TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Tampung Aspirasi MA, Mentri LHK Anjurkan Hindari Konflik Horizontal & Rehabilitasi Lingkungan yang Harmoni

16/06/2021 , , , ,

Foto bersama pasca pertemuan Mentri LHK, Siti Nurbaya dengan Masyarakat Adat Batak, KSPPM dan AMAN Tano Batak.   |   Foto: KSPPM

bitraorid | 13.06.2021 | Parapat

Tujuh perwakilan Komunitas Masyarakat Adat dari Tano Batak didampingi Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar di Hotel Khas, Parapat (13/06/2021). Pertemuan digagas langsung oleh Menteri LHK ini juga dihadiri jajaran eselon I dan beberapa Direktur di instansi KLHK.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 KLHK sudah mempelajari berbagai konflik agraria yang terjadi di Danau Toba. “Proses penyelesaian konflik yang dialami masyarakat adat ini memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak, sehingga harus benar-benar dipelajari, dan dalam pertemuan ini kami semua yang ada di sini hanya akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat.” Ungkap Bu Mentri, Siti.

Pertemuan dengan Bu Mentri ini terjadi karena masalah adanya klaim Kawasan Hutan Negara di wilayah adat masyarakat sekitar Danau Toba. Hadir dalam pertemuan 23 perwakilan komunitas masyarakat adat yang sedang menghadapi konflik agraria yang bersinggungan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), ada pula yang bersinggungan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Danau Toba dan Program Food Estate.

Pada awal pertemuan, Delima Silalahi, Direktur KSPPM, menyampaikan terimakasih kepada Ibu Siti Nurbaya dan jajaran KLHK yang memberikan ruang bagi masyarakat adat dan masyarakat sipil menyampaikan secara langsung persoalan yang dihadapi selama 30 tahun terakhir di Tano Batak terkait dengan konflik agraria, dampaknya terhadap masyarakat adat dan kerusakan lingkungan.

“Sejak tahun 2016, Ibu Siti Nurbaya dan jajarannya di KLHK selalu merespons dengan baik pengaduan masyarakat adat Toba dan memberi harapan bagi masyarakat, bahwa wilayah adat mereka akan terbebas dan akan kembali ke masyarakat adat. Sayangnya harapan itu memudar ketika di lapangan, konflik tak kunjung selesai malah terus bertambah dari waktu ke waktu. PT TPL tiada henti melakukan operasional di wilayah adat yang menimbulkan banyak konflik di wilayah konsesi, melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.” Jelas Delima.

“Respon yang baik dari KLHK juga kami rasakan dengan telah terbitnya SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta pada akhir tahun 2020 lalu. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Nurbaya dan KLHK, walaupun SK tersebut juga sampai saat ini menyisakan berbagai polemik yang juga pasti bisa diselesaikan dengan baik”, tambah Delima.

Senada dengan Delima, Roganda Simanjuntak, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Tano Batak juga menyampaikan apresiasi kepada Bu Siti dan berharap perjumpaan kali ini akan menemukan formula baru untuk menyelesaikan konflik di Tano Batak, minimal dicabutnya izin konsesi PT TPL. “Kehadiran PT TPL menimbulkan banyak konflik dan kekerasan di Tano Batak.” Katanya.

Setelahnya, masing-masing perwakilan Masyarakat Adat (MA) memberikan pernyataan, masukan dan penjelasan kepada Bu Mentri, seperti Natal Simanjuntak selaku perwakilan MA Natumingka menjelaskan, “kasus kriminalisasi yang dialami MA Natumingka pada Bulan Mei 2021 lalu menyebabkan dua belas orang anggota komunitas terluka dan makam leluhur kami diobrak-abrik, juga tanaman dirusak. Kami mewakili masyarakat adat berharap perusahaan tersebut ditutup.” Tegasnya.

Arnold Lumbanbatu, perwakilan MA Pandumaan-Sipituhuta menjelaskan, pada 2016 lalu perwakilan masyarakat telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya di Istana Negara, dalam pertemuan tersebut Bapak Jokowi memberikan SK Pencadangan Hutan adat kami dengan mengeluarkan dari konsesi PT TPL seluas 5.172 hektar. “Pak Jokowi juga berpesan agar fungsi hutan kemenyan tidak diubah dan hal tersebut masih dilakukan sampai sekarang. Namun tahun 2020 lalu, SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta terbit hanya seluas 2.393  hektar. Hal ini menyebabkan masalah baru bagi masyarakat, karena tuntutan mereka tidak sesuai dengan hasil yang diterima.” Beliau berharap SK Hutan Adat yang mereka terima ditinjau ulang sesuai dengan permintaan masyarakat, karena yang tidak masuk dalam SK Hutan Adat tersebut sampai saat ini masih hutan kemenyan yang mereka lestarikan.

Eva Junita Lumban Gaol, mewakili, MA Pargamanan-Bintang Maria juga menyampaikan keberadaan PT TPL di wilayah adat mereka yang telah menimbulkan konflik horizontal sesama masyarakat. “Bukan hanya itu, keberadaan konsesi di hutan kemenyan kami juga berdampak pada menurunnya sumber ekonomi masyarakat karena telah banyak pohon kemenyan kami ditebang oleh perusahaan, tanaman-tanaman banyak dirusak oleh binatang yang kehilangan tempat di hutan yang dirusak.” Ungkapnya.

Senada dengan Eva Junita Lumban Gaol, Jaspayer Simanjuntak perwakilan MA Ompu Bolus dan Ompu Ronggur Simanjuntak menyampaikan, “kehadiran PT TPL di wilayah adat kami telah menyebabkan banyak dampak buruk. Keberadaan konsesi perusahaan di hutan adat telah menimbulkan pencemaran terhadap sumber air masyarakat, bukan hanya masyarakat Sipahutar tapi masyarakat Siborong Borong. Selain itu, PT TPL juga sengaja menciptakan konflik sesama masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan di luar masyarakat adat Ompu Bolus dan Ompu Ronggur Simanjuntak.” Katanya.

Terkait kriminalisasi yang banyak dialami oleh masyarakat adat, Mangitua Ambarita mengisahkan dampak buruk kehadiran PT TPL di wilayah adat mereka di Sihaporas. “PT TPL sering melakukan tindakan kriminalisasi terhadap warga, seperti yang pernah saya alami di Sihaporas, akibat perjuangan yang kami lakukan, akhirnya berujung pada  kriminalisasi” Melihat banyaknya persoalan yang ditimbulkan oleh PT TPL di Tano Batak, Tumpak Manalu perwakilan MA Tor Nauli juga meminta supaya Ibu Menteri segera mencabut ijin PT TPL dari Tano Batak.

Tidak hanya yang berkonflik dengan PT TPL, dalam pertemuan ini juga dihadiri Ibu Rasmi Sinaga perwakilan MA Sigapiton yang wilayah adatnya diklaim kawasan hutan negara dan akan dijadikan daerah tujuan wisata internasional yang dikelola oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba atau yang biasa disebut warga dengan BODT.

“Kehadiran BODT juga telah menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Sebagian besar wilayah adat kami diklaim masuk dalam kawasan hutan negara, sehingga pemerintah dalam hal ini BODT dengan sesuka hatinya mendirikan bangunan di desa mereka tanpa pernah melibatkan masyarakat adat. Tanah kami Bu katanya hanya 80 hektar yang bukan hutan, sementara kami ada 114 keluarga. Anak-anak kami sudah banyak yang pulang kampung karena COVID. Kemanalah mereka nantinya, Bu? Jika semua tanah kami masuk di hutan. Tolonglah ibu tanah kami dikembalikan. Kami tidak menolak pembangunan Bu. Tapi kami mau tanah kami dikembalikan”. Pinta Rasmi Sinaga.

“Ada dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT TPL di wilayah konsesi. Seperti adanya konsesi PT TPL di Areal Penggunaan Lain (APL), adanya bekas bukaan baru PT TPL di hutan alam, dan beberapa temuan lain yang kami sampaikan ke KLHK. Hal ini kami ketahui setelah kami melakukan investigasi dan kajian bersama Aman Tano Batak dan Jikalahari. Itu semua melanggar aturan yang berlaku”. Ujar Rocky Pasaribu, Koordinator Studi & Advokasi KSPPM,

Merespion apa yang disampaikan oleh Rocky Pasaribu, Menteri Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa hal itu sudah menyalahi aturan, hal tersebut tidak diperbolehkan, dan beliau meminta Dirjen terkait segera menindaklanjuti hasil investigasi tersebut.

Di akhir pertemuan Eva Junita Lumban Gaol, dan Mangitua Ambarita menyampaikan secara resmi dokumen berisi tuntutan MA, antara lain, melepaskan wilayah masyarakat adat Batak dari klaim kawasan hutan negara, konsesi PT TPL, Hak Pengeloaan (HPL) BPOPDT,  dan Area Pengembangan Food Estate, selanjutnya untuk diakui menjadi milik masyarakat adat. Mencabut Ijin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT TPL. Meninjau ulang kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate. Dan melakukan program penghijauan di Pusuk Buhit dengan melakukan penanaman pohon buah-buahan khas Tano Batak sehingga berfungsi ekologis dan ekonomis.

Menteri Siti Nurbaya juga mengingatkan kepada timnya dari KLHK agar benar-benar memperhatikan tidak adanya konflik horizontal yang ditimbulkan oleh kehadiran kelompok-kelompok lain yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Menurutnya ekosistem yang ideal termasuk di dalamnya soal  harmonisasi, kerekatan, dan sistem kekerabatan tidak boleh terganggu. Bu Mentri juga meminta maaf atas proses penyelesaian yang lambat sehingga masyarakat menunggu lama. “KLHK harus bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku dan melibatkan banyak pihak. Namun KLHK sudah menyusun beberapa langkah, yang pertama melakukan evaluasi terhadap semua, termasuk keberadaan TPL dan juga yang lainnya seperti Food Estate. Kedua, Presiden dan KLHK sangat memperhatikan terkait dengan menjaga kelestarian hutan alam. Ketiga, melakukan penanganan khusus terkait penyelesaian konflik di Toba dan Kalimantan Tengah supaya cepat selesai dan menjadi model penyelesaian konflik untuk daerah lain. Sehingga ke depan KLHK, KSPPM dan AMAN perlu duduk bersama bersinergi untuk membicarakan model penyelesaian yang saya sampaikan tadi”. Demikian pungkas Bu Mentri. (rel/ade/isw)

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107