TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Kedaulatan Pangan Kita Dilucuti Omnibus Low. Bolehkah..?

24/02/2020 , , ,

Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah dari sumber www.nasional.tempo.co |

Opsan (Opini Santai) by Lodji

Baru buka-buka naskah Omnibus Law yang supertebal. Tentu saja Saya tidak baca semua! Perhatian Saya langsung menukik ke pasal 66 saja. Di sana, UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan terlihat jelas dioprek sedemikian rupa. Masalahnya, oprekan tersebut dapat berdampak super serius dan berpotensi memberi pukulan mematikan bagi petani. Hal tersebut dilakukan tak lain hanyalah untuk memberi karpet merah bagi importasi dan hingga produk luar membanjiri pasar dalam negeri, “investasi landing di hati“. Mari kita tengok!

Pada pasal 1 angka 7 tentang definisi “Ketersediaan Pangan” misalnya. Kalo dalam UU Pangan poin impor “masih” diberi syarat, yakni dapat dilakukan apabila Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan “Cadangan Pangan Nasional” tidak mencukupi. Nah… dalam Omnibus Law, sektor pangan ini, syarat tersebut sama sekali dihilangkan. Artinya, maqom alias level atau kedudukan pangan hasil impor itu sederajat dengan pangan hasil produksi dalam negeri (yang diproduksi sektor pertanian Indonesia wabil khusus oleh petani Indonesia). Nggak percaya? Nih lihat dan rasakan perbedaannya…

UU Pangan No 18/2012 pasal 1 angka 7, bunyinya, “Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan”.

Dalam Omnibus Law, dioprek jadi begini, “Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.”

Walhasil, pasal 2 berikutnya pun secara ostomastis mengikuti definisi di atasnya, dengan dalam versi UU Pangan No 18/2012 pasal 14 bunyinya begini, “(1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. (2) Dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan.”

Dalam UU Pangan 18/2012, ada 2 ayat yang saling berkaitan dan saling menerangkan dengan saling menegasi, dimana jika sumber pangan nasional tidak dapat dipenuhi dengan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional, barulah pasal berikutnya menjelaskan impor boleh dilakukan. Jelas bahwa impor masih bersyarat. Pilihan terakhir jika 2 kondisi sebelumnya tidak tertolong. Nah pada naskah RUU Omnibus Law pasal 14 ini tiba-tiba jadi ringkas bunyinya, “Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan”.

Nah… Saya nggak tahu pakde Jokowi sudah baca apa belum naskah RUU Omnibus Low, terutama terkait pangan ini. Jika Beliau tahu, Mestinya Beliau faham bahwa materi kebijakan pangan dalam Omnibus Law ini bertentangan dengan visi pemerintahannya untuk menjadikan bangsa ini berdaulat terutama dalam hal pangan.

Kebijakan pro pasar yang salah satunya, Saya yakin dimotivasi oleh kasus gugatan Amerika dan Selandia Baru melalui World Trade Organization (WTO), tersebut makin jelas, terkonfirmasi pada pasal 15 ayat (1) dari yang sebelumnya berbunyi, “Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan”. Dalam pasal versi Omnibus Law, tidak lagi ada takhsis, pengutamaan atau leveling, sebagaimana bunyinya, “Produksi pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan”.

Hal terkait menempatkan produk impor sejajar dengan produk dalam negeri tersebut, selanjutnya juga jelas dalam pasal 36 dan 39 RUU Omnibus Law yang dimaksudkan melucuti kedaulatan pangan Indonesia yang dipastikan pula akan dapat menjadikan petani Indonesia makin jauh dari cita-cita kesejahteraannya. (Ed/Isw)

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107