Berbagai Persoalan Kepung Petani, Ketahanan Pangan Ambruk

Catatan dari Diskusi Forum ADS, Medan

Pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 230 juta jiwa (perkiraan BPS tahun 2010), mengalami ancaman yang serius di masa datang. Bukan hanya Indonesia, pangan untuk penduduk dunia yang berjumlah 6,5 milyar jiwa ini-pun diperkirakan para ahli mengalami ancaman krisis ketersediaan karena berbagai macam hal yang mengemuka akhir-akhir ini.

Indonesia dengan jumlah pendduduk yang terbesar ke-4 di dunia, persoalan pangan juga masih menjadi cacatan tersendiri, karena di negara agraris penghasil pangan ini masih terdapat banyak kasus kekurangan pangan yang mengakibatkan media massa kita dihiasi dengan pemberitaan busung lapar di daerah sentra-sentra penghasil beras.

Kebijakan yang dilahirkan negara tidak mendukung petani untuk dapat bertahan pada dunia pertanian pangan yang telah diwariskan nenek moyangnya. Persoalan yang bisa jadi bom waktu ini hanya “dipakai” para politisi untuk menghiasi materi kampanye mereka yang menjelma menjadi janji-janji yang hanya mengiurkan untuk masa depan bangsa, namun ketika sang politisi sudah terpilih secara otomatis mereka akan lupa pada janjinya.

Di Sumatera Utara, misalnya, masyarakat pasti masih ingat bagaimana calon Gubernur (waktu itu) Syamsul Arifin maju dengan janji kampanye “rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit”, realitas ini menunjukkan bahwa persoalan pangan merupakan persoalan yang “layak jual” untuk “komoditas politik”, terbukti bahwa beliau terpilih jadi Gubernus Sumut periode 2008 – 2013. Hal ini diungkapkan Iswan Kaputra dalam forum diskusi forum Aliansi Desa Sejahtera (ADS) yang berlangsung di aula BITRA Indonesia hari rabu, 14 juli 2010 lalu.

Diskusi dalam upaya menyatukan kesepahaman bahwa satu sektor komoditi pangan yang satu dengan sektor komoditi pangan yang lain ini selalu bersinggungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam rangka mencapai cita-cita ada beberapa desa sejahtera untuk menjadi percontohan desa lain menuju sejahtera juga dalam mengatasi krisis pangan menuju pangan yang berdaulat, atau kedaulatan pangan ini berupaya mempersatukan model dan sistem pembangunan antara tanaman pangan padi, perikanan kelautan dan kelapa sawit dapat saling mendukung dan bersinergi untuk menjadi pendukung kecukupan pangan.

“Di sektor pangan, kita melihat ada upaya sistemik yang dibuat sedemikian rupa dan menjadikan beberapa komoditas penting didalamnya menjadi sangat kompetitif dan saling berhadapan, bukan saling mendukung dan saling menguatkan” ungkap Riza Damanik, aktivis KIARA, Jakarta yang aktif dalam advokasi di bidang kelautan dan perikanan. “Pemecah belahan integrasi dari sektor pangan ini disengaja oleh pengusaha yang didukung oleh pemerintah agar gampang terjadi pengkavlingan wilayah dan tanah yang hendak dikuasai oleh sektor pribadi dan pihak perusahaan. Ini dibuktikan dengan munculnya UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Setelah daratan “digarap” oleh sektor suasta kini laut dan pulau-pulau kecil juga ingin dikuasai”. Tambah Riza

“Menurut hasil observasi Kiara, di beberapa tempat telah terjadi konversi lahan pesisir dari hutan mangrove dikonversi menjadi lahan kelapa sawit. Hal ini tentu tidak tepat, selain mengganggu keseimbangan ekosistem, juga amat tidak menguntungkan bagi nelayan karena berbagai jenis tangkapan nelayan pada pesisir bawah mangrove telah musnah. Kita tahu, ikan sebagai salah satu unsur penting asupan gizi pada kelengkapan pangan.

Seperti kata pepatah, asam di gunung dan ikan di laut akan bertemu dalam belanga, dimana nasi sebagai pelengkapa utama dari dataran untuk menyempurnakan sebuah makan besar. Begitulan unkapan kiasan dari sebuah kesejahteraan”. Iswan Menambahkan.

Pada sektor pangan beras, pertanian rakyat dihadang dengan persoalan konversi lahan pertanian pangan untuk berbagai macam kepentingan pembangunan dan alih fungsi komoditas tanam. Persoalan lain pada sektor beras yang menghadang petani adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No.111/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang melatar belakangi pencanangan food estate (perkebunan pangan). Hal ini akan memberikan jalan mulus bagi privatisasi di sektor pangan yang memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan besar dalam melakukan ekspasnsinya pada tanaman pangan, tentu dengan orientasi untung yang tinggi, orientasi eksport, bukan komoditi pangan kesejahteraan sosial atau kecukupan pangan bagi warga negara. Secara sarkasme ini merupakan awal kiamat bagi petani tanaman pangan rakyat kecil.

Pada aspek lain, Albert Nego dari Sawit Watch mengungkapkan bahwa ancaman krisis pangan yang dihadapi hari ini juga tak lain ditenggarai karena rendahnya proteksi negara terhadap petani pangan di Indonesia.

“Rendahnya proteksi Negara terhadap petani dapat dilihat dengan kebijakan yang berlaku dalam melindungi lahan pertanian yang dimiliki petani pangan. Secara nyata, factor ini yang berpengaruh kuat terhadap tingginya pengalihan lahan pertanian yang dimanfaatkan pada bidang lain, semisal pemukiman dan tempat usaha dan jasa”. Selain itu, ungkap Nego, “factor minimnya perhatian pemerintah terhadap petani pangan bila dibandingkan dengan petani pada komoditas sawit menjadi pendorong kuat konversi lahan dan alih komoditi yang terjadi hari ini. Petani mulai meninggalkan lahan pertanian pangannya dengan berbagai komoditi baru atau beralih profesi.” Ungkap Nego.

“Masalah lain, kondisi perubahan iklim yang terjadi kini menyebabkan Indonesia menghadapi ancaman kehilangan 346.808 hectare lahan pertanian. Naiknya permukaan air laut akan mengancam petani kehilangan pekerjaannya berikut produksi padi sebesar 2.080.848 ton.  Jelas, ini ancaman serius bagi ketahanan pangan Indonesia. Secara menyeluruh”. Analisis dari Nego.

“Masalah lain lagi, buruknya pencitraan terhadap profesi petani pangan, tak bisa dilepaskan sebagai realitas yang dominan dalam melahirkan krisis pangan” Kata Iswan.

Tejo Wahyu Jatmiko selaku sekretariat ADS, di Jakarta, dalam paparannya mengatakan, bahwa forum yang sedang digalang ini adalah untuk menganalisis persoalan pangan juga memberikan inisiatif–inisiatif guna menghadapi persoalan ini. “Forum ini kita inginkan akan melahirkan inisiatif–inisiatif dalam menghadapi persoalan pangan yang mengancam, juga sebagai wadah mengkampanyekan krisis pangan yang nyata menjadi ancaman.” Ungkap Tejo. (Naen/Isw)