TC Kebun Polikultur (TCSS)

TC PPPT Mangga Dua

Info Desa

Partners

Past Supporting Partners & Experience

Majalah/Newsletter

Hasil Riset

Modul Polikultur

Buku

Pemerintah Belum Mampu Ciptakan Kedaulatan Pangan

30/10/2013 , ,

Padi-BackgroundPangan masih menjadi persoalan utama di Sumatera Utara (Sumut). Setidaknya ada 3 hal mendasar penyebab rawan pangan, yakni konversi lahan tanaman pangan, konflik agraria dan dampak perubahan iklim. Ketiganya mendesak untuk disikapi, tidak hanya dalam tataran diskusi dan pembahasan, aksi nyata sudah harus dilakukan secara bersama.

Iswan Kaputra, Peneliti di Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) Indonesia, mengatakan, sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriwan beberapa waktu lalu, memperingatkan adanya penyusutan lebih dari 12.000 hektare pada areal pertanian dengan rata-rata pengurangan sebesar 27.000 hektare per tahun. Sehingga penurunan luas panen tidak hanya padi tetapi juga pada komoditas lain seperti kedelai.

“Bahkan Badan Ketahanan Pangan Nasional menyampaikan hal yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sepanjang tahun 2009 telah terjadi alih fungsi lahan pertanian hingga mencapai 110 ribu hektare. Angka ini tentu sangatlah besar mengingat kemampuan Pemerintah mencetak lahan pertanian baru per tahunnya hanya kurang dari 50 ribu hektare,” katanya kepada MedanBisnis, Jumat (25/10) di Medan.

Kemudian dalam persoalan konflik agraria, di Sumut saja setidaknya ada 817 kasus yang melibatkan ratusan ribu hektare tanah yang seharusnya dapat dikelola petani menjadi lahan tanaman pangan tetapi karena di rebut paksa oleh koorporasi menjadi lahan tanaman keras.

“Penyelesaian kasusnya kita bisa lihat sendiri, sangat kecil prosentasenya, bahkan konfliknya semakin lama semakin pelik,” katanya.

Menurutnya, diperlukan kebijakan yang mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat berupa pembukaan akses yang lebih besar terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan. Salah satu caranya dengan melakukan pembatasan konversi lahan tanaman pangan, pemanfaatan lahan terlantar dan penyelesaian konflik tanah.

Selain itu, kata dia, harus diteguhkan kembali posisi Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960. “Kita harus terus mendorong implementasinya secara lebih efektif yang berorientasi pada penerapan konsep reforma agraria pro rakyat,” katanya.

Pada persoalan perubahan iklim yang sangat ekstrim beberapa tahun terakhir, menyebabkan perubahan musim tanam kegagalan produksi. Hal tersebut turut memengaruhi penurunan hasil panen secara signifikan. “Di sini kita mengharapkan perbaikan terhadap teknik/metode produksi, konservasi dan distribusi pangan. Nah, di sini pula kita mengharapkan adanya rencana strategis yang bisa dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya. (dewantoro)

Sumber: www.medanbisnisdaily.com

Search

Arsip

Desa Penerap SID di Sumut

Data Kelompok

Kab/Kota Lk Pr Jlh Jlh Kel
Langkat 173 142 315 12
Binjai 26 31 57 3
Deli Serdang 783 766 1549 31
Serdang Bedagai 815 620 1435 49
Tebing Tinggi 36 126 162 5
Batu Bara 26 170 196 5
Lab Batu Uatara 490 306 796 2
Jumlah 2349 2161 4510 107