|
Lima Radio Disegel, Stasiun Tak Berizin Telah Mengganggu |
 |
 |
 |
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:12 |
Medan, Kompas - Balai Monitoring Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyegel lima stasiun radio di Medan dan Deli Serdang. Lima stasiun ini tidak memiliki izin siaran dan belum membayar pajak. Stasiun radio ini baru bisa siaran lagi jika mereka memenuhi ketentuan.
”Kami sudah peringatkan semua stasiun radio agar melengkapi berkas-berkas administrasi. Penertiban ini sementara kami lakukan di daerah Medan dan Deli Serdang, selanjutnya ke daerah di sekitarnya,” kata ketua tim gabungan yang juga Kepala Seksi Pembinaan dan Penertiban Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Medan Toninotito, Rabu (11/2).
Balai Monitoring Frekuensi Radio menertibkan semua stasiun radio di Sumut bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Dinas Perhubungan Sumut. Berdasarkan data tim gabungan, ada 11 stasiun radio bermasalah yang menjadi sasaran penertiban di wilayah Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Sejak dua hari operasi penertiban, baru enam stasiun radio yang diperiksa, lima stasiun di antaranya disegel petugas karena kedapatan bermasalah.
|
|
Read more...
|
|
Rakyat Tuntut Negara Memberikan Perlindungan HAM Sipil, Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya terhadap Rakyat |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:07 |
Siaran Pers: BITRA Indonesia
Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara Memperingati Hari HAM Sedunia Rabu (10/12) melakukan aksi massa dan longmarch di DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Aksi massa ini dilakukan dalam rangka memperingati 60 tahun hari HAM Sedunia.
Massa ini sebagian besar terdiri dari masyarakat korban sengketa lahan di Dusun Anggrek Baru Desa Ramunia, korban kasus pengerukan pasir di Pantai Labu, masyarakat kasus sengketa lahan di Langkat, keluarga Adi, SH korban pembunuhan, korban pelurusan Sungai Deli, para anak jalanan dan masyarakat miskin kota lainnya. Mereka menuntut agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi dan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dapat segera dituntaskan.
HAM dipahami bukan hanya hak sipil dan politik saja namun juga meliputi isu-isu ekonomi, sosial dan kebudayaan. Terhadap hal-hal tersebut negara sebagai pengemban amanah konstitusi punya kewajiban untuk memenuhi dan melindungi HAM rakyatnya.
|
|
Last Updated on Sunday, 05 July 2009 18:09 |
|
Read more...
|
|
|
Politik di Sumut Masih Sebatas Retorika |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:11 |
Medan, Kompas - Kondisi politik dan hukum di Sumatera Utara selama tahun 2008 masih berada di ranah verbalisme dan retorika. Apa yang diucapkan pemangku kekuasaan belum berkorelasi langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan menaikkan taraf hidup masyarakat.
Penilaian ini disampaikan oleh delapan organisasi nonpemerintah (ornop) di Sumut, yakni Perhimpunan Bakumsu, Bitra, Kelompok Studi Pembinaan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Yapidi, Kelompok Air Mata Guru (KAMG), Kontras Sumut, dan Oppuk, dalam catatan tahun 2008 dan harapan tahun 2009 tentang Kondisi Politik, Hukum, dan HAM di Sumatera Utara di Kantor Bakumsu, Kamis (29/1). Catatan itu diberi judul ”Dari Politik dan Hukum Verbalis Menuju Politik dan Hukum Berbasis Hak Asasi”.
Koordinator Studi dan Pendidikan Bakumsu Benget Silitonga yang menjadi juru bicara ornop mengatakan, kondisi politik Sumut tahun 2008 didominasi dua pemilihan, yakni pemilihan Gubernur Sumut dan tujuh pemilihan bupati serta proses Pemilu 2009. Meskipun secara umum pilkada di Sumut berlangsung damai (kecuali di Tapanuli Utara yang harus diulang) dan menghabiskan dana yang sangat besar, pilkada ternyata belum menghasilkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat. ”Agenda politik yang sering diucapkan, yakni rakyat tidak sakit, lapar, dan bodoh, masih retorika,” tutur Benget.
|
|
Read more...
|
|
Petani Sergai Laksanakan Kongres Pertama |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:05 |
Perbaungan - Sekitar 300 pertani yang tergabung dalam Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB) menggelar Kongres Pertama di Perbaungan, Serdang Bedagai, Rabu (29/10). Kongres tersebut memilih Asriadi sebagai Ketua Umum SPSB pertama.
Kongres tersebut dibuka Wakil Bupati Serdang Bedagai Soekirman dan turut dihadiri Kepala Kantor Wiulayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Horasman Sitanggang, Kepala Dinas Pertanian Sergai Mega Hadi dan Direktur Eksekutif Yayasan Bitra Indonesia Wahyudhi.
Dalam sambutannya Soekirman mengatakan, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyambut baik hadirnya organisasi petani. Saat ini terbuka lebar kesempatan bagi petani maupun masyarakat untuk dapat berperan bersama dalam merencanakan pembangun di daerahnya.
|
|
Last Updated on Sunday, 05 July 2009 18:06 |
|
Read more...
|
|
