TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Our Supporting Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Hari Bumi, Wilayah Kelola Rakyat & Janji Jokowi

23/04/2016 , ,

image

Khabar dari Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ke XII di Jakabaring, Palembang.

Dalam buku Silent Spring (Musim Semi yang Sunyi) yang terbit pada tahun 1962, Racel Carson mecatatkan kegundahannya tentang kemana perginya burung-bumng yang biasanya bernyanyi menyambut perubahan musim. Menghilang akibat polusi dan pemakaian pestisida secara luas di Amerika Serikat. Tanpa nyanyian burung-burung, musim semi yang datang tiba-tiba terasa begitu asing.

Kegundahan Rachel Carson ditambah kekhawatiran akibat kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas, melahirkan kesadaran banyak orang untuk lebih peduli pada kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran ini mengilhami munculnya gerakan akar rumput untuk memperjuangkan isu lingkungan ke dalam agenda nasional.

Kemudian 22 April 1970, sekitar 20 juta rakyat Amerika turun ke jalan menyuarakan perlindungan lingkungan hidup. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Bumi.

Hari ini di Indonesia, 54 tahun sejak buku “Musim Semi yang Sunyi” terbit, kegundahan kita seharusnya berlupat. Karna fakta kerusakan lingkungan semakin memprihatinkan. Banyak kehidupan pendamping manusia yang kini menghilang dari sekitar kita, di pedesaan dan di kawasan hutan, bukan hanya burung-burung! Banyak komunitas masyarakat yang “menghilang” dari wilayah kelola rakyat (WKR) yang selama ini merupakan sumber penghidupan dari generasi ke generasi. Mereka yang selama ini terampil mengelola sumber daya alam sekaligus menjadi produsen kebutuhan sandang, pangan, papan, bagi kelompok lain, bahkan bagi kita semua.

Menghilangnya masyarakat dari lahan-lahan pertanian dan sekitar hutan diakibatkan ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Ketimpangan ini menimbulkan serangkaian persoalan serius. Mulai dari laju eksploitasi sumber daya alam kian tak terkendali, konflik, kerusakan lingkungan hidup, pelanggaran HAM, hingga jebakan kemiskinan bagi rakyat.
Cara pandang yang keliru yang diejawantahkan ke dalam klaim bahwa hutan Indonesia adalah milik negara, Sgdang masyarakat yang tidak memiliki bukti (legal formal) atas penguasaan lahan atau pengelolaan wilayah adat di pinggirkan dan tidak diakui haknya.

Makin parah, pembangunan dan pertumbuhan ekonoml nasional makin mendorong ketmpangan akses dan Penguasaan lahan. Penguasaan atas lahan-lahan subur dan hutan-hutan yang kaya dalam skala luas diberikan kepada korporasi raksasa yang melakukan kegiatan penebangan hutan (logging), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, hingga pertambangan.

Korbannya, antara lain masyarakat adat dan lokal yang telah mendiami pelosok nusantara dalam waktu lama sebelumnya, dalam suatu kawasan. Dimana proses interaksi antara masyarakat adat dan alam lingkungannya telah membentuk tatanan nilai yang arif dan berkelanjutan.

Beberapa fakta, penerapan konsep pembagian zonasi sesuai peruntukan yang kini banyak dipakai dalam model pengelolaan kawasan konservasi “modern”. Pola budidaya yang sehat selaras alam mengandalkan simbiosis mutualime antar jenis tumbuhan dan hewan secara alami yang saat ini menjadi salah satu trend model budidaya, adalah bagian dari warisan penting model kelola rakyat.

Kekayaan dan keluasan pengetahuan rakyat ini tidak pernah dijadikan landasan perumusan perencanaan kebijakan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Pemerintah cenderung mengadopsi konsep kelola yang trend di tataran global meski praktiknya banyak bertentangan dengan kondisi sosial dan ekologi setempat.

Walhi telah bekerja di 27 peovinsi dan berinteraksi dengan lebih dari 1000 komunitas dengan cakupan luas wilayah kelola rakyat tidak kurang dari 10 juta hektar (hasil pemetaan SHK 2011) dalam advokasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pengalaman, pengetahuan, serta jaringan komunitas tentu menjadi kekayaan tersendiri bagi Walhi dalam menjalankannya gerakan advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Disadari Walhi, advokasi yang dilakukan belum secara signifikan menghambat laju pengrusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Nusantara. Perluasan konsesi dan HGU Indutri ekstraktif (Perlambangan, HTI, perkebunan besar) terus berlangsung dengan berlindung dibalik kebijakan baik nasional maupun daerah.

Ekspansi industri ekstraktlf secara nyatata mengancam WKR yang tersisa. Pencaplokan wilayah, pengucilan WKR, penguasaan komoditas khas komunitas, serta penguasaan pasar adalah bentuk-bentuk ancaman yang terjadi saat ini. Perlu terobosan yang dapat ”memerdekakan” masyarakat dari zaman korporasi dan praktik ekonomi kapitalistik.

Pada Harl Buml 22 April 2016 ini. Walhi memandang perlindungan wilayah kelola rakyat dan upaya pengembangan model inisiatif ekonomi komunitas yang berkelanjutan di bidang pertanian dan kehutanan menjadi bagian penting dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup.

Janji Jokowi
Pemerintah Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) periode 2015-2019 mngalokasikasikan hutan 12,7 juta hektar untuk rakyat. Hal ini keputusan penting yang sangat maju, karena selama ini negara telah lama abai dan tidak hadir di tengah rakyat.

Tapi hingga kini janji tersebut belum jelas realisasinya. Karena itu, dalam peringatan Hari Bumi 2016, Walhi merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah, bahkan menagih Presiden Jokowi untuk segera menunaikan janji tersebut.

Sumber: Genderang, media khusus PNLH Walhi XII, Palembang & actual report.

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107