TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Perhutanan Sosial di Sumut Baru 36.966 Ha dari Target 550.887 Ha

27/09/2018 , , ,

Tahun 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar mengeluarkan SK Men LHK Nomor 22/2017. Salah satu yang diatur di dalamnya adalah Peta Indikatif Areal Pehutanan Sosial (PIAPS). Sumatera utara, dari 33 kabupaten/kota, 25 kabupaten di antaranya terdapat PIAPS dengan total 550.887 hektare. Namun, dari angka tersebut baru 36.966,06 yang terrealisasi.

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Agraria tentang Hak Petani Atas Tanah yang digelar Yayasan Bitra Indonesia, Yayasan Pijer Podi dan Yayasan Ate Keleng, Senin (24/9/2018). Kepala Seksi Tenure dan Hutan Adat, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera, Bresman Marpaung memiliki alasan kenapa angkanya masih kecil.

Menurutnya, angka 550.887 hektare yang dikeluarkan oleh Menteri tersebut bukanlah angka yang wajib dicapai, melainkan hanya potensi.

“Target untuk kita tak harus segitu. Tapi mana yang paling siap. Misalnya bagamana konfliknya. Kalau hanya mengandalkan BPSKL tentu tidak akan tercapai karena hanya ada 24 pegawai. Makanya kita libatkan pihak lain seperti Walhi,” katanya kepada medanbisnisdaily.com, Kamis (27/9/2018).

Dia menuturkan, syarat pengajuan Perhutanan Sosial (PS), lahan tersebut harus bebas konflik. Faktanya di Indonesia, Sumatera Utara dan Kalimantan adalah dua daerah dengan konflik yang tinggi. PS, kata dia, lahir untuk proses penyelesaiannya.

Dia menjelaskan, pengalaman land reform di masa lalu belum kongkret dalam pemberian akses kelola sumber daya alam. PS menjadi salah satu model manajemen hutan, juga dipandang sebagai strategi soft agrarian reform, di mana kelompok masyarakat diberikan akses kelola selama 35 tahun dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan.

Selain memberikan akses kelola, pemerintah bermaksud dapat menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial terkait dengan penguasaan lahan yang tidak seimbang antara pemegang izin skala besar dengan masyarakat, secara damai dan mengedepankan dialog.

Terkait PS, Manajer Program Wilayah kelola Rakyat Walhi Sumut, Antonio Sipayung memberi catatan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan hak untuk untuk mengelola hutan, baik hutan lindung maupun hutang produksi selama 35 tahun. Tapi dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) pengelolaan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi di Sumut justru hanya 10 tahun.

“Agak membingungkan karena di peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah selama 35 tahun. Tapi di ranperda justru hanya 10 tahun. Nah, itu apakah perbedaan memang seperti itu atau masih bisa diubah karena ranperda itu harus melihat aturan yang lebih tinggi,” katanya.

Menurutnya, hak kelola masyarakat belum dipandang serius. Hal tersebut bisa dilihat bahwa Hak Guna Usaha (HGU) atau hak untuk hak perusahaan misalnya, dalam penguasaan hutan bisa sampai 25 tahun atau bahkan 100 tahun.

“Dan sangat berbading jauh dengan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan hanya 10 tahun. Sangat jauh perbedaannya padahal mereka tinggal di sekitar kawasan hutan sebagai kehidupannya,” ujarnya.

Secara terpisah, Manajer Advokasi Yayasan Bitra Indonesia, Hawari Hasibuan menilai bahwa selama ini sudah cukup banyak lahan petani yang hilang dan belum terlihat langkah penyelesaian persoalan. Karenanya, dibutuhkan upaya untuk melindungi hak-hak petani. Hal senada diungkapkan Direktur Badan Advokasi Pembelaan Hukum (Bakumsu), Manambus Pasaribu bahwa Hari Tani yang selalu diperingati tiap tanggal 24 September merupakan momen untuk menguatkan komitmen bersatu untuk memperjuangkan hak-hak petani atas tanahnya.

“Saya melihat masih ada tiga masalah yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, mekanisme Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kenapa begitu, karena konflik ini terus terjadi. Pemerintah harus menyelesaikannya dari bawah, bertemu dengan masyarakat sehingga mereka tahu apa maunya masyarakat,” katanya.

Reporter: Dewantoro. Editor: Sasli Pranoto Simarmata.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/09/27/52384/perhutanan_sosial_di_sumut_baru36_966_ha_dari_target_550_887_ha/

Ilustrasi: https://www.atrbpn.go.id

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107