|
Bebaskan Aktivis WALHI, Jangan Biarkan WOC-CTI Dikontrol LSM Internasional dan Pebisnis |
 |
 |
 |
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:36 |
Siaran Pers Aliansi Manado, 11 Mei 2009
Hingga siang ini, dua orang aktivis WALHI yang ditangkap paksa Aparat Poltabes Sulawesi Utara, Berry Nahdian Furqon dan Erwin Usman, belum dilepaskan. Mereka ditangkap saat melakukan acara solidaritas menyambut kedatangan nelayan Sulut yang bergabung dengan Aliansi Manado, di pantai Malalayang Manado Sulut (11/05). Acara ini bersamaan dengan pembukaan WOC-CTI Manado, Sulawesi Utara. Aliansi Manado mengecam keras dan mengutuk tindakan aparat Polisi tersebut. Mereka menuntut keduanya dilepaskan. Upaya represi ini sengaja dilakukan agar suara-suara nelayan tradisional tak muncul di forum WOC-CTI.
"Polisi tak punya hak merepresi kami, harusnya mereka malah melindungi kami karena nelayan tradisional menyediakan makanan untuk 530 juta orang di kawasan Asia Pasifik. Sektor perikanan memproduksi 8,89 juta ton ikan tiap tahun, memasok hampir 40 persen protein penduduk Asia”, ujar Arsenio Tanchuling, Koordinator Southeast Asia Fish for Justice Network Philipina.
|
|
Last Updated on Sunday, 05 July 2009 18:41 |
|
Read more...
|
|
|
Serobot Tanah, Dapat Sertifikat |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:36 |
MEDAN- PT Perkebunan London Sumatera Utara (Lonsum) mendapatkan restifikat roudtable on sustainable palm oil (RSPO) 30 April lalu dari Tuv Nord Certification (lembaga sertifikasi yang dipercaya RSOP).
Dengan modal sertifikasi itu, PT Lonsum dianggap memenuhi syarat dan kriteria dari Roundtable on Sustainable Oil. Sertifikat ini juga jadi tiket bagi Lonsum untuk menjajal pasar Eropa atas produknya.
RSPO merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam dan seluruh rantai penyedia kelapa sawit. Penerbitan sertifikat oleh RSPO itu mengindikasikan hasil produksi satu perusahaan dapat dijual di wilayah Eropa.
|
|
Read more...
|
|
Dua Proyek Tol di Sumut Terancam Batal Tender |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:33 |
MedanBisnis – Nusa Dua
Tender proyek dua ruas tol di Sumut terancam tidak dapat dilakukan pada tahun 2009 karena masih alotnya proses pembebasan lahan, demikian pula satu proyek tol lainnya di Jawa Barat. Dua proyek tol di Sumut itu adalah ruas Medan - Binjai dan Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi, sedangkan di Jawa Barat adalah ruas Cileunyi - Sumedang - Dawuan.
Direktur Pusat Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengemukakannya dalam seminar infrastruktur di pertemuan tahunan ke-42 ADB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (5/5). “Ketiganya memiliki masalah di pembebasan tanah. Kalau tanahnya tak bisa dibebaskan juga, proyeknya bisa mundur,” katanya.
Bastary mengatakan masalah pembebasan lahan terjadi karena sang pemilik tidak mau membebaskan lahannya dengan alasan tidak sesuai dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Lahan yang akan dibebaskan ada yang bersinggungan dengan lahan milik PT Perkebunan Nusantara II di Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara.
|
|
Read more...
|
|
|
Tanah Warga Dicaplok Tolak Sertifikasi RSPO |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:34 |
|
MedanBisnis – Medan
Masyarakat Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang tergabung dalam Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP) menolak sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diterima PT Lonsum. Itu disampaikan Mariono, juru bicara masyarakat dalam siaran persnya di sekretariat Bitra, Selasa, kemarin.
Mariono menambahkan masyarakat Pergulaan menilai Lonsum tidak layak mendapat sertifikasi RSPO karena masih mencaplok tanah mereka yang telah dikuasai pihak Lonsum sejak tahun 1960. “Sertifikasi RSPO oleh TUV NORD Certification tidak sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO karena Lonsum masih terlibat sengketa tanah dengan mereka,” tegas Mariono.
Lebih jauh, Mariono, mengatakan agar perkebunan Lonsum mengembalikan tanah desa yang telah mereka rampas seluas 165,6 Ha. Mariono mengemukakan perampasan lahan rakyat oleh perkebunan Lonsum telah terjadi tiga kali yakni tahun 1960 seluas 35 Ha, tahun 1974 seluas 125,6 Ha dan terakhir tahun 1984 seluas 5 Ha.
|
|
Read more...
|
|
Warga Tolak RSPO PT Lonsum |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Sunday, 05 July 2009 18:32 |
MEDAN, KOMPAS.com - Warga Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai menolak sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk PT London Sumatera. Mereka menilai pemberian sertifikat ini tidak tepat karena Lonsum saat ini masih terlibat konflik tanah dengan warga.
"Sertifikat RSPO mestinya diberikan kepada perusahaan yang tidak sedang dalam konflik lahan. Hal ini diatur dalam mekanisme sertifikasi RSPO poin 4.2.4," tutur Kepala Desa Pergulaan, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (5/5) di Medan.
RSPO merupakan forum yang dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam produksi kelapa sawit. S ertifikat yang diberikan oleh perusahaan yang mendorong upaya resolusi konflik. Sejak 1998, warga Pergulaan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak lahan mereka. Masih ada 165,5 hektar lahan yang mereka klaim milik warga, yang kini dalam penguasaan Lonsum. Proses gugatan lahan ini kini sampai di tingkat Mahkamah Agung (MA).
Sumber : kompas.com |
|
|
|
|
|
|
Page 7 of 37 |
