Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Dampak perubahan iklim telah nyata mengancam kehidupan dan keseimbangan bumi. Disatu sisi ekstrim, kekeringan menimbulkan kelangkaan air bersih diberbagai belahan dunia, dan disisi ekstrim yang lain, banjir meningkat tajam di semua benua dalam periode tiga puluh tahun terakhir.

Perubahan suhu udara mendorong meningkatnya badai diberbagai belahan dunia dan tidak mampu dihalau. Meningkatnya permukaan air laut mengancam negara negara pulau kecil, tetapi juga mendorong terjadinya ratusan ribu pengungsi iklim dari berbagai belahan pesisir pantai di dunia.

Menurut DARA, sebuah kelompok advokasi dan riset Iklim, perubahan iklim dan polusi ternyata adalah pembunuh nomor satu belakangan waktu ini. Hanya ditahun 2010 saja, tercatat korban perubahan iklim sebanyak 5 juta orang di seluruh dunia. Lembaga itu mencatat 10 negara korban perubahan iklim yang diantaranya adalah Indonesia dengan korban sekitar 150.000 jiwa. Beberapa negara korban populasi terbanyak karena perubahan iklim antara lain Afganistan, Kongo, India, dan China.

Perjanjian global yang terus diulur membuat upaya mengatasi perubahan iklim terkendala, belum ada perjanjian mengikat sekuat protokol kyoto yang telah daluwarsa. Akibatnya, korban terus berjatuhan, terutama dinegara negara miskin.

Dampak perubahan iklim belakangan waktu ini, yang begitu mengerikan tersebut terungkap dalam Seminar Perubahan Iklim dengan thema ”Gerakan Masyarakat Sipil, Negosiasi Global dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal” yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Darma Agung (UDA) & GKBP atas dukungan UEM di Hermina Center, Universitas Darma Agung (11/04/2013).

“Seminar yang dihadiri oleh lebih kurang 100 orang dari kalangan akademisi, gereja, LSM, mahasiswa dan wartawan ini bertujuan agar supaya masyarakat di Sumatera Utara mendapatkan pemahaman yang baik tentang perubahan iklim, negosiasi para pemimpin dunia, dan dampaknya di Indonesia, bahkan terhadap masyarakat lokal di Sumatera Utara.” Demikian dikatakan Saurlin Siagian, Ketua Panitia dari Lembaga Penelitian Universitas Darma Agung.

“Protokol Kyoto sebagai sebuah kesepakatan dalam perundingan internasional yang relatif mengikat untuk perbaikan lingkungan dalam rangka menahan laju perubahan iklim dan perusakan lingkungan kini sudah kadaluarsa dan hampir tidak ada kesepakatan baru yang selevel dengan Protocol Kyoto untuk perbaikan lingkungan yang baru.” Kata Teguh Surya, sebagai narasumber dalam seminar ini, yang merupakan perwakilan dari Climate Expert, Negosiator Iklim, Greenpeace Indonesia.

“Bahkan negara pengagas dilahirkannya kesepakatan internasional Protokol Kyoto, seperti Amerika justru sampai akhir putaran pembicaraan Protokol Kyoto, tidak mau menandatangani kesepakatan yang digagasnya sendiri. Ini hal yang aneh dan membingungkan bagi kita,” tambah Teguh.

“Protokol Kyoto dilanjutkan sebagai regulasi global yang mengikat tanggungjawab negara-negara pencemar lingkungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang dicemarinya dilanjutkan sampai tahun 2020, namun sebahagian besar negara-negara pencemar tidak berada dalam perjanjian ini. Ini merupakan hal yang sama juga bohong, Protokol Kyotonya dilanjutkan namun negara pencemarnya sebagai pihak yang diikat dalam perjanjian ini, tidak ikut atau berada di luar perjanjian!” Lanjut Teguh. (isw)