TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik, Sesudah “Go Organik 2010” & “Program Seribu Desa Pertanian Organik”

12/10/2019 , , ,

Oleh, Kaukus Pembaharuan Pertanian (KPP)

Kajian mengenai reorientasi kebijakan pertanian merupakan bagian dari usaha pengembangan matrikulasi tentang pertanian di Indonesia. Penyusunan makalah kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap perkembangan pertanian, khususnya pertanian organik di Indonesia. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kadaulatan pangan seperti budidaya, penguasaan tanah, tenaga kerja dan akses pasar hingga kebijakan-kebijakan yang menaungi jalannya pertanian organik menjadi poin-poin penting dalam penyusunan makalah kebijakan.

Pertanian organik -dalam hal ini- seharusnya dimaknai dengan prinsip-prinsip kesehatan (health), ekologi (ecology), keadilan (fairness) dan kepedulian (care). Selain prinsip, istilah organik juga musti merujuk pada proses hulu sampai hilir, dan tidak sama sekali dimaknai sebatas produk akhir saja. Oleh sebab itu kajian kebijakan menjadi penting untuk meninjau kembali wawasan kebijakan pertanian organik di Indonesia yang terperangkap ke dalam arah dan orientasi pasar.

Setelah reformasi, kebijakan mengenai pertanian organik telah diusahakan sedemikian rupa. Pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pangan Organik 6729-2002. Pada era SBY tahun 2004 dicanangkan sebuah program nasional “Go Organik 2010” dengan visi mengintegrasikan sistem organik dan sistem pasar komoditas di level internasional yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2010. Selanjutnya pada era Jokowi perkembangan pertanian organik ditandai dengan program “Seribu Desa Pertanian Organik”. Peralihan SBY ke Jokowi pada tahun 2014 sesungguhnya tidak hanya diwarnai dengan perubahan gaya kepemimpinan namun juga karakter rejim pemerintahan, yang turut mempengaruhi kebijakan pertanian organik.

Hal menarik yang perlu diketengahkan dalam hal ini adalah bahwa dua program negara tersebut sebenarnya secara paradigmatik menunjukan kecendrungan yang berbeda. Dari yang sebelumnya pada peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai industrialisasi serta perdagangan dunia, kini menjadi ke arah pembangunan pertanian organik yang bertumpu pada kedaulatan pangan di tingkat desa, yang semangatnya ditopang dengan diksi “membangun dari pinggiran”.

Lalu dimana letak permasalahanya? Dari kajian ini ditemukan bahwa program Seribu Desa Pertanian Organik di bawah pemerintahan Jokowi tersebut terperangkap ke dalam berbagai instrumen kebijakan yang telah dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya yang cenderung memiliki arah dan orientasi pasar melalui peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai pembangunan industrialisasi dan perdagangan dunia.

Selain itu pula dari kajian tersebut terdapat kejanggalan pada data Kementerian Pertanian terkait capaian program Seribu Desa Pertanian Organik yang diklaim telah berhasil dan memenuhi target jumlah desa bahkan melampauinya. Padahal jika data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian tersebut benar maka Indonesia sudah akan menjadi pelaksana sistem pertanian organik dan sekaligus produsen pangan organik terbesar di dunia. Namun demikian, sayangnya paparan tersebut tidak didukung oleh data statistik yang memadai seperti perubahan luas lahan pertanian organik, perubahan produksi pangan organik, perubahan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi basis ekosistem pertanian organik, meningkatnya arus perdagangan produk organik secara cukup mencolok, menurunnya tingkat ketergantungan petani terhadap sarana produksi pertanian yang dibuat oleh industri besar dan sebagainya.

Namun kenyataan di atas sepertinya berbanding terbalik dengan keadaan yang ada. Data yang dipublikasikan oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI), mencatat bahwa luas area organik Indonesia pada tahun 2015 mencapai lebih dari 260 ribu hektar dengan kategori lahan panen liar yang terbesar namun mengalami penurunan dan lahan diluar itu yang bersertifikasi mengalami kenaikan (AOI, 2017).

Sebagai pengimbang, mari kita buka data yang diperoleh dari Global Organic Trade, sebuah organisasi yang didanai oleh Kementerian Pertanian USA yang mengumpulkan data yang terkait dangan pertanian organik hampir di seluruh dunia. Dari data Global Organic Trade diketahui bahwa kondisi umum pertanian organik di Indonesia belum memperlihatkan pengaruh siginifikan dalam perdagangan pangan organik di tingkat global, antara lain ditunjukkan dengan pangsa pasar organik Indonesia yang tumbuh lebih lambat daripada kawasan Asia Pasifik.

Bisa jadi persilangan data dan kenyataan ini bersumber dari penyederhanaan makna organik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian. Asumsi-asumsi paradigmatik atau mendasar yang digunakan Kementan tampaknya telah mereduksi beberapa hal yang dianggap fundamental seperti:

1. Batasan desa pertanian organik yang pada kenyataannya hampir tidak bisa dibatasi hanya sebatas pada area kerja kelompok tani dan wilayah administrasi desa, melainkan pada suatu kawasan ekosistem pertanian tertentu, sehingga disebutkannya capaian jumlah desa-desa pertanian organik itu merupakan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta sesungguhnya;

2. Implementasi sistem pertanian organik secara parsial seperti hanya mengacu pada daftar alokasi ternak di desa-desa yang pernah mendapatkan bantuan sapi, beberapa program percontohan pembuatan pupuk kandang dan lain-lainnya yang bukan merupakan suatu aplikasi terintegrasi sistem budidaya pertanian organik;

3. Kecenderungan program-program itu memberikan makna pada pengertian organik sebatas pada perolehan label, logo atau cap, bukan pada pemberian makna sistem budidaya pertanian organik yang utuh.

Masalah masalah baru di kalangan para pelaku pertanian organik terutama petani kecil juga bermunculan setelah itu, khususnya soal ketimpangan akses dan terciptakan ketergantungan dalam sistem baru yang dilahirkan oleh regulasi-regulasi yang menaungi pertanian organik seperti standarisasi produk, labelling produk dll. Hal ini terjadi karena pasar terbesar produk organik itu bukan pasar dalam negeri, melainkan pasar luar negeri (USA dan kawasan Eropa). Pasar yang besar di satu sisi dan persyaratan sistem sertifikasi pihak ketiga pada sisi yang lain telah menciptakan ketergantungan petani kecil dibawah rejim pengaturan sistem pertanian organik global.

Selain itu sebagai dampak dari pengaturan sistem pertanian organik tersebut telah terbentuk hirarki baru dalam mata rantai pelaku pertanian organik. Hirarki yang dimaksud terdiri dari petani kecil, para pelaku bisnis organik yang berbadan hukum, perusahaan retailer, institusi pemerintah maupun swasta, para pemegang otoritas penentu organik yang memegang lisensi pengetahuan dan aturan, konsumen produk organik kelas menengah dan atas, dengan tingkat harga yang relatif lebih tinggi daripada harga produk pertanian pada umumnya.

Hirarki baru ini telah menimbulkan ketimpangan baru yang dilandasi perbedaan akses, akumulasi kekayaan dan pengambilan keuntungan dalam rantai organik sehingga menjadi arena bagi terciptanya kelas-kelas sosial baru di kalangan masyarakat pertanian sebagaimana terjadi sekarang ini.

Selain masalah-masalah di atas, secara umum masalah yang membayangi para petani sedemikian menggugus dan saling bertumpang tindih. Misalnya masalah agraria yang belum menyentuh dan menyelesaikan akar yang menyebabkan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria untuk dapat memberi dukungan bagi petani demi mengembangkan usaha-usaha pertaniannya.

Sementara itu di saat yang sama upaya-upaya industrialisasi pertanian yang dilakukan pemerintah justru makin menjauhkan harapan bagi terciptanya atmosfir pertanian yang mengarusutamakan perlindungan ekosistem pertanian dan diposisikannya petani sebagai subjek aktif dalam sektor ini. Petani akan tetap rentan menjadi end user dari produk-produk korparasi, baik pupuk, pestisida maupun benih.

Selain itu kondisi ini juga tetap memenimbulkan diskriminasi dan marjinalisasi perempuan petani karena input termasuk teknologi yang sangat tidak ramah dengan pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para perempuan petani. Terjadi sebuah proses penghilangan pengetahuan petani dan perempuan petani atas sumber-sumber pengetahuannya, seperti kemampuan mengembangkan benih, pembuatan pupuk, pengendaian hama, hingga budaya pertanian yang secara integral tak dapat dipisahkan dari cara petani bersinggungan dengan seluruh perangkat produksi yang dikuasainya.

Belum lagi -sebagaimana telah disinggung sebelumnya- petani juga adalah entitas yang sedemikian rentan dan menjadi korban paling menyedihkan dari berbagai kesepakatan-kesepakatan dan regulasi perdagangan gobal yang tidak adil. Sebuah fakta pelanggaran hak azazi petani yang berlangsung sistematis dimana negara juga perperan penting dalam melakukan pembiaran, untuk tidak mengatakan ikut berkontribusi dalam meminggirkan dan menghambat peluang petani demi mensejahterakan diri, keluarga dan entitas sosial budayanya.

Disarikan dari: Policy Paper Advokasi, Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik Indonesia, Kaukus Pembaharuan Pertanian.

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107