TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

KRKP Akan Rilis Indeks untuk Luruskan Arah Kedaulatan Pangan

10/08/2019 , , , ,

Foto bersama mengakhiri seminar “Peta Jalan Menuju Kedaulatan Pangan Indonesia”. Foto: KRKP.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, sebagai upaya meluruskan dan mempercepat perwujudan kedaulatan petani atas pangan, KRKP telah menyusun serangkaian indikator dan kriteria sebagai alat ukur atau indeks kedaulatan pangan. Dengan alat ukur ini, kata dia, maka dapat dipetakan situasi kedaulatan pangan dalam sebuah indeks.

“Inisiatif menyusun indeks ini menjadi mendesak di tengah salah arah dan salah kaprah memaknai dan menjalankan kedaulatan pangan. Indeks ini dapat digunakan oleh semua pihak, terutama pemerintah, baik desa, kabupaten, provinsi maupun nasional untuk mengukur sampai sejauh pencapaian implementasi kedaulatan pangan yang telah dilakukan,” tegas Said saat berbicara sebagai narasumber, pada acara seminar nasional kedaulatan pangan, bertajuk “Peta Jalan Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia”, di Gedung YTKI, Jakarta, Rabu (7 Agustus 2019) lalu.

KRKP merencanakan akan melakukan penyusunan indeks kedaulatan pangan tersebut pada tahun 2019 ini, sehingga awal tahun depan indeks dapat merilis ke publik. “Tentu saja kami berharap dengan adanya indeks ini kita semua dapat mengetahui situasi dan aspek apa yang perlu diperbaiki atau diperkuat,” jelas Said.

Dalam kesempatan itu Said memaparkan, pelaksanaan kebijakan dan program kedaulatan pangan, hingga hari ini nyatanya belum sepenuhnya bisa menjawab obligasi negara memenuhi hak dasar warganya. “Rekognisi konsep kedaulatan pangan dalam undang-undang, kebijakan dan program pemerintah masih menyisakan persoalan pangan dan kesejahteraan petani,” kata Said.

Said mengakui, selama hampir lima tahun kebijakan dan program kedaulatan pangan dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa komoditas pangan, yang berdasarkan data Kementerian Pertanian telah swasembada. “Namun persoalan kedaulatan pangan tidak serta merta terwujud seutuhnya. Masih juga terjadi impor pangan, karena sejatinya kedaulatan pangan bukan hanya urusan meningkatkan produksi, tapi soal kemandirian dan kemerdekaan petani. Kehidupan petani yang berdaulat dan mulia,” tegasnya.

Said menyayangkan, konsepsi kedaulatan pangan kemudian terbelokkan seolah hanya sekadar produksi supaya ketahanan pangan meningkat walau pelaku produksi tak berubah. Namun kehidupan petani tak menjadi pertimbangan utama.

Kedaulatan pangan sebagai jalan terpenuhinya hak atas pangan setiap warga negara, kata Said, masih menghadapi tantangan serius. “Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pangan (right to food) belum terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari kasus dan kondisi gizi yang ada,” ujarnya.

Pada tahun 2018, walaupun mengalami penurunan, namun masih ada 3,9 persen balita yang mengalami gizi buruk, menurun dari 5,7 persen pada 2013 dan 13,8 persen balita gizi kurang, menurun dari 13,9 persen pada tahun 2013. Pun demikian untuk kasus stunting, pada tahun 2018 masih ada 30,8 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 37.2 persen.

Selain itu, kata Said, kemiskinan masih menjadi keseharian masyarakat, terutama petani di pedesaan. Hal ini terlihat dari data kemiskinan yang dirilis BPS. Pada Maret 2019 angka kemiskian pedesaan, walaupun turun dibandingkan september 2018 dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

“Kebijakan dan program kedaulatan pangan pemerintah Jokowi-JK tidak hanya belum mampu menjawab persoalan mendasar hak atas pangan, namun juga karena menempatkan petani sebagai subyek pembangunan pertanian pangan,” kata Said.

Hal ini karena praktik dan implementasi kebijakan program pemenuhan hak atas pangan dijalankan dengan pendekatan ketahanan pangan. “Selain sudah terbukti gagal, pendekatan ini menyalahi komitmen pemerintah untuk menjalankan kedaulatan pangan,” tambahnya.

Hal lain yang menjadi persoalan adalah tidak adanya ukuran yang jelas tentang apa dan bagaimana implementasi kedaulatan pangan. Implementasi kedaulatan pangan tidak disertai kriteria dan indikator yang tegas yang menjadi pegangan semua pihak sehingga gerak langkah selaras.

“Di sinilah pentingnya merumuskan kriteria dan indikator kedaulatan pangan. Sesungguhnya, jika saja indikator sudah ada dan menjadi pegangan bersama pencapaian kedaulatan pangan menjadi lebih mudah,” jelas Said.

Terlebih hari ini pembangunan dan alokasi sumberdaya diarahkan ke desa sesuai amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. “Faktor ini, bisa menjadi salah satu kekuatan bagi perwujudan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dilakukan dan dimulai di desa, tidak hanya akan menyelesaikan persoalan pemenuhan hak atas pangan namun juga peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan,” kata Said.

Sementara itu, Hermanu Triwidodo, dari Gerakan Petani Nusantara, mengingatkan, kebijakan kedaulatan pangan dalam nawacita malah berisi paket program yang sama sekali tidak mencerminkan kedaulatan petani. Program upaya khusus padi, jagung, kedelai, (Upsus Pajale) misalnya, justru mempersempit ruang daulat petani untuk mengembangkan sumber daya yang mereka miliki.

“Lima tahun ke belakang pemerintah mengulang kesalahan masa lalu. Semestinya pemerintah tidak terjebak pada target peningkatan produksi semata, apalagi prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan. jika seperti ini terus maka semakin sulit memperbaiki jejak kerusakannya,” ujar Hermanu. (rel/Isw)

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107