TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

SDGs Relevan Dengan Visi Pembangunan Nasional Indonesia

01/08/2018 , , , ,

Starberita – Medan. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, Nurlela menilai bahwa program Suistainable Development Goals (SDGs) sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia. Menurutnya, SDGs menjadi prioritas program pembangunan nasional, sehingga dinamika ketenagakerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan inkluisif dan pencapaian kerja layak.

Terutama, kata Nurlela, pada sisi masyarakat yang merupakan bagian dari komponen good governance juga terus digiatkan dengan membawa berbagai organisasi masyarakat ke dalam urusan pokok pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.

“Memiliki kesetaraan pendapatan, menerima pendidikan yang sama, atau proporsi yang aktif dalam politik sama-sama 20%, maka angka gender development index (GDI) dan GEM adalah 1, atau telah terjadi ‘perfect equality’. Konsep kesetaraan kuantitatif (50/50), inilah yang di idealkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), sehingga mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mencapai kesetaraan,” ujarnya saat membacakan sambutan Pj. Gubsu, Eko Subowo dalam acara SDGs, Konsultasi Multi Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BITRA Indonesia bekerja sama dengan MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Medan, kemarin.

Pelatihan kepemimpinan perempuan, tambah Nurlela, potensial digiatkan untuk meningkatkan jumlah perempuan menjadi Kepala Daerah. Upaya ini sangat strategis untuk membawa lebih jauh kemajuan perempuan sampai ke akar rumput. Kemampuan perempuan dibidang ekonomi didorong lebih jauh dengan industri rumahan yang juga melibatkan banyak organisasi masyarakat sebagai pendamping usaha. Terkait isu pekerja rumahan layak mendapat perlindungan dengan mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori pada sektor informal.

“Sebab pekerja rumahan termasuk pekerja dan posisinya sudah menguntungkan pengusaha. Dimana biaya ditanggung pekerja sendiri seperti tempat kerja, peralatan, dan keamanan,” katanya.

“Tidak seperti pekerja di dalam pabrik, pekerja rumahan ini dibayar berdasarkan target kerja seperti jumlah produk yang mampu dihasilkan (satuan), bukan berdasarkan lama kerja atau jam kerja, tanpa memperhitungkan penyediaan alat dan bahan tambahan yang harus disiapkan oleh pekerja rumahan,” tambah Nurlela menjelaskan seraya mengatakan bahwa pekerja rumahan perlu mendapat pengakuan dan perlindungan bagi pekerja rumahan, pendapatan pekerja rumahan dan memasukkan pekerja rumahan dalam program-program pembangunan.

Nurlela pun menyampaikan, sebagai Pj. Gubsu, Pak Eko Subowo pun memberikan apresiasinya atas kegiatan yang diselenggarakan lembaga BITRA Indonesia atas kerjasama program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Penyusunan regulasi tersebut harus melibatkan multipihak untuk memetakan persoalan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal/rentan lainnya. Sehingga prinsip ‘no one left behind’ memberikan pesan utama agar implementasi dan pencapaian SDGs selalu memastikan kelompok rentan, minoritas, dan marginal tidak satupun diabaikan.

“Saya harap, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh semua sektor instansi/lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, swasta dan masyarakat, baik di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik, mempunyai gaung yang luas dan daya ungkit yang tinggi dalam rangka pencapaian SDGs,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur BITRA Indonesia, Wahyudhi mengatakan, Yayasan BITRA Indonesia saat ini bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dalam program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) sedang mendampingi pekerja rumahan dalam bentuk penguatan dan peningkatan kapasitas pekerja rumahan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dengan cara peningkatan kapasitas dan kemampuan mengelola serikat pekerja rumahan menjadi wadah berekspresi serta sarana memperjuangkan aspirasi kepentingan pekerja rumahan, memiliki usaha bersama untuk penguatan ekonomi pekerja rumahan, dan dapat mengakses dan menerima manfaat perlindungan kesehatan serta mendorong lahirnya kebijakan perlindungan atas pekerjarumahan yang secara langsung maupun tidak memberikan kontribusi atas pencapaiat dari beberapa indikator dalam tujuan SDGs.

“Harapannya, kegiatan ini dapat pula merupakan proses pengintegrasian program MAMPU dalam pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pembelajaran yang akan diangkat terkait kepemimpinan perempuan untuk pencapaian SDG’s dengan menerapkan prinsip universalitas dan tak seorangpun ditinggalkan, serta mewacanakan SDG’s yang responsive gender,” harap Yudhi.

Melalui kegiatan ini juga, kata Yudhi, diharapkan dapat melahirkan gagasan strategi dan kegiatan mendukung pemerintah daerah melalui implementasi SDGs dalam rangka mengatasi masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kekerasan, dan masalah lainnya yang dialami oleh kelompok marginal, serta persoalan terkait layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi perempuan sehingga pencapaian SDGs daerah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2018-2019, sekaligus masukan untuk penyusunan RPJMN 2020-2024.

“Proses penyusunan strategi dan kegiatan yang dikombinasikan dengan refleksi pengalaman program MAMPU sejak tahun 2013 menjadi penting untuk dilakukan. Apalagi proses mengiintegrasika kedalam SDGs ini sejalan dengan tujuan akhir dari program MAMPU Fase 2, yaitu meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan penting dan programprogram pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian tujuan-tujuan SDGs yang relevan, satu diantaranya dilakukan dengan memantau perencanaan dan implementasi kebijakan maupun dengan berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui kegiatan masing-masing,” jelasnya.

Untuk memastikan SDGs masuk dalam rencana aksi daerah, sambung Yudhi, Yayasan BITRA Indonesia akan bekerja sama dengan Badan Perecanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumut dengan melakukan koordinasi dan kegiatan bersama untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, dengan dukungan program MAMPU berupa pelaksanakaan konsultasi publik SDGs dengan tema ‘Menuju SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif’. (sbc-05)

Sumber (teks & foto): http://starberita.com/2018/08/01/sdgs-relevan-dengan-visi-pembangunan-nasional-indonesia/

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107