TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Pembahasan Usulan Ranperda Pekerja Rumahan Terancam Terhenti

31/10/2017 , , ,

Salah satu jenis pekerja rumahan, pembungkus pipet minuman air mineral di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut.

Medanbisnisdaily.com-Medan. Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pekerja Rumahan di Sumut terancam akan dihentikan pembahasannya di DPRD Sumut. Padahal, usulan yang diajukan Aliansi Peduli Pekerja Rumahan Sumut telah dimasukkan dalam salah satu program legislasi daerah (Prolegda) di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut ditahun 2017.

“Di tahun ini tidak mungkin lagi pembahasan ranperda pekerja rumahan ditindaklanjuti. Karena dari komisi-komisi di DPRD tidak ada diusulkan kembali Ranperda pekerja rumahan ini di Prolegda tahun 2018,” ucap anggota Komisi E DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy di acara Dialog Publik Kewenangan Daerah membuat Perda Perlindungan Pekerja Rumahan di Sumut, Selasa (31/10/2017) yang diselenggarakan BITRA Indonesia.

Dengan kondisi ini, dijelaskannya, Komisi E DPRD Sumut dalam pekan ini akan kembali mendiskusikan ranperda tersebut dengan mengundang pakar hukum, Pemprovsu, BITRA, pekerja rumahan dan dinas terkait untuk mendiskusikan terkait kelanjutannya Ranperda pekerja rumahan tersebut.

Diakuinya, dari hasil konsultasi Komisi E DPRD Sumut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Agustus 2017 , Perda pekerja rumahan belum bisa dibuat karena cantolan undang-undang (UU) terkait hal tersebut belum ada. Jadi saran dari Kemendagri, dimasukkan dulu peraturan terkait pekerja rumahan di dalam Perda izin mempekerjaan tenaga kerja asing (IMTA) pada salah satu babnya.

“Untuk itu perlu didiskusikan kembali termasuk oleh pakar hukum Pemprovsu. Kalau ini memungkinkan isi bab ranperda pekerja rumahan bisa dimasukkan didalam Perda Tenaga Kerja. Kalau nanti disepakati, maka kita akan bentuk Kelompok Kerja (Pokja) sehingga dapat masuk dalam proses pembahasan di BPPD DPRD Sumut dan lebih mudah diterima oleh Kementerian,” jelas Ikrimah.

Memang, lanjutnya, Komisi E DPRD Sumut menginginkan agar Kemendagri dapat merevisi UU Ketenagakerjaan sesuai perkembangan zaman agar tenaga kerja rumahan dalam terlindungi dalam UU. Sehingga dalam koridornya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), daerah bisa membuat Perda sesuai kebutuhannya.

Sebelumnya Direktur Yayasan BITRA Indonesia sebagai pendamping advokasi Aliansi Peduli Pekerja Rumahan, Wahyudi menyatakan, mengharapkan ada rekomendasi dari hasil dialog publik tersebut untuk mewujudkan Perda perlindungan pekerja rumahan.

“Perjalanan pendampingan advokasi usulan ranperda ini sudah sampai 1 tahun ke DPRD sumut. Jika ini terwujud, maka Sumut merupakan propinsi pertama di Indonesia yang memilik Perda Perlindungan Pekerja Rumahan. Karena kondisi di lapangan pekerja rumahan butuh perlindungan, yang selama ini menerima upah dibawah rata-rata UMP dan waktu kerja lebih dari 8 jam,” tuturnya.

Pemprovsu Diminta Terbitkan Pergub Perlindungan Pekerja Rumahan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Frans Bangun, mendukung pekerja rumahan layak mendapat perlindungan sesuai mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori pada sektor informal. Sebab pekerja rumahan termasuk pekerja dan posisinya sudah menguntungkan pengusaha, di mana biaya ditanggung pekerja sendiri seperti tempat kerja, peralatan dan keamanan.

Hal ini dikatakan Frans di acara Dialog Publik Kewenangan Daerah membuat Perda Perlindungan Pekerja Rumahan di Sumut, Selasa (31/10/2017) yang diselenggarakan BITRA Indonesia. Hadir sebagai narasumber anggota Komisi E DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy, Direktur Tenaga Kerda dan Peeluasan Kesempatan Kerja Bappenas, Mahatmi dan Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr Marzuki.

“Usulan ranperda pekerja rumahan ini sudah berkali-kali di diskusikan ke Jakarta. Tapi memang terganjal oleh UU,” ucapnya.

Namun kondisi yang mendesak ini, lanjut Frans, diusulkan untuk buat Peraturan Gubernur (Pergub) agar pekerja rumahan dapat perlindungan. Dimana di dalamnya diatur terkait pemberian pelatihan, bantuan usha mikro dan lainnya.

“Karena kok sulit membuat perda ini. Makanya kalau Pergub lebih mudah kenapa tidak. Kita jjga tunggu revisi UU tenga Kerja agar dimasukkan dalam satu pasal yang mengatur Pekerja Rumahan. Meski revisi ini pun belum jelas juga,” ungkapnya.

Sementara Dr Marzuki, menyatakan, setiap daerah otonomi punya kewenangan mengatur urusan pokok rumah tangganya termasuk membuat Perda.

“Pemprov berwenang mengatur perlindungan hukum pekerja rumahan baik melalui Perda atau Pergub. Meski untuk perda perlu jalan panjang dna berliku karena hukum adalah produk politik jadi ada kepentingan politik di dalamnya,” kata Marzuki.

Menunggu kepastian perda dan pergub, lanjutnya, ia juga menyarankan aliansi peduli pekerja rumahan menyusun perjanjian dengan penguasa membuat kesepakataan antara pekerja dengan pengusaha tentang hal-hal yang bisa diberikan meski belum sepenuhnya seperti diatur dalam Perda.

“Perjanjian ini juga mengikat seperti UU. Misalnya mengatur beberapa hak yakni upah dinaikkan. Saya yakin perusahaan mau bernegosiasi,” imbuhnya.

Reporter: YUNI NAIBAHO
Editor: SASLI PRANOTO SIMARMATA
Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2017/10/31/11121/pembahasan_usulan_ranperda_pekerja_rumahan_terancam_terhenti/

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107