|
“Masyarakat Pergulaan Menolak Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) kepada Perkebunan PT. PP London Sumatera” |
 |
 |
 |
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:31 |
Siaran Pers: BITRA Indonesia
Medan (5/5/2009) PT. PP London Sumatra Tbk mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun hal tersebut sangat ditentang oleh masyarakat Desa Pergulaan karena menurut mereka pihak Perkebunan PT. PP London Sumatera tidak memenuhi persyaratan menerimanya karena masih menyisakan sebuah persoalan sengketa lahan dengan masyarakat Desa Pergulaan.
Pernyataan tersebut mereka sampaikan pada konferensi pers yang dihadiri oleh masyarakat korban yang tergabung dalam Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP), BITRA Indonesia, WALHI Sumatera Utara dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumatera Utara. Untuk itu mereka menyatakan menolak sertifikasi yang diberikan kepada Perkebunan PT. PP London Sumatra Tbk tesebut karena masih adanya sengketa yang belum selesai. Untuk itu mereka mendesak agar segera dilakukan peninjauan ulang atas sertifikasi tersebut.
“Sertifikasi RSPO yang diberikan kepada PT. Lonsum merupakan kesalahan besar karena mencederai 2.000 jiwa warga Desa Pergulaan yang masih memperjuangkan tanahnya agar dikembalikan oleh kebun,” ujar Kepala Desa Pergulaan Mariono, pernyataan tersebut diamini oleh salah satu tokoh masyarakat Lasani (60 tahun).
|
|
Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 04:00 |
|
Read more...
|
|
Gerakan Rakyat di Asia Gugat Pertemuan Asian Development Bank Annual Governors Meeting (ADB AGM) ke-42 di Bali |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:27 |
Denpasar, 1 Mei 2009
Kami rakyat Asia, yang terdiri dari petani, buruh, nelayan, aktifis lingkungan, aktifis pembela HAM, gerakan perempuan, dan mahasiswa yang tergabung dalam Asian People’s Movement Against ADB menyatakan bahwa ertemuan Annual Governors Meeting (ADB AGM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 – 5 Mei 2009 di Bali tidak akan menjawab krisis-krisis yang terjadi saat ini. ADB sebagai satu lembaga keuangan di tingkat regional justeru merupakan penyebab dari krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.
Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB selama ini telah menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi bagi rakyat, khususnya kaum perempuan serta melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia. Kami menyatakan bahwa krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan untuk memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan cara memberikan penambahan modal bagi ADB (dari US$55 milyar menjadi US$165 milyar). Sebaliknya, kenyataan mengenai krisis kapitalisme global justeru menjadi momentum melakukan koreksi secara total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.
|
|
Read more...
|
|
|
Menggugat Jepang, Pemilik Saham & Pengambil Keuntungan Terbesar ADB |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:28 |
Siaran Pers 3 Mei 2009
ADB mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia. Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia. Jepang, negara terbesar kedua pemilik saham ADB memiliki kuota suara sebesar 12,75% dari total anggota ADB, dan 19,6% total anggota di regional Asia Pasifik. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka. Lebih 40 tahun mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar HAM. Khususnya di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam.
Jepang akan paling diuntungkan dari pertemuan Gubernur ADB ke-42 di Bali saat ini. ADB tengah mengajukan proposal mitigasi perubahan iklim dengan mengajukan penawaran membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal, PLTN sangat berbahaya bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan akan membuat Indonesia kembali bergantung pada korporasi dan negara-negara pemilik teknologi PLTN, terutama dari Jepang. Sejak lama, PLTN ditentang masyarakat Indonesia, juga dunia internasional karena resiko lingkungan dan kemanusiaan yang ditimbulkan. PLTN juga mahal, karena biaya keseluruhan bahan uranium, pembangunan pembangkit dan penutupan (decommisoning). Apalagi, terbukti PLTN tak lepas dari berbagai kecelakaan fatal, sebagaimana yang pernah terjadi di Jepang.
|
|
Last Updated on Sunday, 05 July 2009 18:29 |
|
Read more...
|
|
Wujud Kepedulian Sektor Swasta Sumut terhadap Promosi Hak Anak |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:26 |
Pameran Foto Karya Anak
Medan, - Terselenggaranya pameran foto karya 25 fotografer cilik yang berasal dari Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau dan Yogyakarta di lantai 4 Sun Plaza selama 3 hari (Jumat-Minggu, 1-3 Mei 2009) merupakan salah satu bentuk indikator terwujudnya kepedulian sektor swasta dalam rangka mempromosikan hak-hak anak yang selama ini sangat dibutuhkan untuk dikembangkan hingga menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat.
“Kerjasama ini bagi kami bukan sekedar kerjasama event, namun, lebih jauh dari itu, ini merupakan sebuah kerja, bukti dan bentuk nyata apa yang selama ini kita dengung-dengungkan, agar melibatkan sektor swasta, bahkan sektor bisnis dalam rangka membantu mempromosikan hak-hak anak di Indonesia, khususnya di Sumatera Indonesia,” kata Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Ahmad Sofian, SH, MA kepada wartawan dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh PKPA bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS) di Medan, pada hari II Pameran Foto Karya Fotografer Cilik – Lomba Fotografi Anak 2009, di Sun Plaza, Sabtu (2/5).
|
|
Read more...
|
|
