{"id":2011,"date":"2013-07-01T18:23:21","date_gmt":"2013-07-01T11:23:21","guid":{"rendered":"http:\/\/bitra.or.id\/2012\/?p=2011"},"modified":"2013-07-01T18:28:42","modified_gmt":"2013-07-01T11:28:42","slug":"sumut-tolak-pengesahan-ruu-ormas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/sumut-tolak-pengesahan-ruu-ormas\/","title":{"rendered":"Sumut Tolak Pengesahan RUU Ormas!"},"content":{"rendered":"

\"tolak-ruu-ormas-320x160\"<\/a>Rencananya esok hari (tanggal 02 Juli 2013) Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) telah dibahas lebih dari 1 tahun di panitia khusus (Pansus) DPR RI, sebagai upaya Pemerintah untuk mengganti\u00a0 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), akan disahkan.<\/p>\n

Jika benar-benar disahkan, ini merupakan ancaman nyata bagi dinamika kebebasan berserikat dan berkumpul. Setelah UU Intelijen pada 2011, kini giliran RUU Ormas. Belum lagi, RUU Kamnas. Kebebasan dan demokrasi di Indonesia benar-benar berada dalam ancaman.<\/p>\n

Yang mencemaskan adalah memboncengnya kepentingan politik 2014 dalam RUU ini. Ditengarai tersedia sejumlah uang yang akan disalurkan dalam bentuk bantuan dana kepada setiap Ormas. Jumlahnya Rp 40 juta\/Ormas. \u00a0Peluang inilah yang akan dimanfaatkan oleh para politisi dan Parpol tertentu dengan cara mendirikan Ormas untuk manampung dana bantuan yang tersedia sebab, syarat untuk mendirikan ormas dalam RUU Ormas ini cukup oleh tiga orang atau lebih.<\/p>\n

Ancaman lain yang cukup menakutkan, secara defenisi RUU Ormas memberi rumusan yang sangat umum. Definisi Ormas dalam Pasal 1 :<\/b>\u201c\u2026organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila<\/i>\u201d. Dengan batasan seperti ini berarti organisasi apa pun akan dikelompokkan menjadi Ormas dan tunduk terhadap pengaturan yang ada. Organisasi marg, perkumpulan wirid, Serikat Tolong Menolong dan lain-lain tidak terkecuali.<\/p>\n

Di Sumatera Utara, dimana dominasi penduduk adalah masyarakat Batak, perkumpulan adat dan hampir semua kegiatan kerja adat Batak biasanya dibentuk\/memiliki struktur kerja adat, seperti Ketua, Sekretaris dan\u00a0 Bendahara, maka RUU Ormas ini juga menjadi ancaman buat penyelenggaraan kerja adat dan keberlangsungan organisasi-organisasi adat dan marga.<\/p>\n

Sepanjang periode pembahasan, Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas telah mendapatkan sangat banyak masukan, baik dari para ahli hukum tata negara, kalangan organisasi masyarakat sipil, perkumpulan, paguyuban, kelompok hobby, kelompok perkumpulan olahraga, yayasan dan yang lainnya. Berbagai kalangan yang berkepentingan, sebagai calon konstituen yang terkena dampak langsung, akan diatur oleh RUU ini menyarankan dengan keras agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Ormas, karena akan melanggar prinsip\u2010prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.<\/p>\n

Oleh karena itu sekelompok pegiat organisasi yang hadir dalam diskusi di Yayasan BITRA Indonesia hari ini (1 Juli 2013) sepakat menolak disahkannya RUU Ormas menjadi UU Ormas. Selain pernyataan sikap dalam rilis ini, besok akan dilanjutkan dengan aksi protes di gedung DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol, Medan.<\/p>\n

Aliansi Tolak RUU Ormas Sumut:<\/b><\/em><\/p>\n

BITRA Indonesia, Pesada, SBMI Sumut, SBMI Mandiri, Sahdar, LBH Medan, Gemma, Pusaka Indonesia, SPN, Fitra Sumut, SBSU, GSBI, FMN, bakumsu, Ikohi, Elsaka, PKPA, Hapsari, SBBI, Tembak, Serbila, ARSUB, Walhi, Teplok, AGRA.<\/em><\/p>\n

Foto:\u00a0http:\/\/www.dakwatuna.com<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rencananya esok hari (tanggal 02 Juli 2013) Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) telah dibahas lebih dari 1 tahun di panitia khusus (Pansus) DPR RI, sebagai upaya Pemerintah untuk mengganti\u00a0 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), akan disahkan. Jika benar-benar disahkan, ini merupakan ancaman nyata bagi dinamika kebebasan berserikat […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[265],"class_list":["post-2011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-advokasi","tag-sumut-tolak-ruu-ormas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2011"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2014,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2011\/revisions\/2014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}