TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Kedaulatan Benih, Pasca Putusan MK Terhadap UU No 12/1992

14/11/2013 , ,

Benih PadiKamis, 18 Juli 2013 lalu merupakan hari yang penting bagi petani pemulia benih. Pada hari itu, upaya uji materil Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang diajukan perwakilan petani pemulia benih dan jaringan NGO dikabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi (MK).

Petani dan jaringan NGO melakukan uji materiil undang-undang ini terutama pasal 5, 6, 9, 12 dan 60 karena dinilai tidak melindungi petani kecil. Justru sebaliknya, empat tahun lalu, melalui undang-undang ini petani di Jawa Timur dipenjara. Petani dituduh menjiplak, mengedarkan benih tanpa merek hingga disangkakan memalsukan merek salah satu perusahaan benih jagung.

Melalui putusannya, MK mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu pasal 9 ayat 3 dan pasal 12 ayat 1. Putusan menyatakan adanya pengecualian bagi perorangan petani kecil. Dengan putusan ini maka perorangan petani kecil dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah tanpa harus izin pemerintah terlebih dahulu serta mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

Benih dan petani

Upaya uji materil ini cukup beralasan dan sangat penting karena terkait erat dengan kehidupan petani, keberadaan dan keberagaman flasma nutfah. Bagi petani, adanya keharusan izin dari pemerintah untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah mengecilkan arti petani dan benih. Pada kenyataannya benih dan petani adalah senyawa yang tak terpisahkan. Keduanya saling mendukung tergantung, tak terpisahkan.

Sejarah menunjukkan perkembangan pertanian dimulai dengan proses pencarian dan pengumpulan atau fase berburu meramu. Dilanjutkan dengan fase bercocok tanam, bercocok tanam dan pengolahan, lalu fase bercocok tanam, bercocok tanam dan pengolahan serta perdagangan. Kesemuanya itu merupakan kesatuan yang utuh dari perkembangan budaya petani.

Melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, pemulianaan dan seleksi, petani menjadi aktor utama tersedianya benih yang beragam di dunia saat ini.  Sejak tahun 1960an petani memelihara, menanam dan memberikan sumbangan1,9 juta jenis tanaman pada bank benih dunia. Padahal industri hanya 72.500 jenis saja. Khusus tanaman pangan petani memuliakan 5000 tanaman pangan. Sementara industri hanya 150 jenis saja (ETC Group, 2009).

Petani pemulia benih memberikan kontribusi yang besar bagi ketersediaan pangan dunia. Dari benih lokal yang dikelolanya petani mampu menyediakan pangan hingga 70%. Sementara industri hanya mampu menyediakan 30% saja (ETC Group, 2009).

Kerja keras petani memungkinkan keragaman benih di Indoensia terus terjaga. Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) menungkapkan bahwa petani di Indonesia menanam, memelihara dan muliakan aneka benih tanaman pangan secara mandiri. Hingga tahun 2012, ada 27 jenis padi, 5 jenis jagung, dan 2 kedelai hasil penangkaran dan pemuliaan anggota AB2TI di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Bartam DIY dan Jawa Timur yang telah dibudidayakan oleh petani anggota AB2TI. Jumlah ini tentu lebih kecil dari yang dikelola semua petani Indonesia.

Dukung petani pemulia

Pemerintah, setiap tahunnya mengalokasikan banyak anggaran untuk subsidi benih. Kurun 2010-2013, pemerintah mengalokasikan tidak kurang 3.856 triliun rupiah. Anggaran tahun 2013, meningkat tajam menjadi 1,454 triliun rupiah dari sebelumnya 129 miliar rupiah tahun 2012.

Subsidi benih dilakukan untuk menyediakan benih bermutu sehingga target produksi dapat tercapai. Sekedar mengingat, pemerintah menargetkan swasembada padi, kedelai, jagung, gula, dan daging. Khusus untuk beras, tahun 2014 ditargetkan adanya cadangan pangan sebesar 10 juta ton. Alokasi anggaran ini menjadi bagian dari upaya pencapaian target tersebut.

Namun sayang upaya penyediaan benih bermutu untuk peningkatan produksi tak berjalan sesuai rencana. Peningkatan produksi tak sesuai harapan, serangan hama penyakit tanaman pangan terjadi hampir sepanjang tahun. Selain karena dampak perubahan iklim, penggunaan benih subsidi dirasa lebih rentan terhadap serangan hama penyakit terutama wereng dibandingkan jenis lokal menyebabkan resiko kegagalan lebih tinggi.

Pengalaman dilapangan menunjukkan, pada tanaman padi, serangan hama penyakit lebih sering menyerang tanaman dari benih hibrida ‘bermutu‘ yang didatangkan dari luar daerah atau negeri.

Peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi benih memang masih penting dilakukan. Namun perlu dilihat lebih jauh lagi pendekatan dan model subsidi ini. Besarnya anggaran mendorong meningkatnya jumlah benih yang diberikan kepada petani. Sayangnya benih subsidi umumnya bukanlah benih spesifik lokasi namun didatangkan dari luar daerah bahkan luar negeri. Umumnya benih yang diberikan pada petani dalam skema subsidi ini adalah hanya terdiri dari sedikit jenis saja.

Dengan semakin sedikit jenis benih yang digunakan maka keragaman flasma nutfah semakin tereduksi. Berkurangnya keragaman flasma nutfah dapat membahayakan situasi ketahanan pangan. Hal ini dimungkinkan karena jika terjadi kegagalan tidak ada lagi pilihan jenis yang lain.

Pengalaman 2008 menunjukkan bahwa negara yang memiliki keragaman jenis pangan tahan akan guncangan harga ketika terjadi krisis pangan. Sebaliknya negara yang mengandalkan pangan dengan jenis terbatas dan diperdagangkan dipasar internasional mengalami ketidaktahanan pangan.

Belajar dari hal diatas maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan pelaksanaan amar putusan MK dengan konsisten. Segera memberikan dukungan pada para petani pemulia benih. Dengan mengalihkan dana subsidi benih untuk pengembangan benih yang dimiliki petani dan memperkuat kelembagaan petani. Pencapaian ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan dengan jelas mensyaratkan adanya aspek lokalitas. Dalam hal benih tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengagulkan benih impor. Pada kenyataannya benih lokal lebih tahan dan sesuai dengan kondisi iklim mikro wilayah kita.

***

Catatan pasal yang dikabulkan oleh MK.

Pasal 9 ayat (3) Sistem Budidaya Tanaman. “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.”

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi ‘Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil

Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman.  Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi, ‘Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri

Sumber: http://kedaulatanpangan.net

Foto: http://demo1.mm-jt.com

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107