{"id":488,"date":"2012-05-16T02:09:27","date_gmt":"2012-05-16T02:09:27","guid":{"rendered":"http:\/\/bitra.or.id\/2012\/?page_id=488"},"modified":"2022-11-02T13:15:30","modified_gmt":"2022-11-02T06:15:30","slug":"majalah-bitranet","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/information-com\/majalah-bitranet\/","title":{"rendered":"Majalah & Newsletter Bitranet"},"content":{"rendered":"

Setelah<\/strong> 18 edisi majalah triwulanan “Hanura” yang diterbitkan oleh Yayasan BITRA Indonesia, Medan kini berubah nama menjadi Majalah “Bitranet”… Perubahan ini disebabkan oleh banyak faktor yang tidak dapat diuangkap satu persatu…<\/p>\n

Namun salah satu yang menjadi penyebab perubahan nama adalah adanya partai politik yang menggunakan nama sama dengan nama awal majalah kita. Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan kecurigaan bahwa Bitra partisan ke salah satu parpol tertetu, kerap muncul di basis Bitra. Untuk itu kita membulatkan tekad merubah nama majalah “Hanura” menjadi “Bitranet”.<\/p>\n

Secara aturan yang ditetapkan oleh bagian ISSN LIPI (sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan ISSN), maka kita harus memulai edisi majalah kita ini dengan edisi awal (edisi 1) karena peraturan ISSN LIPI tidak membenarkan jika melanjutkan edisi dari nama yang berbeda pada edisi 18 yang lalu pada majalah Hanura.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Majalah Bitranet edisi 1<\/a> ini mengangkat laporan utama tentang “Ekonomi Neolib Vs Ekonomi Kerakyatan”, berbagai macam tulisan yang membahas pertentangan ke dua kutub pemikiran dan praktek ekonomi yang saling bertolak belakang ini tersaji di dalam majalah Bitranet edisi 1 ini.\u00a0Begitu juga kolom-kolom reguler yang tersaji tidak menghilangkan pembaca setia majalah sebelumnya, dan yang kelihatan \u00a0berbeda dari majalah lain adalah kabar dari kampung sebagai ruang untuk rakyat langsung berkeluh kesah dan mengespresikan karyanya merupakan simbol penting majalahdengan motto “rakyat menulis rakyat menbaca”.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Pada\u00a0edisi 2 Majalah Bitranet<\/a> mengangkat laporan utama tentang “Sekolah Lapang: Jalan Menuju Organik, Sumbangsih Petani Terhadap Pelestarian Lingkungan”. Sekolah lapang merupakan pola yang dikembangkan petani yang didampingi oleh NGO ini merupakan model belajar langsung di atas lahan yang dimaksudkan agar pemahaman yang didapat dari teori dapat dipralktekkan langsung, termasuk dalam pengamatan hama saat petani melakukan pertanian denggan pola organik yang dapat menyumbang daya dukung kelestarian lingkungan dan tanah.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 3 Majalah Bitranet<\/a> mengangkat topik utama “Mengoptimalkan Petensi Pertanian Organik”. Laporan Utama ini diangkat dari hasil penelitian “Peluang Peningkatan Pertanian Organik di Serdang Bedagai”. Sebuah penelitian yang digagas untuk memasyakatkan pertanian organik pada petani di Serdang Bedagai.\u00a0Penelitian ini melakukan penggalian terhadap kebiasaan masyarakat petani (sejak jaman moyang) yang ternyata secara tidak sadar merupakan perlakuan yang organik dinua pertanian yang sangat arif dan mendukung konservasi lingkungan.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 4 Majalah Bitranet<\/a> menyajikan topik utama\u00a0“Pasar Lelang Kakao Petani Dataran Tinggi” yang mengupas apa dan bagaimana pasar lelang dilakukan, seperti apa panjangnya rantai pasar kakao di desa-desa dataran tinggi dan seperti apa petani dataran tinggi membuat formula baru untuk memangkas rantai pasar tersebut dengan pola pasar lelang.\u00a0Dalam edisi ini diturunkan tulisan: Pasar Lelang Kakao Petani dataran Tinggi, Tabel Permasalahan Petani Pasca Produksi Polikultur, Skema Pasar Lelang, Melepaskan Petani Kakao dari Jeratan Tengkulak, Dengan Lelang Petani Cabai Melenggang, Peraturan dan UU Terkait Lelang & Sejarah Pasar Lelang Dunia.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 5 Majalah Btranet<\/a> mengupas mengenai kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan pangan lokal yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan Meskipun konsep ketahanan pangan telah dikenal sejak tahun 1970-an, namun hingga kini pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi persoalan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia.\u00a0Laporan utama majalah Bitranet dengan topik “Pangan Hak Bagi Warga”, diisi dengan berbagai tulisan tentang berbagai rangkaian kegiatan hari pangan sedunia yang ke 30 yang secara nasional, untuk Sumatera Utara dipusatkan di Serdang Bedagai dan bahasan pangan secara komprehensif.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 6 Majalah Bitranet<\/a>. Sarasehan ke-25 BITRA Indonesia di Desa Lubuk Bayas, Kec. Perbaungan, Serdang Bedagai merupakan ajang refleksi bagi Bitra dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)-nya. Tanpa disadari sejak pertama kali Sarasehan dilakukan pada tahun 1986 di Desa Pagarjati, Deli Serdang, kini sudah berulang hingga 25 kali. Pada momentum ini Bitra mendapatkan banyak pembelajaran. Secara tampilan dan pembawaan badan, Bitra dirindukan tampil seperti dulu. Maksudnya, kira-kira tetap guyub, bersahaja dan lebih banyak berinteraksi dengan warga desa. !. Sementara dari segi pelayanan, Bitra diharapkan bisa memperbanyak pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan teknis.<\/div>\n
\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 7 majalah Bitranet<\/a>: Argumentasi bahwa ekspansi sawit akan menyerap tenaga kerja (buruh) dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan, suatu kebohongan. Asumsi hitungan pemerintah dan korporasi yang menyebutkan bahwa 20 juta hektar lahan perkebunan akan menyerap sekitar 10 juta buruh sangatlah jauh dari kenyataan. Fakta \u00a0di lapangan bahwa dalam 100 hektar lahan hanya menyerap sekitar 22 orang tenaga kerja, jadi 20 juta hektar hanya menyerap 4,4 juta buruh.\u00a0Investasi korporasi hanya membawa derita bagi rakyat, kerakusan industri ekstraktif, telah mematikan DAS dan merusak hutan primer. Pengusaha perkebunan hanya ingin menguasai sumber agraria.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 8 majalah Bitranet<\/a>: Puluhan keluarga warga yang terkena proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengeluhkan teror yang mereka alami beberapa waktu terakhir dan meminta Presiden RI membantu menghentikannya. Lahan yang sedang mereka tanami diratakan pihak pengembang pembangunan, sehingga warga terancam kelaparan, sementara proses relokasi tak juga dilakukan.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edisi 9 majalah Bitranet<\/a>: Adalah anggapan yang salah, yang mengira bahwa pertanian organik sama dengan pertanian alami. Pertanian alami adalah pertanian dengan mengandalkan kekuatan alam, tanpa perlu campur tangan manusia. Sedangkan pertanian organik memerlukan adanya campur tangan manusia yang lebih intensif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat.\u00a0Pertanian organik adalah pertanian yang selaras dengan alam yang memiliki daya dukung kelestarian lingkungan tinggi.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Indonesia disebut negara agraris karena kaya akan sumberdaya hayati yang melimpas. Kaum tani yang menjadi ujung tombak merupakan orang yang sangat berperan dalam mengelola sumber daya ini menjadi menghasilkan pangan untuk semua orang. Namun apa yang terjadi dengan tanah atau lahan tempat\/media para petani ini beraktifitas…? Petani kini tidak memilikinya lagi…!\u00a0Edisi 10 majalah Bitranet<\/a> mengangkat laporan utama “Gerakan Petani untuk Kemerdekaan Kaum Tani”.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Andai seseorang hidup tanpa hak asasi, dapatkah ia bertindak sebagai manusia sejati? Tentu pertanyaan ini membutuhkan renungan panjang, sepanjang sejarah umat manusia. Namun ibarat tersesat di labirin gelap, agaknya persoalan HAM ini selalu membentur \u201ctembok hitam\u201d.<\/p>\n

Edisi 1, Newsletter Bitranet mengangkat \u00a0HAM \u00a0yang kesekian kalinya.\u00a0Perlu juga dikhabarkan pada pembaca bahwa majalah Bitranet untuk pertama kali pada awal tahun 2012 ini berubah bentuk menjadi\u00a0newsletter (bulettin) Bitranet.<\/a><\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

ANTARA LUMBUNG DAN LAMBUNG RAKYAT<\/a>. Ketika jumlah penduduk makin meningkat, hal dilematis yang \u00a0jadi soal adalah pangan. Terutama di negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya lamban, niscaya ini akan mempengaruhi ketahanan pangannya. Dampak lainnya adalah ancaman kelaparan. Persis laporan World Food Program yang memperkirakan sekitar 854 juta jiwa di seluruh dunia terancam kelaparan.\u00a0Di Indonesia, sejak UU No 7 Tahun 1996 digulirkan, isu ketahanan pangan seakan menjadi wacana strategis dalam mengantisipasi ancaman kelaparan tersebut.<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas<\/a> kembali mewacana di tengah\u00a0persoalan bangsa yang makin menumpuk. Pro-kontra wacana ini juga merebak di kalangan akedemisi dan elemen masyarakat, khususnya Ormas. Berbagai pihak bahkan menilai, UU Ormas yang masuk dalam Prolegnas 2010-2014 ini dapat mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul bagi masyarakat yang sejatinya dilindungi konstitusi.<\/p>\n

\n

Sejak Konferensi Tingkat Tinggi Bumi PBB (1992) di Rio de Janeiro memperkenalkan\u00a0tiga pilar pembangunan, yakni pembang\"\"<\/a>unan ekonomi, sosial dan lingkungan, diskusi\u00a0global mengenai masa depan planet bumi pun kian semarak. Bahkan masa depan\u00a0yang diinginkan manusia seolah berpatok pada ketiga pilar tersebut. Kendati demikian,\u00a0suksesnya pembangunan ketiga pilar ini tentu tak terlepas dari komitmen masyarakat\u00a0internasional, termasuk masyarakat Indonesia yang mengadopsi sistem pembangunan\u00a0berkelanjutan.\u00a0Ekonomi hijau<\/a>\u00a0sebagai gerakan tentu bukan dimaksudkan sebagai proyek kekinian\u00a0saja. Atau\u00a0sebagai gerakan ekonomi semata. Tetapi diharapkan lebih mengacu\u00a0kepada gerakan budaya. Untuk itu dibutuhkan strategi budaya yang dapat menjalankan\u00a0ekonomi hijau sebagai gerakan yang dapat diterima masyarakat.<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Beberapa upaya yang dilakukan pihak independen, seperti NGO untuk memasyarakatkan\u00a0pertanian organik di kalangan petani sejak puluhan tahun lalu, kini ditindaklanjuti\u00a0oleh upaya-upaya pemerintah, seperti kebijakan kebijakan Go Organic 2010,\u00a0diselenggarakannya Bogor Organic Fair (BOF) II di Bogor, Jawa Barat, Juni 2012, oleh\u00a0Aliansi Organis Indonesia (AOI) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor, Asosiasi\u00a0Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Bahkan\u00a0pemerintah propinsi Bali telah membuat perencanaan besar untuk membangun sebuah\u00a0pasar organik yang cukup besar.\u00a0Baca ulasannya di Newsletter Bitranet edisi 05…<\/a><\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Di tengah maraknya impor bahan pangan, muncul kekhawatiran atas kedaulatan pangan yang dianggap sulit terwujud jika tidak ada tindakan strategis dari pemerintah. Ambil contoh\u00a0lonjakan harga kedelai yang sempat memicu respon negatif para perajin tahu dan tempe yang nyaris gulung tikar. Dampak selanjutnya, boleh jadi krisis pangan pun akan mengancam. Di lain pihak, soal pangan transgenik dan organik perlulah jadi perhatian mendalam dari pemerintah. Baca newsletter Bitranet selengkapnya di sini….<\/a><\/p>\n

\n

\"Cover-Bitranet-07\"<\/a><\/p>\n

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan para aktivis lingkungan ditemukan\u00a0banyaknya kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang masih bermasalah, yaitu DAS ber-Prioritas I (kritis atau tidak sehat). Hal ini jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat\u00a0yang berada di sepanjang DAS tersebut. Rusaknya kondisi DAS membuktikan bahwa\u00a0pengelolaan DAS belum dilakukan secara optimal. Tambahan lagi sinergitas untuk itu\u00a0masih lemah, sehingga pengelolaan DAS belum terlaksana secara baik dan efektif.<\/p>\n

Bagaimana dengan kondisi DAS di Sumatera Utara, Khususnya DAS Wampu? Mari kita simak newsletter Bitranet edisi 07… Di sini….<\/a><\/p>\n

\n

Memasuki tahun 2013, fenomena perubahan iklim dan dampak pemanasan\u00a0\"Cover-Bitranet-08\"<\/a>
\nglobal kembali menjadi isu hangat. Sejak konferensi perubahan iklim (COP 18)\u00a0yang diadakan di Doha, Qatar, akhir 2012 lalu, di mana sebanyak 200 negara sepakat\u00a0memperpanjang periode Protokol Kyoto hingga 2020. Perubahan iklim ini terjadi secara evolusioner, perlahan-lahan, sehingga\u00a0tak banyak orang yang mau meributkannya. Tingkat pencemaran sebelum\u00a0tahun 2000-an dianggap masih relatif kecil dan bisa diserap oleh alam dan udara.\u00a0Akan tetapi, dampak perubahan iklim jelas telah mengancam eksistensi kehidupan\u00a0umat manusia dan makhluk hidup lainnya di Bumi.\u00a0Bagaimana kondisinya di Indonesia, Sumatera Utara? Apa upaya-upaya\u00a0yang dilakukan masyarakat desa dan petani untuk mencegah perubahan iklim ini…? Simak newsletter Bitranet edisi 08. Di sini…<\/a><\/p>\n

\n

\"Cover-Bitranet-09\"<\/a>Seiring makin berkembangnya\u00a0ekonomi kolektif rakyat dengan pola credit\u00a0union (CU), problemnya pun semakin\u00a0kompleks. Problem-problem tersebut\u00a0seperti kredit macet, keanggotaan, pergantian
\npengurus, masih adanya rentenir\u00a0di wilayah kerja CU, lemahnya manajemen\u00a0CU, minimnya pelatihan, regenerasi,\u00a0kaderisasi, koordinasi antar CU dan lain\u00a0sebagainya. Itu sebabnya kenapa dibutuhkan\u00a0suatu CU Induk yang menjadi wadah\u00a0dan menaungi CU untuk berdiskusi\u00a0bagaimana memecahkan segala problem\u00a0yang ada di CU tersebut. Pentingnya ada CU induk pada kalangan kelompok kecil ini dapat dibaca pada newsletter edisi 09. Klik disini…<\/a> Atau pada sampul newsletter.
\n______________________________________________________________________<\/span><\/p>\n

\"Cover-Bitranet-10\"<\/a>Meningkatnya kebutuhan akan pangan organik ternyata cukup\u00a0menggembirakan. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan tersedianya\u00a0lahan pertanian organik yang cukup. Alih-alih tersedianya lahan, kasus\u00a0konversi lahan justru semakin meningkat. Ditambah lagi dengan kurangnya\u00a0pemahaman masyarakat petani terhadap pentingnya pertanian organik.
\nHarus ada kebijakan yang real dari\u00a0para stakeholder dengan melakukan berbagai upaya, seperti merumuskannya\u00a0dalam perundang-undangan serta menggalakkan penyuluhan pertanian\u00a0organik pada masyarakat petani. Pada tingkat off farm<\/em> atau pasar pertanian organik perlu diperjuangkan dan ditata lebih baik kedepan. Persoalan ini dapat dibaca pada Newsletter Bitranet edisi 10. Klik disini…<\/a> Atau pada sampul.<\/p>\n

______________________________________________________________________<\/span><\/p>\n

\"Bitranet-11\"<\/a><\/p>\n

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.\u00a0Selain kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan rasa aman, kebutuhan\u00a0akan kesehatan juga hal penting, terutama sebagai pendukung aktivitas\u00a0dan produktifitas<\/p>\n

Inisiatif masyarakat dengan hadirnya klinik kesehatan alternatif begitu penting di\u00a0tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa yang susah\u00a0mengakses pelayanan kesehatan tadi. Meskipun tak mudah memberikan\u00a0pemahaman, tapi bagaimanapun pengobatan alternatif masih merupakan\u00a0warisan nenek moyang bangsa Indonesia, sehingga lebih terbuka atau berpeluang untuk\u00a0dikembangkan, mudah dan murah. Baca bitranet edisi 11…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Bitranet-12\"<\/a>Sejak beberapa tahun terakhir, penggunaan obat-obat herbal\u00a0(tradisional) terus meningkat, baik di negara berkembang maupun\u00a0negara maju. Di China, konsumsi obat-obat tradisional mencapai 30-50\u00a0persen dari total konsumsi obat penduduknya. Hal serupa juga terjadi di\u00a0Amerika Serikat dan di Eropa.\u00a0Di Indonesia, prospek obat herbal ini pun dinilai cukup baik dan\u00a0menjanjikan. Bangsa Indonesia telah mewariskan kebiasaan\u00a0minum jamu dan ramuan tradisional (herbal) lainnya. Dengan 9.606 jenis tanaman obat,\u00a0Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan obat\u00a0herbal.\u00a0Kendalanya bahan baku & simplisia masih diimpor dari luar negeri, karna\u00a0kualitas sebagian bahan baku petani lokal dianggap\u00a0belum memenuhi standar mutu industri fitofarmaka. Komunikasi antara pusat penelitian dan pengembangan\u00a0dengan petani kurang intensif. Dokter di Indonesia belum merekomendasikan penggunaan\u00a0obat herbal.\u00a0Baca Bitranet edisi 12…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-Ed-13\"<\/a><\/p>\n

Masa Orde Baru, masyarakat marjinal\u00a0sangat jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan pengaruh dominan negara. Akibatnya,\u00a0perkembangan peran masyarakat sipil cenderung melemah. Begitu juga\u00a0proses perencanaan kebijakan publik (masa itu) nyaris\u00a0tidak \u2019terjamah\u2019 oleh kalangan masyarakat luas. Fokus pada semangat pengorganisasian\u00a0kekuatan rakyat agar dapat memperkuat posisinya yang lebih kuat ke arah transformasi\u00a0sosial, menjadi hal yang mutlak. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan\u00a0partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik?\u00a0Sangat penting keterlibatan masyarakat marjinal\u00a0melalui wadah\u00a0masyarakat yang terorganisir\u00a0dalam\u00a0Organisasi\u00a0Rakyat (OR).\u00a0Untuk menempatkan\u00a0posisinya lebih kuat, dan\u00a0komunikasi sosial lebih tertata. Baca Newsletter Bitranet edisi 13…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

Membangun kedaulatan pangan tak cukup dengan sekadar\u00a0slogan. Harus dibarengi dengan \"Cover-Bitranet-Ed-14\"<\/a>tersedianya lahan pertanian memadai.\u00a0Sayangnya, alih fungsi lahan pertanian pangan justru\u00a0semakin meningkat. Alih fungsi lahan ditaksir\u00a0mencapai sekitar 80 ribu hektar per tahun. Kampanye menolak alih fungsi lahan-pun perlu\u00a0digalakkan kembali. Kebijakan menghalangi laju alih fungsi harus diutamakan. Harus ada kebijakan publik yang partisipatif dari para stakeholder, tingkat provinsi maupun kabupaten.\u00a0Merumuskan masalah alih fungsi lahan ini ke dalam\u00a0peraturan tingkat lokal (Perda), sebagai kebijakan implementatir \u00a0dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang “Perlindungan Lahan Pertanian\u00a0Berkelanjutan”, menjadi urgen.\u00a0Harapannya. Lahir kebijakan (Perda) alih\u00a0fungsi lahan sebagai dasar perencanaan pertanian untuk menjamin\u00a0kontinuitas lahan pertanian. Baca Newsletter Bitranet edisi 14…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________
\n\"Cover-Bitranet-Ed-15\"<\/a>Sistem pengelolaan &\u00a0konservasi sumber daya air, terutama pengelolaan sumber air bersih, belum\u00a0dilakukan secara optimal. Kerusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran sungai, pemanasan\u00a0global, limbah industri, &\u00a0dampak lingkungan\u00a0lainnya, membuktikan bahwa sistem pengelolaan air cenderung terabaikan.\u00a0Pada masa datang, perebutan\u00a0sumber daya air semakin memuncak. Ancaman krisis air menjadi pemicu berbagai konflik. Berdasarkan catatan National Geographic Indonesia edisi April\u00a02010 silam, dari total jumlah air di seluruh permukaan bumi, cuma\u00a01% air bersih yang bakal diperebutkan oleh 7 milir manusia. Distribusi air tidak\u00a0merata, akses air bersih kian langka akan berdampak\u00a0pada kesehatan, bahkan mempengaruhi sistem ekonomi, politik,\u00a0dan sosial budaya masyarakat.\u00a0Baca Newsletter Bitranet edisi 15…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-16\"<\/a>Perusakan yang terjadi terhadap lingkungan hidup selalu berdampak pada masyarakat sekitar yang menjadi korban. Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab\u00a0bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang 23\/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan\u00a0Hidup menyebutan;\u00a0wujud peran\u00a0serta masyarak dapat berupa pengawasan sosial; pemeberian saran,\u00a0usul, pendapat, keberatan pengaduan; serta penyampaian informasi\u00a0atau laporan kepada pihak yang berkompeten. Masyarakat berada pada\u00a0posisi yang strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sangat dibutuhkan peran\u00a0aktif dari masing-masing institusi lingkungan hidup di daerah untuk\u00a0senantiasa menumbuh-kembangkan dan mengedukasi masyarakat.\u00a0Simak pada Newsletter Bitranet edisi 16 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-17\"<\/a><\/p>\n

Pada prinsipnya, pertanian terpadu adalah menggabungkan\u00a0berbagai teknik budidaya dari peternakan, perikanan dan pertanian,\u00a0yang bertujuan untuk saling mendukung dan memberi sumber\u00a0energi (makanan) di antara tanaman atau hewan yang dibudidayakan,\u00a0sehingga biaya produksi pertanian menjadi lebih rendah\u00a0dan lebih efisien, karena ada rantai makanan (energi) untuk kehidupan\u00a0di dalam sistim pertanian yang saling mendukung. Simak pada Newsletter Bitranet edisi 17 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-18\"<\/a>Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus\u00a0dipenuhi. Pangan yang dihasilkan dari kegiatan pertanian merupakan\u00a0dasar dan kunci bagi suatu negara untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya demi melanjutkan pembangunan.\u00a0Kegiatan pertanian baik dan benar, seimbang dan harmoni terhadap alam, menjadi citra baik negara. Kenyataan berkata lain, Indonesia sebagai negara agraris,\u00a0diperkirakan masa mendatang diperkirakan akan mengalami krisis pangan.\u00a0Kementerian Pertanian pernah mencatat sekitar 100 dari 349 Kabupaten di Indonesia berpotensi rawan pangan. Berbagai hal sebagai penyebab, yang utama adalah gerusan<\/em> lahan pertanian pangan dengan laju memprihatinkan.\u00a0Simak pada Newsletter Bitranet edisi 18 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-19\"<\/a>Berdasarkan catatan dari berbagai sumber, telah terjadi peningkatan\u00a0konflik agraria dari tahun ke tahun. Tahun 2012 jumlah konflik agraria 198 kasus, 369 kasus pada 2013, dan meningkat pada 2014 (472 kasus). Pada 2004-2010 terdapat 1.520 konflik agraria dengan luas areal konflik 6,5 juta hektar. Bisa dipastikan, yang kerap menjadi korban dari konflik agraria ini adalah petani.\u00a0Ada banyak faktor kenapa penyelesaian konflik agraria seolah mengalami jalan buntu. Pemerintah dengan sejumlah lembaganya yang berwewenang justru tak mampu menuntaskan sengketa agraria tersebut. Alih-alih menyelesaikan, pemerintah malah mengabaikan petani dan sering memihak para penyabot tanah rakyat (petani). Selengkapnya, simak Newsletter Bitranet edisi 19 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-20\"<\/a>Sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, semangat\u00a0membangun pedesaan seolah tumbuh menjadi kegembiraan baru.\u00a0Apalagi dengan berkembangnya wacana \u201c1 milyar 1 desa\u201d yang ibarat\u00a0angin segar di panas terik.\u00a0Kendati demikian, di balik dinamika UU Desa tersebut, muncul pula\u00a0suatu kekuatiran, dana desa bisa menjadi jebakan bagi yang tak mampu\u00a0memanfaatkannya secara kreatif dan produktif.\u00a0Para aktivis pedesaan mengingatkan, bahwa lahirnya\u00a0UU Desa ini bukan sekadar bicara soal uang. Karena hakikat UU Desa\u00a0ini adalah mengembalikan martabat desa. Meskipun dana desa itu\u00a0merupakan satu faktor yang mendukung pembangunan desa, tetapi dana\u00a0desa jangan menjadi bancakan yang justru menimbulkan konflik baru. Simak Newsletter Bitranet edisi 20 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-21\"<\/a>Ada sekitar 74.000-an desa di Indonesia yang memiliki potensi unik dan luar\u00a0biasa dengan kearifan lokal yang mengagumkan. Mulai dari kekayaan alamnya, khasanah seni budayanya, sampai dengan\u00a0geliat ekonomi sosial politiknya. Tentu ini semua dapat menjadi fondasi bagi\u00a0pembangunan bangsa Indonesia. Untuk itu, negara memberikan kedaulatan dalam pelaksanaan pembangunan\u00a0nasional hendaknya dimulai dengan merancang masa depan 74.000-an desa\u00a0tersebut. Salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah\u00a0(RPJM) Desa yang nantinya menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan\u00a0pembangunan di desa. \u00a0Simak ulasannya pada Newsletter Bitranet edisi 21 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-22\"<\/a>Sejak UU Desa disahkan Januari 2014 lalu, berbagai diskusi soal UU ini\u00a0menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Semangat membangun desa\u00a0secara demokratis, mandiri, dan bermartabat, agaknya menjadi satu pola pikir\u00a0positif dan ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat yang memiliki citacita\u00a0dan potensi untuk membangun desanya. Karena, saat ini, masyarakat desa\u00a0adalah subjek bagi pembangunan desa.\u00a0Banyak pihak berharap, dengan UU Desa ini, masyarakat desa mampu\u00a0mewujudkan kemandirian desanya, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik,\u00a0maupun berbagai potensi lainnya yang tentunya dibangun secara partisipatif.\u00a0Simak ulasannya pada Newsletter Bitranet edisi 22 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Permatanet-1\"<\/a>Mulai sejak Agustus 2015, BITRA Indonesia bekerjasama dengan program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penangulangan Kemiskinan (MAMPU), atas dukungan Australian Aid (AusAid) atas kerja-kerja pemberdayaan perempuan pekerja rumahan maka diterbitkan Permatanet, merupakan newsletter yang terbit 3 bulanan sebagai alat konumikasi dan informasi antar buruh pekerja rumahan perempuan yang memperjuangkan nasibnya dengan upah yang sangat murah dan tidak memiliki berbagai macam hak yang dimiliki buruh seperti layaknya secara umum. Simak Permatanet edisi 1 berikut…<\/a><\/p>\n

______________________________________________________________________<\/p>\n

\"Cover-Bitranet-23\"<\/a>Sistem informasi desa (SID) merupakan alat (sistem) untuk memudahkan berbagai kehidupan pemerintahan dan masyarakat di desa, terkait dengan data, pelayanan publik dan transparansi desa yang diamanatkan oleh Pasal 86, UU No 6 tahun 2014. Beberapa fungsi dan manfaat SID, antara lain: Pusat Data, <\/b>Data utama desa yang komprehensif tersedia dan dapat terintegrasi dengan data kabupaten (online), Pelayanan Publik, <\/b>SID dikembangkan guna mempermudah pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya terutama dalam pemenuhan administrasi desa, Pusat Informasi & Publikasi, <\/b>SID terintegrasi dengan halaman website dikembangkan untuk berbagi informasi komunitas desa kepada publik (umum\/global), dapat diakses kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun,\u00a0Pengurangan Resiko Bencana, <\/b>SID dapat dikembangkan untuk manfaat lain, pengelolaan informasi pengurangan resiko bencana dengan memanfaatkan ketersediaan data umum yang cepat (tidak berserak, rusak atau bahkan hancur, seperti kertas saat bencana), klasifikasi data kelompok umur, kesehatan serta penduduk rentan bencana. Simak lengkap pada Newsletter Bitranet edisi 23 berikut…<\/a><\/p>\n

\n

\"Cover-Bitranet-24\"<\/a><\/p>\n

Salah satu syarat desa mandiri, mampu mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keseluruhan anggaran, pendapatan dan belanja (APB) Desa dikelola, diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kemakmuran warga desa. Termuat dalam pasal demi pasal UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menghendaki pembangunan yang partisipatif dan tetap sasaran untuk kemakmuran masyarakat di Desa. Baca selengkapnya dalam Newsletter Bitranet edisi 24 berikut…<\/a><\/p>\n

\n

\"Cover-Permatanet-2\"<\/a><\/p>\n

Pekerja rumahan merupakan fenomena yang kian mengemuka di Indonesia. Para pelakunya sebahagian besar adalah kaum perempuan dengan kerja sambilan<\/em> yang dilakukan di rumah. NGO Mampu mencatat jumlah pekerja rumahan perempuan jauh lebih besar jumlahnya dari laki-laki, dengan kisaran upah Rp 200.000,- perminggu, atau Rp 800.000,- perbulan (Mampu, 2015), jauh dari UMP Sumatera Utara, Rp 1.811.875,-. Lebih ironis lagi, belum ada perlindungan dan pengakuan hukum dari pemerintah terhadap sektor pekerja yang menyediakan alat kerja serba swadaya ini. Simak selengkapnya pada Newsletter Permatanet edisi 2 berikut…<\/a><\/p>\n

\n

\"cover-bitranet-25\"<\/a>Era perdagangan bebas tidak bisa dielakkan lagi. Di desa-desa, menjawab tantangan era perdagangan bebas, masyarakat dituntut lebih kreatif menjalankan roda perekonomian, seperti mengidentifikasi dan mengkreasi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar. Komoditi yang ada di desa harus menjadi sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dan masyarakat harus membentuk sebuah lembaga ekonomi keratif. Diamanatkan UU No 6 tahun 2014, desa wajib memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).\u00a0BUM Desa juga dapat membentuk usaha bersama antar desa dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ulasan dapat di baca pada Bitranet edisi 25, berikut…<\/a><\/p>\n

\n

\"cover-bitranet-26\"<\/a>Guna mewujudkan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang baik serta efektif, setiap desa memerlukan desa lain atau pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban tersebut. Diperlukan kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga agar masing-masing desa bisa saling memberi dan mendapatkan keuntungan dari desa atau pihak lain, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun dapat dilaksanakan secara maksimal. Masyarakat desa di Indonesia memiliki basis cultural gotong royong, begitu juga kerjasama antar desa, semisal kerjasama saling mensuplai bahan makanan, bangunan dan kebutuhan lain,\u00a0dari satu desa ke desa lain, saling menjaga dan merawat jalan antar desa, atau memperbaiki saluran irigasi antar desa. Ulasan dapat di baca pada Bitranet edisi 26, berikut…<\/a><\/p>\n

\n

\"cover-permatanet-5\"<\/a>Sejak Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan, sistem kontrak & putting-out system<\/em> bagai “angin segar” bagi perusahaan, industri berskala kecil, perusahaan besar & multinasional. Sementara sektor informal, UU\u00a0ini berdampak pada peningkatan perempuan pekerja rumahan.\u00a0Karena cenderung terisolasi<\/em>, pekerja rumahan banyak yang tidak mengetahui peraturan tentang\u00a0ketenagakerjaan. Di lain pihak, tak sedikit pula pengusaha melalaikan hak-hak pekerja dan kewajibannya sebagai pemberi kerja. Alasannya, sudah membuka peluang kerja bagi perempuan di rumahnya. Bagaimana nasib para perempuan pekerja rumahan ini? Adakah\u00a0regulasi (peraturan) perlindungan terhadap mereka? Simak ulasannya pada newsletter PermataNet edisisi 5 berikut…<\/a><\/p>\n

\n