TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Pemasaran Bersama Tani

16/05/2012

Masalah klasik yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai petani adalah sulitnya akses modal untuk kegiatan produksi pertanian masyarakat kepada lembaga-lembaga keuangan formal, seperti perbankan. Berbagai hal dan terobosan-terobosan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Berbagai skema pinjaman lunak skala kecil dipaksakan pada perbankan untuk menjawab tantangan yang menjadi kebutuhan petani kecil ini.

Dalam internal petani punya masalah tersendiri terhadap akses modal ke perbankan tersebut. Dari legalitas usaha tani yang dijalankan, surat-menyurat resmi yang tak dimiliki, jaminan yang diberlakukan perbankan sama dengan usaha umum yang membuat petani yang masih menggunakan pola tradisional, tidak dapat memenuhi berbagai hal yang disyaratkan.

Begitu juga yang dialami petani pekebun tanaman campuran (polikultur) di daerah dataran tinggi kawasan Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Modal sangat menjadi hambatan bagi petani untuk mengembangkan kebun polikultur yang sangat mendukung kelestarian alam yang dikelola.

Masyarakat di sini melakukan pola bertani secara tradisional yang sangat bersahabat dengan alam, arif dan mendukung ekosistem, sebab dengan tanaman berbagai jenis dalam satu hamparan maka sistem ini akan memelihara berbagai macam hewan tetap hidup karena ketersediaan rantai makanan untuk flora dan fauna yang hidup di alam.

Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia, bersama masyarakat tani di 3 kecamatan, yakni Sibolangit, Pancurbatu dan Namorambe dengan jumlah (saat ini) ada 21 kelompok tani polikultur terdiri dari 458 KK dengan luas lahan lebih kurang 550 hektar, mengembangkan kebun rakyat pola polikultur dengan prioritas tanaman kakao, pada tahun 1997 lampau.

Konsep polikultur ini, dimana masyarakat tetap menjaga kebiasaannya dengan berkebun secara tradisional akan tetapi melakukan intensifikasi agar lahan yang ada bisa produktif dan berdaya ekonomis tinggi terhadap hasil lahan.

Polikultur adalah sebuah sistem pertanian atau model pertanian yang ekonomis, ekologis, berbudaya, mampu diadaptasi dan manusiawi. Model pertanian ini disebut juga dengan model pertanian yang berkelanjutan. Model pertanian polikultur merupakan koreksi total terhadap model pertanian monokultur yang sangat merugikan bagi ekosistem alam.

Karena hamparan lahan kebun dilintasi oleh 2 aliran sungai, yakni sungai Petani dan sungai Betimus, maka masyarakat juga berhimpun dalam organisasi yang bertujuan untuk pelestarian sungai yang diberi nama Forum Masyarakat Perduli Sungai (FMPS) yang membangun sistem konservasi sungai dan pemanenan ikannya secara kolektif dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. FMPS juga membuat aturan dan larangan-larangan pengambilan ikan secara massal dan merusak, seperti menggunakan bom ikan, setrum dan racun (tuba) tetapi memancing, menjala dan menjaring tetap dibenarkan, apabila ada penduduk desanya atau desa lain yang tetap melanggar larangan maka sanksi-sanksi moral dan sosial dikenakan. Masyarakat mengistilahkan konservasi sungai dan biotanya ini dengan istilah Lubuk Larangan. Masyarakat juga melakukan kerja bersih sungai (dari sampah non organic) setiap 1 tahun sekali.

Berbagai sampah organik dan kulit (umbi) buah kakao dimanfaatkan menjadi pupuk organik dengan proses pembusukan dengan bahan alami yang dibuat sendiri. Berbagai teknis budidaya kebun polikultur secara organik ini didapatkan petani dari sekolah lapang polikultur (SL-Polikultur) yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus pada setiap kelompok tani polikultur secara bergantian. SL-Polikultur yang dilakukan juga telah menghasilkan sebuah modul awal SL-Polikultur yang disusun dari hasil pengalaman lapangan petani sendiri. Modul ini juga terbuka untuk dikembangkan pada masa yang akan datang berdasarkan kebutuhan baru, situasi, kondisi dan perubahan iklim alam. Modul yang menjadi prakarsa untuk kebun tanaman campuran polikultur ini juga sangat diharapkan bisa diadopsi oleh petani pekebun lain di seluruh Indonesia dengan tipikal kebun tradisional tanaman campuran yang serupa dengan daerah dataran tinggi yang ada di Sumatera Utara.

Di sisi lain petani tidak lagi menjadi buruh harian di tempat lain atau sopir karena bisa mengurusi dan mengerjakan kebunnya yang menuntut kotinuitas aktifitas harian yang cukup tinggi. Dalam konsep polikultur petani disarankan menanam lebih dari 4 jenis tanaman keras dalam satu hamparan kebun. Disamping itu petani lain di sekitar juga harus ada yang menanam sumber pangan lokal seperti padi untuk memenuhi kebutuhan pokok agar tidak tergantung dengan ketersediaan pangan dari pasar.

Johan Pinem, petani polikultur dari desa Namo Pinang, Kec Namorambe mengatakan, “dengan bertani polikultur ini masyarakat disini merasa lebih aman dan giat untuk bekerja mengurus kebunnya. Aman secara ekonomi, karena kami hampir setiap hari kini dapat memanen hasil kebun. Yaitu, aren disadap niranya setian hari, pisang barangan dan kakao setiap minggu ada buahnya yang menguning, pinang & asam gelugur setiap bulan ada yang bisa diturunkan dari pohon, padi mulai menguning emas setiap 6 bulan, durian, manggis dan duku panen raya setiap tahun”.

“Begitu juga ketika harga salah satu produksi pertanian murah karena fluktuasi harga pasar, bagi kami ini tidak masalah, karena harga komoditi yang lain pasti tinggi”. Tambah Johan disela-sela pengerjaan pembuatan pupuk organik dari tanah media Johan beternak cacing dan kotorannya di dekat kandang lembu, belakang rumahnya.

 

Masalah Paska Produksi

Empat tahun setelah masyarakat menanam kakaonya, kini buah yang sangat digemari pasar Eropa tersebut mulai menghasilkan produksi yang berlimpah, namun petani pekebun polikultur menghadapi masalah baru, yakni:

1. Penetapan harga yang dilakukan oleh agen, pedagang atau tengkulak yang dengan sesuka hatinya dan selalu tidak sesuai dengan harga standar penjualan kakao.

2. Bertingkatnya rantai pemasaran hingga sampai pada ekspor, yakni dari mulai pedagang pengumpul, pengumpul desa, pengumpul kecamatan, (ada juga pengumpul Kabupaten), lalu pengumpul propinsi, dan eksportir.

3. Tidak adanya kebersamaan, persatuan dan kolektifitas petani dalam pengelolaan pasar (paska panen) atau off farm.

4. Banyaknya petani yang tergantung pada tengkulak, yakni pinjam uang pada pedagang pengumpul dengan keharusan menjual hasil produksinya pada tengkulak yang meminjamkan uang pada petani.

Sehingga meskipun program kelompok tani polikultur untuk intensifikasi kebun tradisional dengan tanaman kakao tersebut berhasil, namun belum secara maksimal berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2005, awalnya dimotori oleh 6 kelompok tani polikultur dataran tinggi, melakukan diskusi intensif untuk mengatasi masalah ini. Dari beberapa kali serial diskusi yang makin hari makin banyak kelompok tani polikultur yang bergabung dalam diskusi ini, dilahirkanlah resolusi kampung dengan poin penting:

1. Petani kakao dengan pola tanaman campuran (polikultur) harus menentukan harga produksinya sendiri.

2. Rantai pemasaran yang sangat panjang harus dipangkas dengan cara petani bisa langsung menjual pada eksportir sebagai tahap belajar petani yang dalam jangka panjang bercita-cita mengekspor produknya langsung dengan skema perdagangan yang adil (fair trade) & sertifikasi organik. Opsi lain dari poin ini juga petani bercita-cita membuat pabrik kecil untuk kakao setengah olahan (cacao powder & cacao cream) untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Petani harus bersatu dalam satu wadah pemasaran bersama melalui koperasi untuk menangani produk paska panen-nya.

4. Secara perlahan petani harus menekan ketergantungan terhadap tengkulak hingga 0 %, di masa yang akan datang.

Mewujudkan Resolusi Kampung
Untuk mewujudkan resolusi kampung tersebut maka musyawarah besar dilakukan, dimana pesertanya adalah anggota lintas kelompok tani dan kaum perempuan (para isteri petani). Dari musyawarah tersebut disepakati supaya semua kelompok tani polikultur yang ada (saat itu masih 18 kelompok) mendirikan lembaga keuangan informal dalam kelompok secara mandiri. Pola Credit Union (CU) menjadi pilihan.
Setelah 1 tahun semua kelompok tani polikultur memiliki CU yang dikelola oleh kaum ibu, perempuan istri para petani, maka didirikan forum untuk mewadahi semua lembaga keuangan informal di kampung mereka masing-masing ini, supaya modal dapat terkumpul lebih besar. Atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama lahirlah Forum Penguatan Ekonomi Rakyat (FPERa).
Di sisi lain, untuk menata kelembagaan pemasaran paska panen (off farm) para petani mulai berhimpun dan mendirikan sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Pemasaran Bersama Usaha Tani (KPBUT) pada tahun 2006 dengan periodesasi pengurus 4 tahun.

Bulan berikutnya mulai dilakukan uji coba pasar lelang di halaman rumah salah satu anggota koperasi. Peserta lelang pada awalnya hanya 6 kelompok tani polikultur yang terdiri dari 18 orang anggota wakil dari kelompok tani masing-masing baru hanya 3 orang yang menjual hasil kebun polikulturnya ke pasar lelang uji coba ini. Hasil total pembelian pasar lelang perdana ini hanya sebanyak 591 kg.
Pada musyawarah sebelum pasar lelang uji coba perdana ini telah disepakati bersama, dana parkir pada kelompok CU masing-masing dikumpulkan oleh FPERa untuk memodali pembelian peralatan penyelenggaraan pasar lelang dan modal awal pembelian kakao produksi anggota.
“Kami sangat bersyukur dengan kelompok CU perempuan dan FPERa akhirnya modal awal untuk penyelenggaraan pasar lelang ini dapat terlaksana.” Kata Pelita Br Barus, Ketua FPERa dan selaku juru periksa mutu dan kadar air pada panitia pasar lelang, pada April 2010 lalu, disela-sela kesibukannya melakukan pengecekan mutu dan kadar air kakao, saat pasar lelang diselenggarakan di balai lelang.
Kemudian hari anggota kelompok terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, kelompok tani polikultur dampingan BITRA Indonesia yang berada di wilayah (kecamatan lain) mulai mendengar khabar pasar lelang untuk kemandirian petani yang diselenggarakan di desa Sayum Sabah, kemudian kelompok tani polikultur lain mulai tertarik dengan gagasan kebersamaan ini untuk menjual hasil kakaonya di pasar lelang dan bergabung dengan KPBUT.
Kini lelang kakao telah diikuti oleh 21 kelompok tani polikultur di 3 kecamatan, bertempat di Balai Lelang yang dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, khusus untuk penyelenggaraan pasar lelang petani polikultur sekitar dataran tinggi, dibangun tepat pada sentra kebun polikultur penghasil kakao rakyat.
“Bangunan balai lelang ini sangat membantu aktifitas pasang lelang yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai mekanisme standard untuk uji teknis mutu, kualitas dan kadar air yang terkandung juga dilakukan saat hari penyelenggaraan pasar lelang, alat teknis dan tester kadar air juga tersedia di balai lelang ini”. Ungkap Pelita Br Barus.
Pasar lelang petani merupakan pasar yang terorganisir sebagai sarana tempat bertemunya para penjual (petani/kelompok) dengan pembeli (eksportir) untuk melakukan transaksi dengan system lelang. Dengan adanya Pasar Lelang Petani merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi terbangunnya mekanisme pemasaran yang terintegrasi dari proses produksi (on farm) sampai proses paska produksi (off farm) yang didukung oleh mekanisme aliran informasi dari tingkat pasar ke tingkat produsen secara transparan.
Pelaksanaan pasar lelang petani dilakukan agar penawaran harga berlangsung transparan sesuai dengan mutu produk yang diperdagangkan (segmentasi pasar), system pemasaran semakin  menjadi efisien sehingga mampu meningkatkan posisi tawar petani, dan harga jual komoditi/produk pertanian meningkat dan pendapatan petani produsen juga meningkat.
“Dengan begini, kami petani dapat menentukan harga sendiri”. Kata Berngab Gurusinga, Ketua KPBUT. “Harga yang kami peroleh dengan lelang termasuk harga yang tertinggi di pasaran umum kakao di tingkat petani di Sumatera Utara”. Tambah Berngab.
Mekanisme pasar lelang telah diatur dalam ketentuan pasar lelang yang berlaku secara nasional, tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang.
Sedang yang dipraktikkan pada balai lelang KPBUT lebih sederhana, yakni saat hari lelang dilakukan maka para eksportir (sebagai calon pembeli yang ikut bertarung dalam lelang) atau peserta lelang yang berminat untuk membeli kakao masyarakat diharapkan datang di balai lelang dan memberikan tawaran harganya secara terbuka, namun bagi eksportir yang berhalangan datang namun tetap berminat jadi peserta lelang dilakukan penawaran melalui telepon. Penawar tertinggi akan menjadi pemenang lelang dan berhak membeli semua kakao petani saat itu.
Rata-rata perbedaan harga yang didapatkan petani peserta lelang dibanding dengan harga umum lebih tinggi Rp 1,000,- sampai Rp 3,000,- per-kilogram-nya. KPBUT berhasil mengumpulkan kakao petani anggotanya 6 sampai 8 ton perbulan, atau 3 sampai 4 ton setiap 2 minggu saat diselenggarakan pasar lelang kakao.
Kendala yang dihadapi adalah belum semua anggota kelompok menjual kakaonya pada pasar lelang karena di daerah dataran tinggi yang sebagian besar penduduknya adalah suku Karo ini memiliki adat kebiasaan pekanan setiap hari senin, dimana stok berbagai kebutuhan rumah tangga untuk sepekan mesti dibeli pada hari pekan ini. Sehingga sebagian petani harus menjual kakaonya pada agen pembeli kakao, bukan pada pasar lelang, karena kebutuhan yang mendesak tersebut.
“Sebaiknya pasar lelang dilakukan 1 kali dalam 1 minggu,” kata Ucok, petani polikultur dari desa Namo Pakam, mengungkapkan harapannya.

Kegiatan & Berita Pasar Pertanian Organik BITRA Indonesia…

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107