{"id":1076,"date":"2012-10-15T10:32:07","date_gmt":"2012-10-15T03:32:07","guid":{"rendered":"http:\/\/bitra.or.id\/2012\/?p=1076"},"modified":"2012-10-22T10:38:56","modified_gmt":"2012-10-22T03:38:56","slug":"jampersal-sulit-diakses-di-sergai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/jampersal-sulit-diakses-di-sergai\/","title":{"rendered":"Jampersal Sulit Diakses di Sergai"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Program nasional bidang kesehatan jaminan persalinan (Jampersal) masih sulit diakses oleh kaum ibu hamil di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Para ibu hamil ternyata tidak mengetahui soal layanan Jampersal gratis yang digelontorkan pemerintah sejak 22 Februari 2011 lalu.<\/p>\n

Kondisi itu terungkap saat Jaringan Perempuan Serdang Bedagai ketika mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sergai, Selasa (25\/9) di Sei Rampah.<\/p>\n

\u201cBanyak ibu yang melahirkan masih harus membayar. Padahal, di antara mereka itu adalah kelompok keluarga kurang mampu,\u201d kata Rosmawaty Lumbanraja, salah satu perwakilan Jaringan Perempuan dampingan LSM Bitra.<\/p>\n

Dipaparkan, dari beberapa ibu hamil mengaku sama sekali tidak pernah tahu akan program tersebut. Ketika ada yang berniat maka para ibu hamil tersebut balik ditanya oleh bidan desa apakah ada memiliki kartu Jampersal. \u201cInilah kesulitan bagi ibu hamil anggota kelompok kami,\u201d ungkap perwakilan perempuan Sergai itu.<\/p>\n

Dalam praktiknya dikondisikan agar fase melahirkan itu para ibu harus membiayai persalinannya. Ditaksir, di klinik dikenakan biaya sekitar Rp 750.000 s\/d Rp 1 juta. Sedangkan di Rumah Sakit mencapai Rp 2 juta.<\/p>\n

Ironisnya, banyak di antara persalinan itu si ibu diminta untuk operasi dengan alasan medis. Nah angka yang dibayarkan untuk operasi Rp 5 juta s\/d Rp10 juta. Terang saja, Jaringan Perempuan asuhan Bitra Sergai menilai situasi itu sangat mempersulit upaya Pemkab Sergai sendiri, terkait upaya menekan angka kematian ibu hamil.<\/p>\n

Agar program layanan ini dapat dengan mudah diakses, Komisi A DPRD didesak untuk mengingatkan Pemkab Sergai lewat instansi terkaitnya untuk lebih proaktif, terutama dalam hal sosialisasi.<\/p>\n

Menyikapi hal itu, Komisi A yang diketuai Defriaty Tamba mengatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Sosial (Disnakerkopsos) adalah instansi terkait yang berwenang mengatur soal Jampersal.<\/p>\n

Khususnya sosialisasi layanan Jampersal tersebut dianggap merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh para bidan desa. Komisi A pun menjanjikan untuk memberi desakan kepada Pemkab Sergai agar memprioritaskan masalah ini.<\/p>\n

Untuk diketahui, sejak dikeluarkan edaran Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, No TU\/Menkes\/E\/391\/11\/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011, maka kabupaten\/kota harus sudah menindaklanjutinya dengan mulai menerima pasien Jampersal di rumah sakit daerah, puskesmas juga rumah sakit.<\/p>\n

Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk dapat menekan tingginya angka kelahiran. Bahkan agar memaksimalkan pencapaian, para tenaga bidan desa yang saat ini telah tersebar merata diintruksikan mendaftarkan pasiennya mendapat layanan Jampersal.<\/p>\n

Lewat Jampersal juga diatur regulasi pembagian tarif bagi para bidan desa atas klaim yang dikeluarkan nantinya. Meliputi pembiayaan gratis pemeriksaan kehamilan antenatal care (ANC), pertolongan persalinan normal, dan pemeriksaan postnatal care (PNC).<\/p>\n

Untuk persalinan normal tarifnya ditetapkan Rp 350.000, pemeriksaan kehamilan maksimal empat kali per ibu hamil dengan tarif Rp 10.000 sekali periksa. Juga pelayanan setelah persalinan (nifas, bayi baru lahir dan KB) Rp10.000 yang dapat dilakukan tiga kali kunjungan. Juga ada pertanggungan pelayanan pasca keguguran, persalinan per-vagina-an dengan tindakan emergency dasar Rp 500.000. (jhonni sitompul)<\/em><\/p>\n

Sumber: Harian Medan Bisnis<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Program nasional bidang kesehatan jaminan persalinan (Jampersal) masih sulit diakses oleh kaum ibu hamil di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Para ibu hamil ternyata tidak mengetahui soal layanan Jampersal gratis yang digelontorkan pemerintah sejak 22 Februari 2011 lalu. Kondisi itu terungkap saat Jaringan Perempuan Serdang Bedagai ketika mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[89,129],"class_list":["post-1076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-perempuan-pedesaan","tag-jaminan-kesehatan","tag-reproduksi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1076"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1076\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1079,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1076\/revisions\/1079"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}