Flash Player is not supported with this browser. For more information please visit: Adobe Flash Player

Training Center Sayum Sabah (TCSS)

Modul Polikultur

Majalah Bitranet

Buku

Hasil Riset

Kelompok Dampingan

Solusi Hadapi Krisis Pangan Dunia

Di posting Oleh : Webmaster Pada : 01/02/2012

Kedaulatan Pangan | WEF 2012

Ketahanan pangan adalah salah-satu topik yang dibahas dalam pertemuan World Economic Forum 2012 di Davos yang tengah berlangsung sekarang. Topik ini faktual, mengingat sebagaimana dilaporkan World Disaster Report 2011, dari 925 juta penduduk dunia yang menderita kelaparan. Yang mana, sekitar 62% atau sekitar 578 juta diantaranya tinggal di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan laporan Foresight Project (2011), mayoritas penduduk dunia yang menderita kelaparan adalah para petani pangan skala kecil yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Karenanya, jalan keluar untuk keluar dari ancaman kelaparan dunia adalah melindungi para petani pangan skala kecil dengan cara menghentikan perampasan atas lahan garapan mereka.

Meskipun produksi pangan global sesungguhnya cukup untuk memberi makan setiap penduduk dunia, namun pada tahun 2011 ini setidaknya terdapat 1 milyar anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang terpaksa tidur dengan perut keroncongan. Meski, pandangan mata dunia saat ini memang tertuju pada krisis yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika.

Kekeringan panjang yang dipadu dengan kegagalan politik dan buruknya situasi keamanan tengah mengancam setidaknya 12 juta penduduk di kawasan Sub-Sahara tersebut. Namun, menurut laporan World Disaster Report 2011, dari 925 juta penduduk dunia yang menderita kelaparan, sekitar 62% atau sekitar 578 juta diantaranya tinggal di kawasan Asia Pasifik yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jumlah penderita kelaparan di Asia Pasifik dua kali lebih besar dari jumlah penderita di kawasan Sub-Sahara.

Mayoritas penderita kelaparan adalah penduduk pedesaan yang semestinya menjadi pusat produksi pangan. Berdasarkan laporan Foresight Project (2011), setengah dari populasi rawan pangan dunia, tiga perempat dari anak-anak yang menderita gizi buruk di Afrika, dan mayoritas penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah petani pangan skala kecil.

Angka kelaparan di perkotaan juga dilaporkan mengalami peningkatan. Dalam World Disaster Report 2010 dilaporkan sekitar 4.1 juta kaum miskin kota di Kenya tergolong “highly food insecure”. Meroketnya harga pangan dunia, khususnya sejak 2008 sampai sekarang, diperkirakan meningkatkan angka kelaparan di perkotaan di berbagai penjuru dunia.

Kasus kelaparan tidak hanya didominasi negara-negara miskin dan berkembang. Dalam WDR 2011 dinyatakan sekitar 19 juta penduduk di negara-negara berpendapatan tinggi juga mengalami masalah dengan kelaparan. Pada tahun 2010 misalnya, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengeluarkan dana sebesar $68 juta melalui program ‘food stamp’ untuk menjangkau 40 juta penduduk yang terindikasi kelaparan.

Jumlah penderita malnutrisi diperkirakan jauh lebih besar lagi. Pada saat ini, diperkirakan satu milyar penduduk dunia menderita kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan mineral. Selain itu, 1,5 juta diantaranya menderita kelebihan gizi dan obesitas yang dalam jangka panjang akan mengalami masalah kesehatan, seperti jantung, berbagai jenis kanker, sampai diabetes. Kini, risiko obesitas tidak hanya terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi atau menengah, tapi mulai juga dialami negara-negara miskin.

Perampasan Tanah

Salah-satu faktor yang memperburuk kerentanan dunia dalam hal pangan adalah intensifnya perampasan tanah dalam skala global. Oxfam melaporkan, sejak 2001 sampai sekarang, 227 juta hektar lahan—satu setengah kali luas Alaska—telah dijual-paksa atau sewa-paksa dengan kata lain “dirampas” oleh para investor industry pangan besar dunia. Angka ini belum ditambah dengan luas lahan yang dirampas untuk kepentingan pembangunan infrastruktur fisik.

Uniknya, faktor pendorong terjadinya perampasan tanah di berbagai belahan dunia adalah adanya prediksi tentang meningkatnya permintaan komoditi pangan skala besar, yang disinyalir menjadi penyebab krisis harga pangan pada tahun 2008 lalu. Analisis tersebut menyebutkan harga pangan global mengalami kenaikan 26% pada tahun lalu. Para analis juga memperkirakan komoditi pangan akan terus meroket. Penyebabnya, adanya kebutuhan untuk melipatgandakan produksi pangan sampai 70 persen untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 9,3 milyar di tahun 2050, dari perkiraan 6.9 milyar pada 2010.

Cina, Korea Selatan, dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang paling getol menanamkan modalnya untuk menguasai lahan pertanian subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah-satu proyek investasi pertanian pangan skala besar adalah Merauke Integrated Food Farm Estate yang awalnya hendak didanai perusahaan milik keluarga Bin Laden.

Salah-satu implikasi dari meningkatnya investasi di sektor pertanian skala besar, yang mana mayoritas ditempuh melalui perampasan tanah, bisa dilihat dari kondisi yang dilanda Ethiopia, salah-satu negara di tanduk afrika yang saat ini mengalami kelaparan.

Antara tahun 2006 sampai 2009, investor Saudi dilaporkan memberikan dana sebesar $100 juta ke Pemerintah Ethiopia untuk menyewa lahan yang akan ditanami gandum, jelai, dan padi yang kemudian harus diekspor ke Saudi dengan bebas bea. Bagi Saudi, menginvestasikan dana sebesar $100 juta untuk mendapatkan konsesi lahan yang subur dengan pengairan yang cukup di Ethiopia jauh lebih efisien ketimbang mengubah gurun pasir gersang miliknya menjadi areal pertanian yang produktif.

Lantas bagaimana dengan Ethiopia? Sementara, World Food Program (WPF) pada tahun 2009 saja telah mengeluarkan dana sebesar $300 juta untuk membawa 460 ribu metric ton bahan pangan untuk membantu 5,7 juta rakyat negara tersebut yang membutuhkan bantuan pangan. Dengan data ini, secara logika, Ethiopia justru mengalami kerugian tiga kali lipat dari jumlah investasi yang mereka terima.

Mengapa investasi industry pertanian skala besar justru memperburuk kerentanan akses terhadap pangan? Jawabnya, pertama, sasaran perampasan adalah lahan subur yang dekat dengan sumber air yang mana sesungguhnya sebagian besar telah diusahakan oleh petani tradisional skala kecil. Perampasan tersebut tidak hanya menyingkirkan para petani tradisional skala kecil dari lahan garapannya, melainkan turut menyingkirkan sumber pangan utama mereka dan keluarganya

Kedua, perampasan tanah telah merusak sistem produksi pangan lokal. Seperti banyak kasus yang bisa ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, ekspansi perkebunan kelapa sawit atau industry pangan skala besar, mempersempit areal garapan bagi petani peladang-berpindah. Mereka dipaksa mengubah sistem pertaniannya, dari ladang-berpindah menjadi pertanian-menetap.

Perubahan sistem pertanian ini menyebabkan kesulitan yang luar biasa bagi petani peladang berpindah. Tingginya biaya produksi untuk intensifikasi lahan menyebabkan tidak sedikit petani yang jatuh bangkrut, kehilangan lahan, dan terbelit utang pada rentenir. Kondisi ini akan jauh lebih buruk jika menimpa kalangan masyarakat suku bangsa minoritas.

Ketiga, agresi industry pertanian pangan skala besar, menyebabkan hilangnya unsur sosial dari produk-produk pangan produksi petani. Produk-produk pangan yang dihasilkan industry pangan skala besar menjadi komoditi barang-dagangan murni yang hanya bisa diakses dengan cara dibeli. Hal ini berbeda dengan sistem pertanian pangan skala kecil tradisional, yang mana hanya sebagian dari hasil pertanian yang dijual karena sebagian lagi disimpan sebagai cadangan pangan dalam lumbung keluarga.

Berkelanjutan

Bagaimana dengan Indonesia? Meski tidak separah kondisi di Tanduk Afrika atau di India, namun kelaparan, baik akibat kekeringan maupun kemiskinan ekstrem, adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh oleh Indonesia. Pada saat ini, kita diingatkan oleh berita-berita mengenai kekeringan dan ancaman kelaparan yang terjadi di Provinsi NTT. Namun ancaman tersebut tidak hanya berpotensi terjadi NTT, selama kemiskinan belum teratasi dengan baik, ancaman kelaparan akan senantiasa hidup.

Keadaan ekonomi saat ini menuntut pemerintah untuk mengubah strategi, Pendekatan konvensional yang hanya memperhatikan aspek suplai dan kebutuhan, sudah harus ditinggalkan. Sebagaimana dilaporkan FAO, pasokan pangan bertambah, namun harga tidak juga turun. Jika terus mengimpor, inflasi pangan akan menggerus resiliensi fiskal pemerintah.

Karenanya, mau tidak mau, pemerintah harus dapat menemukan strategi kebijakan pangan dan pertanian yang efektif, efisien, mandiri, inklusif, dan lestari. Di samping itu, pemerintah juga dituntut untuk lebih berani mengamankan akses pangan rakyat dengan cara mencegah ekspansi pertanian skala besar, apalagi yang dilakukan dengan cara kekerasan. Pemerintah juga dituntut untuk lebih berani berpihak dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kaum tani yang ironisnya selalu hidup dalam keadaan yang serba sukar.

Sumber: putarbumi.wordpress.com

Cari Artikel

Translate

Kabar Bitra

Jaringan

RSS Radio Jerman

Supported

Arsip