Pada tahun 1995, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sempat mencanangkan proyek pengembangan domba, bahkan optimis bisa melakukan ekspor melalui proyek Trans Pirnak atau Transmigrasi Pola Inti Rakyat Peternakan. Untuk mendukung proyek tersebut terutama untuk aktivitas perdagangannya, telah dijalin kerja sama dengan dua negara yaitu Malaysia dan Timur Tengah.<\/p>\n
Sebagai pilot project, proyek ini dilakukan di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Seiring dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, proyek ini tidak lagi terdengar kelanjutannya.<\/p>\n
Berdasarkan penelusuran Medan Bisnis ke Tapanuli Selatan, Sabtu (18\/3), ternyata proyek transmigrasi yang mendatangkan 200 KK dari Jawa dan masyarakat lokal itu sudah hampir sama sekali ditinggalkan. Sekarang hanya ada 45 KK yang masih bertahan terditri dari 10 KK asal Cilacap, Jawa Tengah dan 35 lainnya merupakan masyarakat lokal.<\/p>\n
Salah seorang warga transmigran, Marsito menjelaskan, lokasi transmigrasi ini sudah mulai ditinggalkan warganya secara bertahap sejak tahun 1999. Kondisi ini dipicu oleh situasi keamanan yang tidak terjamin serta tingkat ekonomi yang tidak menunjukkan perbaikan. \u201cBayangkan saja, dalam satu malam bisa dua puluh hingga 30 ekor kambing raib dicuri. Warga resah, makanya sebagian meninggalkan lokasi transmigrasi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Marsito memilih bertahan karena ingin membangun hidup yang lebih baik sementara di kampung asalnya ia hanya bekerja sebagai buruh. Ia berharap, dengan menjalani hidup sebagai transmigran bisa meningkatkan perekonomian dari bertanam sawit. Meskipun awalnya proyek ini dimaksudkan untuk pengembangan domba, namun ia lebih memilih untuk memperluas tanaman sawitnya. Alasannya, tidak tersedia cukup rumput sebagai bahan pakan ternak.<\/p>\n
Ia menuturkan, pada awal proyak ini dikerjakan, warga transmigran diberi bantuan 25 ekor domba betina dan dua ekor domba jantan yang sengaja didatangkan dari Garut. Untuk mendukung usaha tersebut, diberikan pula lahan seluas satu hektar terdiri dari lahan pekarangan dan ladang.<\/p>\n
Usaha ini menunjukkan hasil yang lumayan baik. Pada tahun 1997, ia berhasil memperbanyak domba menjadi 100 ekor. Pada tahun 2001 kembali mengalami perkembangan menjadi 200 ekor. Setiap tahun ia menjual kambing dengan perolehan hasil mencapai Rp 18 juta.<\/p>\n
Bersamaan dengan meningkatnya jumlah ternak miliknya serta warga transmigran lainnya, situasi keamanan mulai memburuk. Hampir setiap minggu ada saja warga yang kehilangan kambing, termasuk Marsito. \u201cPernah satu kali hilang sampai 20 ekor,\u201d katanya.<\/p>\n
Tidak betah dengan kondisi ini, akhirnya banyak warga transmigran yang mulai meninggalkan lokasi. Apalagi, infrastsruktur juga belum terbangun hingga saat ini. Dari desa terdekat yaitu Marenu, Kecamatan Barumun Tengah, jaraknya sekitar 2 kilometer yang dihubungkan dengan jalan setapak. Jaringan listrik juga belum sampai. Kembali pada masalah pengembangan domba yang dijalani Marsito, dipicu oleh kondisi keamanan, akhirnya ia mulai menjual sebagian ternaknya. Kini jumlahnya hanya sekitar 50 ekor lagi. Pengurangan jumlah ini turut dipicu ketersediaan rumput sebagai bahan pakan yang semakin sulit diperoleh, terutama pada musim kemarau seperti saat ini.<\/p>\n
Awalnya, untuk pengembangan ternak, warga transmigran juga diarahkan melakukan penanaman rumput. Karena tidak didukung pengairan, penanaman rumput ini tidak bisa maksimal sehingga untuk memenuhi kebutuhan pakan, domba-domba itu hanya digembalakan.<\/p>\n
Sebenarnya, lanjut Marsito, pemerintah pernah membangun sumber air melalui pompanisasi sistem injeksi dengan peralatan sebanyak 20 unit pada tahun 2000. Proyek ini dimaksudkan untuk mengatasi pengairan pada tanaman rumput peternak. Sayangnya, kegiatan ini hanya berlangsung sehari saja. Usai peresmian, tidak pernah lagi ada operasional pengairan. Akibatnya, peralatan yang sudah tersedia tidak berfungsi hingga saat ini.<\/p>\n
\u201cLahan yang awalnya dimaksudkan untuk penanaman rumut pun sudah beralih menjadi tanaman sawit. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumput dilakukan dengan menggembalakan ternak,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Lahan Bermasalah<\/strong> Bersama dengan warga transmigran lainnya, ia telah mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan alas hak terhadap lahannya tersebut. Masalah lahan ini sangat meresahkan Marsito yang saat ini telah melakukan pengelolaan lahan seluas enam hektar ditanami dengan sawit. Ditambah 5,5 hektar lainnya ia peroleh melalui pembelian dari warga transmigran yang telah meninggalkan lokasi transmigrasi itu. Dari lahan yang dikelolanya ini, 2,5 hektar sudah mulai berproduksi sedangkan sisanya masih dalam masa pertumbuhan.<\/p>\n Sementara, Tam Tam Harahap, warga lokal yang melakukan pendampingan dan advokasi dari Bitra Indonesia mengatakan, yang harus dibangun saat ini adalah hubungan antara warga transmigran dengan masyarakat lokal. Melalui pola inti peternakan ini, diharapkan adanya hubungan saling membutuhkan antara keduanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pada tahun 1995, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sempat mencanangkan proyek pengembangan domba, bahkan optimis bisa melakukan ekspor melalui proyek Trans Pirnak atau Transmigrasi Pola Inti Rakyat Peternakan. Untuk mendukung proyek tersebut terutama untuk aktivitas perdagangannya, telah dijalin kerja sama dengan dua negara yaitu Malaysia dan Timur Tengah. Sebagai pilot project, proyek ini dilakukan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-276","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-community-development"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=276"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/276\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=276"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=276"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Hidup sebagai transmigran memang tidak semulus yang dibayangkan Marsito. Ia juga harus berhadapan dengan warga setempat berkenaan dengan status lahan. Areal transmigrasi ini disiapkan seluas 1.614 hektar oleh pemerintah melalui peralihan dari warga setempat. Namun, sepertinya ada yang belum selesai dalam proses peralihan tersebut. Kini masyarakat yang sebelumnya menyerahkan lahan menggugat agar lahannya dikembalikan. Marsito dan warga transmigran lainnya, pada awal kedatangannya menerima 1 hektar lahan dan setengah hektar di antaranya telah disahkan sebagai hak milik melalui sertifikat, sedangkan setengahnya lagi belum ada alas haknya. Setengah hektar dari milik setiap warga transmigran inilah yang digugat oleh masyarakat setempat.<\/p>\n