TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Flag Counter

Konflik Agraria Di Sumut Tak Kunjung Selesai

21/10/2022 , , , ,
KPA Wilayah Sumut menggelar konferensi pers konflik agraria di kantor BITRA Indonesia, Jl. Bahagia By Pass, Medan, Kamis (20/10). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat Sumatera Utara selalu masuk peringkat lima besar provinsi yang memiliki konflik agraria terbanyak.

Hal itu akibat dari ketidakmampuan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan provinsi menyelesaikan konflik agraria. Ditambah lagi keberpihakan aparat penegak hukum dengan menjadi pengawal atas proses penggusuran.

“Menjadi semakin buruknya catatan konflik yang menempatkan rakyat selalu menjadi korban,” ujar Koordinator Wilayah KPA Wilayah Sumut Hawari Hasibuan saat konferensi pers di kantor BITRA Indonesia Jl. Bahagia By Pass Medan, Kamis (20/10).

Ia menyampaikan itu terkait sejumlah kasus agraria di Sumut yang tak kunjung selesai. “Dalam dua tahun terakhir ini saja, konflik agraria melibatkan perusahaan perkebunan, terutama perkebunan negara kerap kita dengar,” kata dia.

Ia menyebutkan PTPN 2 menggusur tanah yang telah dikuasai dan diusahai masyarakat selama 20 tahun di Silemak, Kabupaten Langkat dan beberapa hari lalu di Desa Melati II Perbaungan, PTPN IV menggusur dan membabat habis tanaman rakyat di Bah Jambi Simalungun.

Bahkan saat ini PTPN 3 tengah menggusur dan merampas hak hidup 290 KK atau 1.208 jiwa petani dan keluarganya yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) yang telah menguasai dan mengusahai lahan seluas 126 Ha di Kel. Gurilla Sitalasari, Kota Pematangsiantar sejak 2004.

Menurutnya, maraknya penggusuran dilakukan perusahaan perkebunan negara dengan dalih penyelamatan aset negara menjadi ironi di tengah komitmen pemerintahan Jokowi yang akan menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah. 

“Modusnya keji dan beragam, seperti membenturkan antara masyarakat menggunakan karyawan atau organisasi pekerja perkebunan sejak 2016-2022,” jelasnya.

Ia menyebutkan, KPA telah mengusulkan 148 desa seluas 288.052 Ha yang digarap 49.539 KK yang berkonflik dengan PTPN sebagai usulan prioritas penyelesaian konflik agraria. Tapi hingga detik ini tidak satu pun berhasil diredistribusikan tanahnya pada penggarap dan terselesaikan konfliknya.

“Justu, penggusuran dilakukan PTPN III Kebun Bangun merupakan LPRA KPA yang sedang dibahas penyelesaiannya di Kementerian ATR/BPN dan BUMN,” sebut Hasibuan.

KPA Wilayah Sumut menduga kepentingan koorporasi berada di belakang upaya penggusuran paksa itu sejak rencana pembangunan Tol Tebing Tinggi – P. Siantar dimulai dan dibangunnya jalan lingkar luar/outer ring road (ORR) Kota Pematangsiantar.

Padahal sesuai surat BPN RI No. 3000 – 310.3-D. II tanggal 19 September 2007 ditujukan kepada KPA menyatakan bahwa HGU PTPN III Kebun Bangun tidak diperpanjang lagi.

Begitu pula Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No: 243/13-12.08/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang isinya bahwa HGU yang masih sah di area konflik adalah HGU No. 2/Talun Kondot dan menjadi aneh setelah 2 tahun tidak aktif. 

Terbit pula sertifikat HGU No. 03 Kabupaten Simalungun Desa/Kel. Talun Kondot, Kec. Panei yang kemudian dicoret dan dirobah menjadi HGU No. 1 Kota Pematangsiantar, Desa/Kel. Gurilla dan Bah Sorma, Kec. Siantar Sitalasari.

Kutuk Tindakan Represif

Berangkat dari situasi itu dan mengingat akan banyak lagi potensi penggusuran dengan menggunakan cara-cara tidak humanis dan berpotensi konflik horizontal, maka KPA Sumut menyatakan mengutuk tindakan represif dilakukan perusahaan perkebunan.

Meminta Menteri BUMN memerintahkan perusahaan perkebunan negara tidak melakukan penggusuran terhadapa petani yang telah banyak berkontribusi terhadap ketahanan pangan, dan telah berjasa membantu negara dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara mandiri.

Meminta agar kepolisian menghentikan pengawalan terhadap proses penggusuran dan memastikan rakyat kecil terlindungi hak hidup dan hak pemilikan atas rumah (ekosob) lainnya, serta semua pihak untuk menghormati Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, di mana lahan dikuasai dan diusahai kelompok Tani FUTASI merupakan Objek Lokasi Prioritas Agraria (LPRA) sejak  2017. (m10)

Sumber: https://waspada.id/medan/konflik-agraria-di-sumut-tak-kunjung-selesai/

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107