TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

6 UU Perlu Revisi Agar Selaras UU Desa

09/12/2019 , , , ,

Undang-Undang (UU) tersebut antara lain: UU Kehutanan, UU Minerba, UU Pangan, UU Perlindungan, Pemberdayaan Petani, UU Pemerintah Daerah dan UU Perkebunan.

Pemerintah telah mengatur secara khusus pemerintahan desa dengan menerbitkan sejumlah peraturan, Induk dari peraturan tersebut adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara umum, UU Desa diterbitkan untuk mengatur agar desa menjadi mandiri dan sejahtera. UU Desa memberi kewenangan bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya, keuangan, dan aset desa secara mandiri. Hanya saja, mandat implementasi UU Desa itu belum berjalan optimal.

Hasil riset dari Koalisi yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Yayasan Bina Keterampilang Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Pijer Podi (Yapidi), Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (Petrasa), Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK), dan Yayasan Ate Keleng (YAK) yang kesemuanya adalah organisasi masyarakat sipil pendamping desa dari Sumatera Utara yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Jamsu) dan jaringan kerja nasionalnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Desa Membangun (Komasdem) menilai salah satu sebab belum optimalnya implementasi UU Desa karena ada sejumlah UU dan peraturan teknis yang belum selaras dengan UU Desa.

Pada kesempatan audiensi dengan Kementrian Desa PDTT (5/12/2019, yang diterima oleh Wakil Mentri Desa PDTT, Budi Arie, Manambus Pasaribu, koordinator JAMSU, mengungkapkan hasil riset JAMSU, sedikitnya ada 6 UU yang perlu direvisi agar sejalan dengan UU Desa. UU tersebut antara lain; UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

“Usulan untuk revisi itu bukan tanpa alasan, persoalan mengenai penentuan tapal batas desa di sekitar hutan dan perkebunan, salah satu contohnya,” ujar Manumbus ketika dikonfirmasi, Jum’at (6/12/2019).

Manumbus menjelaskan, UU Desa mengatur kewenangan desa antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Kewenangan itu termasuk kewenangan lokal berskala desa yang diatur lebih lanjut dalam Permendes No. 1 tahun 2015 yang menyebut kewenangan ini mencakup penetapan dan penegasan batas desa. Namun, sesuai UU Kehutanan dan Permenhut No. 25 tahun 2014 tidak melibatkan desa dalam penentuan tapal batas desa.

“Kewenangan desa sebagaimana diatur Permendes No. 1 tahun 2015 tidak muncul, terbukti dengan tidak diikutkannya desa dalam susunan panitia tata batas kawasan hutan,” kata Manumbus.

Begitu pula masalah batas desa dengan wilayah perkebunan, ada yang tidak sinkron antara ketentuan UU Desa dengan UU Perkebunan. Manumbus menjelaskan pasal 14 UU Perkebunan menyatakan kewenangan penentuan batas maksimum dan minimum pengunaan lahan untuk perkebunan ada pada pemerintah pusat. Tapi, UU Desa jo Permendes No. 1 tahun 2015 mengatur kewenangan penetapan dan penegasan batas desa.

Salah satu kewenangan lokal yang dimiliki desa yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. “Kontradiksi norma ini menyebabkan terjadi stagnasi bagi desa yang akan melakukan pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur untuk desa-desa yang berlokasi di daerah perkebunan,” lanjut Manumbus.

Kemudian soal pengelolaan sumber daya alam, Manumbus memaparkan pasal 4 ayat (2) UU Minerba mengatur penguasaan minerba oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Padahal, UU Desa mengatur kewenangan lokal berskala desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendes No. 1 tahun 2015 yang menyebut kewenangan lokal itu, salah satunya berupa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

Mengenai kewenangan lokal berskala desa dalam pemberdayaan petani, menurut Manumbus telah diatur dalam UU Desa. Tapi, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur berbeda yakni strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah.

“UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu disinkronkan dengan UU Desa untuk memberi ruang dan peran kepada desa dalam perlindungan dan pemberdayaan petani,” usulnya.

Terkait cadangan pangan, Manumbus menyebut UU Pangan mengatur rinci tentang cadangan pangan. Tapi UU Pangan tidak memberi ruang, peran dan kewenangan bagi desa dalam pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan serta penetapan cadangan pangan desa. Padahal, UU Desa jo Permendes No. 1 tahun 2015 mengatur pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Selain itu, Manumbus menyoroti soal penugasan pemerintah desa. Seperti UU Desa, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menugaskan pemerintah desa, tapi bukan dalam rangka penerapan asas tugas pembantuan. Dalam UU Pemda tidak ada aturan yang menjelaskan penugasaan apa yang dimaksud dalam tugas pembantuan yang merupakan kewenangan desa.

Absennya pengaturan tentang tugas pembantuan sesuai UU Pemda itu, menurut Manumbus berpotensi menimbulkan keraguan atau penyalahgunaan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan penugasan kepada pemerintah desa. Guna mencegah penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah, JAMSU mengusulkan UU Pemda disesuaikan atau disinkronkan dengan UU Desa.

Pembangunan desa

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan salah satu prioritas Kementerian Desa yakni pembangunan kawasan perdesaan (PKP). Dia menjelaskan PKP merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Model pembangunan kawasan yang sudah dilakukan, menurut Abdul dalam bentuk hamparan lahan yang memiliki potensi dari desa-desa terdekat. Dia berharap pembangunan ini dikembangkan menjadi kawasan dalam bentuk jaringan yang letak desanya tidak berdekatan. Kementerian Desa PDTT terus berupaya untuk merumuskan upaya percepatan mulai dari pembangunan skala kecil atau desa ke arah pembangunan kawasan.

“Semua itu demi terwujudnya desa ‘surga’ yakni sebuah desa yang rakyatnya sejahtera, nyaman, tentram, dan semua kebutuhan terpenuhi dari wilayahnya, tidak ada lagi keinginan pindah ke kota atau urbanisasi,” katanya sebagaimana dilansir laman kemendesa.go.id.

Ady Thea DA

Sumber: hukumonline.com

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107