TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Kesepakatan Awal Integrasi Rencana Pembangunan Sumut dengan SGDs/TBP

13/02/2019 , , ,

Medan | 12 Feb 2019 | Quadi Azam

BITRA Indonesia | Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang secara global disebut juga dengan Global Goals atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) harus terintegrasi dalam pembanguan daerah di Sumatera Utara (Sumut). Artinya, seluruh stakeholder terkhusus untuk Pokja di Sumut harus segera menyiapkan serta menetapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait dengan pelaksanaan SDGs/TPB tersebut. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) dalam hal ini sangat berkomitmen melakukan realisasi TBP tersebut, dengan memastikan dan bisa dipastikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut telah terintegrasi semua tujuan yang tertuang dalam SGDs/TBP.

Hal itu disampaikan Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh  Ir. Munir Tanjung, MM (Seketaris Bappeda Sumut) saat menyampaikan presentasinya pada acara Forum Komunikasi Daerah Kerjasama Multipihak dalam Pencapaian SDGs/TPB di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, kawasan jalan Diponegoro, Medan, 12 Februari 2019.

“Sumatera Utara pada saat ini sedang dalam penyusunan RPJMD Sumut tahun 2018-2023 dan bisa dipastikan bahwa RPJMD Sumut tersebut telah terintegrasi dengan SDGs/TBP. Hal ini sangat penting karena RPJMD ini akan menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk pembangunan daerah. Selanjutnya untuk Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahap penyusunan yang sudah hampir selesai. Oleh karenanya Tim Pokja kita dorong bersama-sama untuk segera menyelesaikannya. Meskipun koordinasi multipihak yang tergabung dalam Pokja masih terkendali, atau belum lancar”. Lanjut Munir.

Prof. Heru Santosa, Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Sumatera Utara (USU), yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa, berbicara SDGs/TBP paling tidak ada 3 filosofi dan sekaligus 3 persoalan yang dianggap penting. Pertama adalah indikator sebagai suatu kinerja pencapaian masing-masing tujuan dalam SDGs/TBP, artinya perlu penjabaran indikator pencapaian masing-masing tujuan. Kedua adalah mekanisme pengeolaan SGDs/TBP, terkait dengan kolaborasi dari masing-masing kepentingan yakni pemerintahan, akademisi, masyarakat sipil (LSM) dan media massa, serta dunia usaha. Kemudian, yang ketiga adalah singkronisasi program pembangunan daerah untuk mencapai tujuan SDGs/TBP.

“Kesannya SDGs/TBP ini masih tampak birokratis, tidak lentur dan belum mengambarkan kepentingan para pihak. Harus dipastikan bahwa Surat Keputusan (SK) yang akan dibentuk oleh Bappeda terkait Rencana Aksi Daerah SDGs/ TBP di Sumut ini melibatkan kepentingan berbagai pihak. Kemudian juga perlu adanya gerakan bersama untuk mendorong tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.” Kritik Heru.

Hawari Hasibuan dari BITRA Indonesia, mewakili Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/LSM) di Sumatera Utara menyatakan bahwa sebenarnya OMS sudah melakukan berbagai macam hal praktek baik terkait dengan merespon SDGs/TBP dalam kerja-kerjanya. “Kami sebenarnya sudah menyiapkan materik 3 Rencana Aksi Daerah sebelum pemerintah melakukan upaya sebagaimana telah dimandatkan dalam Perpres No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Sebutnya.

“Ternyata, dari 33 propinsi di Indonesia, baru 18 yang telah membentuk RAD, Sumut bahkan masih dalam tahap penyusunan dan pembentukan RAD, semoga dalam waktu dekat bisa terbentuk dan mampu menjadi upaya untuk mendorong Kabupaten/Kota agar melakukan hal yang sama yakni membentuk RAD SDGs/TBP Kabupaten/Kota”. Demikian Hawari memberikan masukan agar di Sumut segera dibentuk RAD.

Untuk selanjutnya kegiatan yang mempertemukan banyak pihak, seperti pemerintah pusat, daerah, perwakilan masyarakat, OMS/LSM, media, perguruan tinggi dan komunitas lokal lainnya, harus terus dilakukan. Setidaknya pertemuan itu nanti menjadi sarana tukar pikiran, pembelajaran dan inspirasi untuk mendorong kerjasama satu sama lain sesuai dengan perannya untuk mencapai SDGs, sekaligus mensukseskan pembangunan daerah. Ini penting sekaligus dapat menghilangkan image terhadap OMS yang terkadang masih belum baik.

“Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu meningkatkan partisipasi publik yang efektif. Ini diharapkan akan mendorong inovasi berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah di daerah, sehingga memiliki dampak perubahan yang signifikan. Kerja-kerja pemerintah yang aspiratif ke depan bisa dilakukan secara bersama dengan menjadikan SDGs/TBP sebagai indikator kerja”. Pungkas Hawari. (QA)

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107