TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Akses Kerja Layak Terabaikan, Ranperda Pekerja Rumahan Mendesak Disahkan

03/10/2018 , , ,

Para pekerja rumahan yang ditemui di Dagang Klambir, Tanjungmorawa, Deliserdang, Rabu (3/10/2018). Foto: Nina Rialita/Pojoksumut |

Sering kali faktor ekonomi menjadi alasan banyaknya kaum perempuan memilih menjadi pekerja rumahan atau borongan produk pabrik yang kerjanya tak kenal waktu.

Padahal apa yang mereka kerjakan nyaris sama dengan para buruh pabrik lainnya meski mereka menyelesaikannya di rumah. Namun, hak-hak seperti jaminan sosial, upah layak sering diabaikan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah lewat DPRD Komisi E diharapkan segera mensahkan Ranperda Peraturan Daerah (Perda) untuk para pekerja rumahan yang sudah diusulkan sejak tiga tahun lalu.

Saat ini, berdasarkan data Bina Keterampilan Desa yang melakukan penelitian di empat daerah di Sumatera Utara, yaitu Medan, Binjai, Langkat dan Deliserdang ada sekira 1400-an pekerja rumahan. Ini tentu jauh dari kondisi ril di lapangan, yang diprediksi ada ratusan ribu.

Dari empat daerah itu, Medan tertinggi jumlah pekerja rumahaan dengan sektor terbanyak sebagai penggunting tali sendal dari pabrik yang ada di Mabar.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menjelaskan apa yang terjadi pada para pekerja rumahan ibarat gunung es.

Ranperda sendiri sudah dirancang sejak tiga tahun lalu. Pihaknya berkomunikasi dengan LSM seperti Bitra, Serikat Buruh peduli pekerja rumahan, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayan Perempuan (Mampu), DPRD Sumut, Dinas Tenaga Kerja juga akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Namun, tahun berlalu, Bangun menjelaskan mengapa ini belum juga disahkan. “Awalnya dari Disnaker yaitu masalah dana, sekarang karena DPRD Komisi E mereka bantu bahkan inistiaf DPRD Sumut. Kedua masalah payung hukum, karena UU No 12 Tahun 2011 ada hirarki, ada UUD 45 Ketetapan MPR, Perpru, Perpres, lalu Perda. Mengapa ini dibuat Perda, harus ada perintah perarutran di atasnya misalnya UUD, aspirasi masyarakat. Ternyata inilah kesulitannya mmasalah payung hukumnya, apa dasar hukumnya, karena enggak ada perintah UUD,” ungkapnya di sela-sela Talkshow ‘Ranperda Ketenagakerjaan untuk Akses Kerja Layak Pekerja Rumahan’di Hotel Grand Dhika, Medan, Rabu (3/10/2018).

Talkshow ‘Ranperda Ketenagakerjaan untuk Akses Kerja Layak Pekerja Rumahan’di Hotel Grand Dhika, Medan, Rabu (3/10/2018). Foto: Nina Rialita/Pojoksumut

Sambil menanti sahnya Ranperda, pihaknya, lanjut Bangun sudah sempat membuat surat edaran sejak tahun lalu yang ditujukan ke perusahaan, Apindo agar para pekerja ruahan diberikan perhatian, upah yang layak. “Ranperda itu disahkan, kalau kami maunya jangan tahun depan, tiga bula lagi kita harapkan,” tukasnya.

Beruntung, kerja keras pendampingan para pekerja rumahan, saat ini ada sekira 800-an pekerja rumahan mendapatkan BPJS Kesehatan yang dana iurannya dari Pemprov Sumut. “Ini merupakan upaya inisiatif pak gubernur Pak Tengku Erry saat itu, bersama LSM, serikat buruh,” jelasnya.

Sementara itu, Manajer Program Bitra Sumut, Erika Rosmawati Situmorang mengatakan Perda bagi pekerja rumahan menjadi persoalan yang mendesak untuk penetapan status mereka sebagai pekerja. Tanpa ketetapan status tersebut, para pekerja rumahan saat ini masih dianggap bukan bagian dari pekerja sehingga masih diperlakukan tidak manusiawi terutama dari sisi pengupahan.

“Selain itu jaminan mereka juga tidak ada misalnya tanggungan kesehatan. Sebagai contoh pekerja penjahit sarung bantal masih ada yang diupah Rp00 untuk setiap sarung bantal yang mereka jahit. Minimal dengan terbitnya Perda tersebut kita berharap upah mereka lebih manusiawi,” ujarnya di kesempatan yang sama.

Upaya mendorong terbitnya perda tersebut juga dilakukan dengan menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mengkaji draft akademis. Mereka berharap langkah-langkah ini akan membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan DPRD Sumut segera membahas dan mengesahkan Ranperda tersebut.

“Harapan kita tahun ini sudah disahkan. Namun melihat proses yang ada minimal tahun depan kita berharap ini sudah terbit,” pungkasnya.

Talkshow ini merupakan bagian dari Kampanye Publik “Lindungi Pekerja Rumahan” yang diselenggarakan bersama empat mitra Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Mampu), pada Area Tematik Perbaikan Kondisi Kerja yakni Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA), Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), Trade Union Rights Center (TURC), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti).

Kampanye terdiri dari kegiatan talkshow di empat kota yakni Malang. Medan, Yogyakarta, dan Jakarta serta kompetisi menulis esai bagi mahasiswa se-Indonesia yang diadakan mulai 5 September hingga 7 November 2018.

“Di Indonesia, banyak perempuan miskin bekerja sebagai pekerja rumahan yang tidak terlindungi oleh undang-undang. Program Mampu bersama mitra-mitra lokal mendampingi perempuan pekerja rumahan agar mereka menyadari dan memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja, seperti jaminan sosial, kondisi kerja yang Iayak, dan perlindungan sosial,” ujar Qorihani, Koordinator Tematis Perbaikan Kondisi Kerja Program Mampu dalam sambutannya.

Sejak 2014, bersama para mitra, program Mampu telah berhasil menjangkau tidak kurang daru 4.200 pekerja rumahan dari 150 desa di 23 kabupaten di 7 provinsi dan tergabung dalam Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI)

Wahyudhi, Direktur Bitra mendesak DPRD dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengesahkan Ranperda Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat pengakuan dan perlindungan bagi pekerja rumahan. Selain itu, upaya advokasi Bitra dan Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera telah berhasil mendorong pemerintah daerah memberkan akses BPJS Ketenagakerjaan kepada hampir 1000 pekerja rumahan. (nin/pojoksumut)

Sumber (Teks & Foto): https://sumut.pojoksatu.id/baca/akses-kerja-layak-terabaikan-ranperda-pekerja-rumahan-mendesak-disahkan

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107