Berbagai kebijakan pertanian dan pangan selama ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan melalui aneka program. Meski demikian berita tentang rawan pangan pada suatu komunitas tidak juga hilang begitu saja. Sedemikian banyaknya proyek-proyek tentang ketahanan pangan, namun masih saja tidak mampu menjangkau semua kelompok masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh tingginya tingkat kerentanan masyarakat di suatu wilayah, seperti di pulau-pulau kecil atau dampak dari bencana alam.

Fenomena rawan pangan yang terus terjadi ditengah maraknya aneka program pemerintah, mestinya menjadi salah satu momentum untuk mawas diri. Menjamin ketahanan pangan masyarakat yang tersebar di Nusantara dengan aneka kondisinya, tidak bisa dilakukan melalui sebuah paket program yang masif. Kebijakan terkait ketahanan pangan, meskipun terbuka untuk dimodifikasi dengan mengakomodasi keragaman, namun perangkat pelaksanaannya masih serupa.

Masyarakat Namo Pinang sejak turun temurun telah mengelola lahan pertanian mereka secara tradisional. Umumnya tanaman yang menjadi sumber penghasilan mereka adalah beberapa jenis tanaman keras yang ditanam di lahan yang sama seperti; durian, manggis, duku, pinang, langsat, kakao dan beberapa tanaman lainnya. Meskipun demikian, tetap saja hasil panen yang mereka dapatkan jauh dari yang diharapkan. Pasalnya penataan dan manajemen kebun yang tidak tepat menyebabkan tanaman-tanaman tersebut tidak bisa berbuah dengan maksimal. Padahal bentuk lahan yang mereka miliki sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan polikultur.