|
BPN Sumut Diminta Tuntaskan Kasus Sengketa Tanah |
 |
 |
 |
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:24 |
|
Medan, (Analisa)-Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPN Sumut) diminta segera menyelesaikan sengketa tanah yang telah berlarut-larut yang terjadi di daerah ini.
Permintaan itu disampaikan ratusan massa Serikat Tani Nasional-Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (STN-PRM Sumut) saat unjukrasa ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kakanwil BPN Sumut) di Jalan Brigjen Katamso No.45 Medan, Rabu (29/4) siang. Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) STN-PRM Sumut, Mangiring P.Sinaga, S.Sos dalam pernyataan sikapnya menyampaikan tuntutan antara lain, tanah, modal, teknologi modern murah massal untuk pertanian kolektif di bawah kontrol dewan tani/rakyat. Laksanakan UUPA No.05 Tahun 1960 (tanah untuk rakyat) secara murni dan konsekwen. Kembalikan tanah rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 & UUPA No.05 Tahun 1960. |
|
Last Updated on Sunday, 05 July 2009 18:25 |
|
Read more...
|
|
|
PT. SMART Tbk Tidak Hadiri Undangan BPN Sumatera Utara |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:23 |
Direksi PT. Smart Tbk Kebun Padang Halaban tidak menghadiri undangan pertemuan mediasi yang ditawarkan oleh kepala Kanwil BPN Sumatera Utara (BPN SU) Ir. Horasman Sitanggang melalui suratnya tertanggal 7 April 2009.
Undangan pertemuan mediasi yang bersifat biasa tersebut, seyogyanya digelar pada hari Selasa Tanggal 14 April 2009 bertempat di Aula Mini Kanwil BPN SU Jl. Brigjen Katamso No. 45 Medan dimaksud bertujuan guna memusyawarahkan/membicarakan proses penyelesaiakan kasus tanah rakyat KTPH-S (Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya) Kecamatan Aek kuo kabupaten Labuhanbatu, yang sudah timbul sejak satu dasawarsa belakangan ini yang berkonflik dengan PT. Smart Tbk kebun padang halaban Kecamatan Aek kuo-labuhanbatu.
Dalam surat undangan disebutkan, bahwa jadwal pertemuan dimulai pada pukul 09.30 wib. dan pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, enam orang perwakilan rakyat KTPH-S masing-masing bernama, Sumardi Syam, Maulana Syafi'i, SHI, Hadi Sudaryanto, Ady Suwardi. kasiman dan M. Chairy dari GERAG SU telah berada di lokasi pertemuan ruangan mediasi.
|
|
Read more...
|
|
Fotografi Mengasah Kepekaan Anak |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:20 |
|
Fotografer Usia 9 tahun asal Riau Sisihkan Usia Belasan Bahasa gambar dapat secara cepat mengasah kepekaan anak dalam melakukan perubahan sejak dini. “Tentu saja atas dukungan orang tua, sekolah dan orang dewasa lain, anak dapat menangkap pesan dan menyampaikan pesan melalui bahasa gambar,” tutur jurnalis pemerhati anak Meutya Vada Hafid dalam Seminar Fotografi Anak 2009 yang dikemas secara sederhana, di Gedung Lembaga Kesenian (LK) Universtitas Sumatera Utara (USU), Minggu, (29/3).
Seminar Fotografi Anak ini tergolong unik. Pasalnya hanya dihadiri peserta usia 8-18 tahun, panitia pelaksana dan sejumlah orang tua peserta. Selain itu, seminar ini juga membuka sesi yang cukup banyak bagi para fotografer cilik dari usia 8 hingga anak usia 18 tahun untuk saling bertukar fikirian, berbagi pengalaman.
Setelah mengelilingi seluruh partisi yang memamerkan 68 karya fotografer cilik di gedung LK USU itu, Meutya kemudian menyampaikan ketakjubannya kepada anak-anak. “Dari karya foto yang kelihatan, anak memang lebih memiliki kepekaan yang jauh lebih besar dari orang dewasa. Bahkan, terkadang orang dewasa sudah banyak luntur kepekaannya terhadap masalah di sekelingga akibat kesibukan dan rutinitas,” jelas Meutya. |
|
Read more...
|
|
|
Kebijakan Pemerintah Rugikan Petani Karet |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:22 |
|
MedanBisnis – Medan
Kebijakan pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) yang mewajibkan eksportir karet harus anggota Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) dinilai sangat merugikan petani. Pasalnya, kebijakan tersebut diduga dijadikan produsen sebagai dasar melakukan kutipan kepada petani saat membeli bahan olah karet (bokar).
Hal ini dikatakan Koordinator Jaringan HAM Sumatera Utara (JHSU) Tohap Simamora. “Ada iuran yang dibayar kepada Gapkindo oleh produsen setiap kali mengekspor karet. Produsen kemudian mengalihkan beban tersebut kepada petani,” katanya, di Medan, Senin (30/3).
Kebijakan tersebut, kata Tohap, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia yang Diekspor. |
|
Read more...
|
|
JARKOMSU Pertanyakan Keikutsertaan KPID-SU Dalam Proses Penyegelan Radio Komunitas |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:18 |
Medan, 19/02/09. Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara (JARKOMSU) mempertanyakan keikutsertaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam proses penyegelan sejumlah lembaga penyiaran, khususnya radio komunitas di Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Pertanyaan ini disampaikan saat pengurus JARKOMSU dan anggota komunitas Rakom SAR FM dan Rakom Mitra FM berkunjung ke Sekretariat KPID-SU Kamis (19/2) siang yang diterima lima dari tujuh anggota KPID-SU.
Menurut Tohap P. Simamora selaku Ketua JARKOMSU, membaca sejumlah peberitaan dan email dari salah seorang anggota KPID-SU yang disiarkan media cetak maupun elektronik, pihak KPID-SU mengklaim telah melakukan penyegelan sejumlah lembaga penyiaran.
Sementara berdasarkan data bukti dalam Berita Acara Penyiataan yang diserahkan kepada pengelola lembaga penyiaran, yang menjadi landasan hukum penyitaan adalah Undang Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
|
|
Read more...
|
|
|
|
|
|
|
Page 9 of 37 |
