TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Pekerja Rumahan Desak DPRD Sumut Terbitkan Perda

25/12/2016 , , ,

image

MedanBisnis – Medan. Serikat Pekerja Rumah Sejahtera (SPRS) Sumatera Utara (Sumut) mendesak DPRD Sumut segera memproses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tenaga kerja rumahan sebagai perlindungan pekerja mendapatkan hak-hak dan kesejahteraan.

“Kami sangat bermohon agar DPRD Sumut memproses dan menerbitkan Perda agar pekerja rumahan dapat diperhitungkan sebagai tenaga kerja resmi yang mendapatkan hak-hak nya seperti gaji yang layak, jaminan kesehatan dan sosial,” ujar Wakil Sekretaris Serikat Pekerja Rumah Sejahtera (SPRS) Sumut Suryani kepada wartawan, Senin (19/12).

Diinformasikan sebelumnya, SPRS didampingi Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (Bitra) Sumut telah mengajukan draf usulan Perda ke DPRD Sumut. Bahkan oleh DPRD Sumut telah dimasukkan menjadi salah satu program legislasi daerah (Prolegda) di tahun 2017.

Pekerja rumahan pembungkus sedotan air mineral kemasan di Dusun III, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, itu menyebutkan menjadi pekerja rumahan memang menjadi pilihan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tersebut untuk membantu suami mencari nafkah.

Namun, upah yang diterima dengan jam kerja tidak menentu, tidak sesuai bahkan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memproses pembungkusan sedotan tersebut.

“Sedotan ini dimasukkan di dalam plastik dan harus dilem. Nah lemnya inilah yang kami harus beli sendiri karena tidak disiapkan oleh agen. Untuk upah kami cuma dibayar Rp 8.000 per goni yang diantar seminggu sekali oleh agen,” jelasnya.

Ia mengakui menjadi pekerja rumahan membantunya untuk tetap mengurus anak dan suami. Tapi agar mendapatkan upah yang lumayan, ia terpaksa menyelesaikan pekerjaan membungkus sedotan hingga 20-an goni per minggu dengan rata-rata berat per goni 6 kilogram.

“Setiap harinya, saya dan teman saya bisa mengerjakan satu setengah goni besar yang kira-kira berisi 6 kilogram setiap goninya. Terus terang untuk mengerjakan ini, kami seharian harus duduk dan kadang terbungkuk.

Karena kelamaan duduk dan bungkuk, akhirnya semua badan pegal-pegal. Selain itu juga karena debu pipet (sedotan), kadang jadi batuk. Tapi, itu terpaksa kami lakukan untuk membantu perekonomian keluarga,” kata Suryani.

Selain upah yang kecil, ia dan teman-temannya tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan Tunjangan Hari Raya (THR) dari pihak pemberi kerja. “Kami sudah berusaha untuk meminta agar upahnya dinaikkan. Tapi, agennya tidak mau. Karena pekerjaan seperti ini tidak butuh keahlian,” katanya.

Dia berharap, pemerintah bisa memperjuangan nasib pekerja rumahan agar pekerja rumahan mendapatkan upah yang layak serta mendapat perlindungan jaminan sosial dari pemberi kerja. Karena, pekerja rumahan memiliki tiga unsur dikatakan sebagai tenaga kerja yakni, ada pekerjaan yang dilakukan, ada pemberi kerja dan upah yang dibayar.

“Kami berharap, agar pemerintah mengesahkan Ranperda perlindungan terhadap pekerja rumahan agar kami mendapat upah yang layak. Ya, tidak usah sampai mendapat UMK. Tapi, paling tidak lebih layaklah. Kalau kami sebagai pembungkus sedotan air mineral ini, Rp20.000 saja pergoni sudah layak,” kata dia.

Hal yang sama dikatakan oleh Syamsiah Harahap (32), penganyam kawat panggang. Dia mengaku, sudah sejak tahun 2006 menganyam kawat panggang untuk membantu perekonomian keluarganya. Awalnya, dari menganyam kawat panggang ia menerima upah hanya Rp2.500 perkodi (20 unit). Kemudian, perlahan naik dan saat ini perkodinya dibayar hanya Rp10.000.

“Itu sudah melalui negoisasi berulang kali, baru dinaikkan. Itu pun sebenarnya masih rendah dibandingkan dengan resiko yang kami dapatkan saat mengerjakan. Kami, juga berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan pekerja rumahan ini,” ujarnya.

Kordianator Program Pengorganisasian dan Pendampinan Pekerja Rumahan dari BITRA Erika Rosmawati menambahkan, sebanyak 700-an jumlah pekerja rumahan menjadi danpingan Bitra. Dari jumlah tersebut, 99% merupakan perempuan dan rata-rata upah yang diterima memang masih sangat tidak layak.

“Bahkan, sebelumnya mereka tidak mengetahui kalau mereka adalah pekerja. Setelah kita beritahu, baru mereka tahu. Upaya yang kita lakukan selain pembinaan dan peningkatan keterampilan, kita juga mendorong peraturan daerah tentang perlindungan pekerja rumahan segera disahkan,” katanya.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qadri mendukung usulan draf Perda terkait kesejahteraan pekerja rumahan. “Kami akan memprioritaskan draf ranperda perkeja rumahan ini berharap Badan Pembentukan Perda Daerah (BPPD) DPRD Sumut cepat memprosesnya dan disahkan di tahun 2017,” katanya.

Ia melihat memang banyak pengusaha di Indonesia ini menggunakan sistem kapitalis yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan kesejahteraan karyawannya. “Jadi melalui Perda ini nanti akan menjadi peraturan yang mengikat pengusaha untuk memberi perlindungan kepada pekerja,” tuturnya. (yuni naibaho)

Sumber: Harian Medan Bisnis

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107