TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Investigasi KontraS Sumut: Temukan Dugaan Pemukulan oleh Jaksa Terhadap Terdakwa Vonis Bebas

09/03/2020 , , , ,

Ilustrasi: Tribunnews.com

Komisi untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mendesak peristiwa dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum jaksa terhadap Ali Soman Harahap (31) agar diungkap secara tuntas oleh pihak Polres Padang Sidempuan. Ali Soman merupakan terdakwa yang pada tanggal 26 Februari 2020 dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan.

“Saat perjalanan menuju Rutan Sipirok untuk melaksanakan administrasi pembebasan, ia justru dipukuli hingga luka dibagian kepala, pelipis dan mata bawah sebelah kiri. Selain itu terdapat lebam biru dibagian tangan kiri serta lecet dibagian lutut kanan. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polres Padang Sidempuan dengan bukti lapor nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL): 74/II/2020/SU/PSP”, demikian dipaparkan Amin Multazam, Koordinator KontraS Sumut dalam siaran persnya.

Pengungkapan kasus dugaan pemukulan menjadi penting mengingat Kejaksaan Negri Tapanuli Selatan (Tapsel) maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membantah peristiwa pemukulan yang dialami Ali Soman. Melalui pernyataan pada beberapa media, mereka menyebut bahwa Ali Soman terjatuh di kamar mandi. Oleh sebab itu, proses hukum di kepolisian menjadi kunci dalam mengungkap kasus. Kepolisian Polres Padang Sidempuan dituntut bekerja secara profesional dan transparan. “KontraS sangat menyesalkan bantahan kejaksaan melalui media masa, khususnya pernyataan Kejatisu yang hanya mendengar sepihak tanpa mengumpulkan fakta-fakta langsung di lapangan.” Kata Amin.

“Dari investigasi yang sudah kami lakukan, terdapat banyak kejanggalan atas kasus yang dialami Ali Soman, bahkan sejak mulai ditangkap tanggal 18 September 2019 melalui surat penangkapan Polres Tapsel nomor: SP.Kap/78/IX/2019/Narkoba dengan tuduhan memiliki narkotika golongan satu (tanaman jenis ganja). Sejak awal kasus ini terkesan dipaksakan. Vonis majelis hakim yang menyatakan Soman tidak terbukti bersalah dan membebaskan Soman dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah buktinya. JPU menuntut Ali Soman berdasarkan Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-63/SIPIROK/Enz.2/12/2019 tertanggal 25 Februari 2020, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.” Lanjut Amin.

Dari keterangan Ali Soman kepada KontraS, oknum Jaksa yang sama juga pernah melakukan pemukulan dan ancaman terhadap dirinya. Sekitar Bulan Desember 2019, dalam agenda pemeriksaan saksi. Ali Soman dihadapan majelis hakim tidak mengakui barang bukti ganja yang diajukan JPU adalah miliknya. Dua hari pasca persidangan, Ali Soman didatangi oleh oknum jaksa tersebut. Sebelum memukuli Ali Soman, oknum jaksa menyatakan kekesalannya terhadap Ali Soman yang dianggapnya melawan karena membantah barang bukti. Padahal menurut oknum Jaksa, dia (Ali Soman) “sudah ditolong”.

“Kami menduga kuat, peristiwa yang dialami Ali Soman berkaitan dengan kasus pemidanaan yang dipaksakan terhadap dirinya. Bersama Ali Soman dan tim kuasa hukumnya, kami akan mengadukan persoalan ini ke Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan.” Kesal Amin. KontraS mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang salah satu fungsinya melakukan pengusutan, pemeriksaan serta mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti melakukan tindak pidana dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Tidak hanya dalam konteks dugaan pemukulan pasca vonis, namun juga saat menangani kasus yang menjerat Ali Soman Harahap.

“Fakta lain yang kami temui saat melakukan investigasi adalah tentang berbagai intimidasi yang dialami oleh Ali Soman setelah membuat laporan pengaduan di kepolisian Polres Padang Sidempuan. Dua hari pasca pengaduan, Ali Soman berulang kali didatangi oleh orang tidak dikenal. Pada intinya orang tersebut membujuk Ali Soman untuk mencabut laporan. Selain itu intimidasi dilakukan dengan menjelaskan potensi Ali Soman yang dapat ditangkap kembali dan terancam puluhan tahun penjara.” Tambah Amin. Tidak nyamanan dengan kondisi tersebut, Ali Soman meninggalkan rumah dan kini hidup menumpang di rumah kerabatnya.

Teror dan intimidasi tidak hanya dialami oleh Ali Soman. Orang tua bahkan penasehat hukum juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. “KontraS mendesak Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan Komnas HAM dapat bergerak cepat untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepastian keamanan kepada Ali Soman dan keluarga. Apalagi kuasa hukum Ali Soman sudah melaporkan kejadian ini kepada lembaga-lembaga tersebut.” Papar panjang Amin.

Senada dengan Amin. “Menurut UU No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, diatur hak-hak tahanan, baik sebagai tersangka maupun terpidana. Khususnya bagi tahanan yang berada di Lapas. Harusnya pegawai Lapas memastikan Ali Soman dalam keadaan aman dan terlindung saat diantar maupun dijemput dari Lapas ke pengadilan maupun sebaliknya pada saat registrasi kepergian maupun kepulangan.” Demikian disampaikan Quadi Azam, Kooordinator Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) di Medan (09 Maret 2020).

“Jika memang benar oknum Kejaksaan melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan, maka kami kira, Kejaksaan Agung RI harus mengambil langkah tegas untuk melakukan penyidikan dan bila terbukti, meminta aparat kepolisian memprosesnya secara hukum. Karna dalam peraturan Jaksa Agung nomor PER-005/A/JA/03/2013 tentang Standard operasional prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan, telah diatur secara tegas bahwa petugas Kejaksaan yang mengamankan tahanan harus memastikan bahwa tahanan tersebut dalam keadaan aman dan pengawalan terhadap tahanan harus sesuai dengan prosedur”. Tambah Azam.

“Apa yang dialami Ali Soman dalam hemat kami adalah preseden buruk dalam penegakan hukum. Satu bukti dari ratusan bukti lain tentang bagaimana carut marutnya sistem penegakan hukum kita mulai dari tingkat kepolisian hingga kejaksaan. Bahwa disaat Ali Soman yang harusnya mendapat proses rehabilitasi dan ganti rugi atas proses hukum yang tidak tepat, justru ia harus kembali berjuang mencari keadilan dengan kondisi yang penuh ancaman dan ketidakpastian.” Pungkas Amin. (rel/isw)

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107