang telah memahami secara holistik tentang agraria. Kami memandang, sosok tersebut tidak dapat ditemukan dalam tubuh internal lembaga-lembaga yang terkait agraria selama ini.<\/p>\n

Selain pengetahuan yang luas, sosok tersebut harus mempunyai jejaring kepada masyarakat sipil di lapangan yang selama ini menjadi korban konflik agraria, pengembangan organisasi petani, sehingga selalu mendapat dukungan dari akar rumput.  Sebab, pada akhirnya lewat Kementerian Agraria harus memastikan bahwa petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan menjadi subyek utama pembangunan melalui pelaksanaan reforma agraria. (rel\/isw)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Niat Presiden Jokowi untuk membentuk Kementerian Agraria, dan Kementerian Kedaulatan Pangan patut diapresiasi. Dua kementerian ini menjadi penanda baru struktur kementerian dan kelembagaan yang hendak digulirkan oleh Presiden terpilih. Dua kementerian ini memiliki keterhubungan yang sangat tinggi sehingga wajib dipadupadankan dalam mewujudkan program pemerintah kedepan yang dijanjikan dalam visi misi yang didaftarkan kepada KPU yaitu […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[515,407],"class_list":["post-2766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-advokasi","tag-kedaulatan-pangan","tag-pembaruan-agraria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2766"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2766\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2769,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2766\/revisions\/2769"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}